Pemerintah menempuh strategi yang bersifat antisipatif dalam menangani banjir di Provinsi DKI Jakarta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitarnya, melakukan revitalisasi situ-situ sebagai tempat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, maupun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Jakarta. Untuk mengelola hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS Cilicis) menjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR.
Di kawasan Bogor, pada tahun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu meningkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang direvitalisasi di Bogor yakni Situ Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis. Sementara di Kabupaten Tangerang ada dua yaitu Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua serta satu di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga Situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir 120 ribu meter kubik.
Di lokasi lainnya, dilakukan pemeliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi, Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, ada 3 Situ di Kabupaten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Cicadas, dan Situ Tarogong.
Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk menanggulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revitalisasi Situ di Bogor akan dilanjutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Cibodas, dan Situ Singabangsa.
"Kita lakukan juga normalisasi Kali-Kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen Kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kita kucurkan dana untuk normalisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane dalam skema tahun jamak," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi.
Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dikerjakan yakni di Kali Pesanggrahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter 28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normalisasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan.
Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan pembangunan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Milyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialokasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan berkala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat, dijelaskan rinci oleh Dirjen SDA Mudjiadi.
Antisipasi banjir juga dilakukan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatnya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Jakarta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Jakarta Selatan 77 pompa.
Sedangkan di sisi hilir sungai yang berada di kawasan utara Jakarta, Kementerian PUPR memberikan perhatian ke pembangunan 2 paket pengaman pantai di utara Jakarta masing-masing dengan dikucurkan dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016.
Dalam konteks jangka panjang, Kementerian PUPR akan membangun 2 bendungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi dana Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Mudjiadi, menjelaskan volume Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan mereduksi banjir 160 m3/detik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bendungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi).
Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pembangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Kecamatan Megamendung, Bogor.
Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk mencegah banjir dan pengembangan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda dalam konteks realisasi master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD/birokompu).
- Superman
