Dirjen SDA: Jangan Membenarkan yang Biasa, Biasakan yang Benar

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi melantik sebanyak 407 orang Pejabat Perbendaharaan, pada Rabu (30/3) di Jakarta. Dalam sambutannya Mudjiadi kembali menyampaikan sekaligus menegaskan bahwa kita harus menjunjung tinggi semangat “Ayo Kerja”. Semangat tersebut sangat tepat bagi kita yang saat ini sedang berjuang mewujudkan infrastruktur yang lebih baik guna merealisasikan Indonesia yang lebih makmur, aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera dalam kerangka NKRI.

“Kita saat ini dalam periode percepatan pembangunan infrastruktur, kita merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi harapan Bapak Presiden dalam pelaksanaan nawacitanya terletak pada bahu bapak ibu sekalian, karena semua pembangunan di pekerjaan umum, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA, bapak ibulah yang melaksanakan,” lanjut Mudjiadi.

Mudjiadi mengatakan bahwa Pejabat Perbendaharaan yang dilantik merupakan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. “Jadi saya mengingatkan, jika mengambil keputusan harus jelas dasar hukumnya. Pesan saya hanya satu jangan membenarkan yang biasa tetapi biasakan yang benar. Begitu dilantik bapak ibu harus menandatangani pakta integritas, karena pembangunan infrastruktur menjadi prioritas maka hukumannya akan lebih berat,” jelasnya.

Perubahan nomenklatur satuan kerja dan anggota Pejabat Perbendaharaan yang baru tentunya harus dimaknai dengan tingginya harapan masyarakat atas hasil kerja Pemerintah yang dapat lebih cepat dirasakan. Prinsip bahwa dampak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dapat dirasakan masyarakat, hendaknya menjadi landasan kerja.

Di tahun 2016 ini, Ditjen SDA kembali mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip tersebut dengan porsi anggaran yang besar. Dengan tujuan agar pelaksanaan realisasi pembangunan fisik dan penyerapan anggaran Kementerian PUPR menjadi sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kinerja kementerian bisa cepat dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Dirjen SDA menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ia menekankan kepada seluruh Unit Kerja, sebagaimana diamanahkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan harus berani menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik melalui upaya pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Dirjen SDA telah menetapkan pilot project pembangunan Zona Integritas pada dua Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai, yaitu BBWS Pemali Juana dan BWS Sumatera V. Kedua unit kerja ini diharapkan dapat menjadi percontohan penerapan bagi unit-unit kerja lainnya.

Dari 407 orang pejabat yang dilantik diantaranya ialah Drs. I Made Widiantara, M.Si, Kepala Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, Muzakkir, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ketatalaksanaan BWS Sumatera I, Euis Rosanah, SE, MM, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja BBWS Citarum, Riz Anugerah, ST,MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan SDA I BWS Kalimantan III, I Gusti Ngurah Ketut Aryadi, S.Sos, MAP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Aset Bendungan Satuan Kerja BWS Bali Penida, Dra. Hj. I Sakka, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja BBWS Pompengan Jeneberang, Muhammad Yunus, ST, M.Eng, M. Fardan Saleh, SE, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja BWS Maluku Utara, Muhammad Yunus, ST, M.Eng Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BWS Papua Barat.(KompuSDA)

• Superman