Pencapaian program ketahanan pangan, erat hubungannya dengan ketahanan air. Saat ini, kebutuhan akan air semakin besar seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pangan, pertanian, dan industri. Indonesia masih membutuhkan banyak tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi produksi pangan, kebutuhan air minum, juga tambahan untuk kebutuhan air baku. Selain itu, perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir seperti cuaca ekstrim maupun bencana alam juga berdampak negatif pada infrastruktur sumber daya air yang ada.
Tidak hanya itu, tantangan lain yang sedang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah terkait kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur sumber daya air yang ada, khususnya saluran irigasi yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia. Saat ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mengemban tugas besar terkait irigasi yaitu membangun 1 juta hektar irigasi baru dan merehabilitasi 3 juta hektar irigasi.
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Ditjen SDA yang merupakan perwakilan pemerintah pusat tentunya tidak dapat bekerja sendiri. Luas Daerah Irigasi (DI) di Indonesia berkisar 7,2 juta hektar, dan pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan sekitar 28%, selebihnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, peran dan kerjasama pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar target ketahanan pangan bisa tercapai.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keselarasan kerjasama tersebut diwujudkan melalui pertemuan tahunan yang dikemas dalam Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Irigasi Tahun 2018 Wilayah Barat. Kegiatan yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat sejak 18 September 2018 ini turut dihadiri Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Bina OP Ditjen SDA Agung Djuhartono, dan pejabat terkait lainnya. Pertemuan ini merupakan forum komunikasi bagi pelaksana kegiatan O&P Irigasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk saling bertukar pengalaman yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran.
Dalam penjelasannya, Direktur Bina O&P Agung Djuhartono yang hadir mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi pada acara tersebut mengatakan, kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan salah satu program yang sangat penting, mengingat pelaksanaan kegiatan dan manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat selaku penerima manfaat. "Tanpa adanya kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memadai dan terencana dengan baik, akan berdampak langsung pada kerusakan prasarana sumber daya air sebelum tercapainya umur rencana, terganggunya keberadaan dan fungsi sumber air, beban biaya rehabilitasi/peningkatan semakin berat dari waktu ke waktu dan menurunnya kinerja pelayanan kepada masyarakat," lanjut Agung.
Kegiatan Konsultasi Regional O&P Irigasi merupakan salah satu agenda rutin setiap tahunnya. “Saat ini yang menjadi tantangan terbesar pada program ini adalah minimnya anggaran dana dan sumber daya manusia yang memadai. Terkait sistem dan kelembagaan sudah baik, kami hanya membutuhkan dana yang bisa mencukupi kebutuhan masing-masing daerah. Pengadaan tenaga pelaksana operasi dan pemeliharaan juga harus terus dilakukan agar bisa mendukung kegiatannya di lapangan,” tutur Agung pada majalah AIR.
Diakhir penjelasannya Agung menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus bersinergi dengan pemerintah pusat terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tetap menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya dengan semaksimal mungkin. (KompuSDA)
- kompusda
