Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan penanganan sarana dan prasarana infrastruktur pasca banjir di Provinsi Sulawesi Tengara pada 29-30 Mei 2017. Kunjungan kerja spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Michael Wattimena yang didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan  (O&P) Agung Djuhartono dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Eka Nugraha.

 

Michael Wattimena dalam sambutannya menyampaikan kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan infrastruktur akibat banjir daerah aliran sungai (DAS) Wanggu dan sungai lainnya di Kota Kendari, juga untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada pasca penanganan banjir di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang merupakan bagian dari tugas dewan. “Hasil laporan kunjungan kerja spesifik ini akan dilaporkan dalam rapat komisi dan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Michael.

 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menuturkan banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Wanggu pada awal Mei 2017 ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi yang turun terus menerus, semakin berkurangnya daerah resapan air, dan permukaan daerah aliran sungai semakin mendangkal. Menanggapi hal tersebut, Direktur Bina (O&P) Agung Djuhartono menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV telah menyusun program yang merupakan bagian dari proses penanganan sarana dan prasarana infrastruktur pasca banjir di Kota Kendari, diantaranya pembangunan tanggul banjir sungai Wanggu, pembangunan waduk retensi kota Kendari dan pembangunan drainase utama kota Kendari.

 

Lebih lanjut Eka Nugraha selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV menjelaskan upaya penanggulangan banjir yang dilakukan sangat banyak dan komprehensif mulai dari pendekatan-pendekatan di hulu, tengah, dan hilir. Dari pendekatan dan hasil studi tersebut ada tiga kegiatan yang diajukan untuk segera dilaksanakan. Paket kegiatan pertama adalah pekerjaan pembangunan tanggul banjir sungai Wanggu. Pembangunan tanggul banjir sungai Wanggu sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan panjang 7,4 km dan biaya konstruksi 20 milyar rupiah. Pembangunan tanggul banjir sungai Wanggu lanjutan ini akan dibangun sepanjang 10 km dengan biaya konstruksi 67 milyar rupiah.

 

Kemudian ada pembangunan waduk retensi kota Kendari. Kegiatan ini merupakan tindakan preventif, selain multipurpose bisa juga untuk pengendalian banjir. Lokasi yang diusulkan untuk kegiatan ini berada di sebelah Jl. Ahmad Yani yang merupakan jalan utama (main road) kota Kendari dengan luas lahan yang diperlukan 19 hektar. Waduk retensi ini mampu menampung air sebanyak 600 m3. Biaya konstruksinya diperkirakan 90,6 milyar rupiah.

 

Paket pekerjaan berikutnya adalah pembangunan drainase utama kota Kendari yang mana berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 63 menyebutkan bahwa pengelolaan drainase utama perkotaan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Ada tiga lokasi drainase yang sudah dilakukan studi dan akan diajukan untuk pengerjaannya yaitu untuk sungai Korumba, Kadia, Mandonga. Bottleneck yang ada pada ketiga lokasi tersebut harus diperbesar semaksimal mungkin sehingga mampu membawa seluruh run off (air aliran permukaan) yang ada di daerah aliran sungai. Biaya konstruksi untuk paket pekerjaan ini berkisar 95,3 milyar rupiah. “Ketiga paket pekerjaan tersebut akan dilaksanakan apabila masalah pembebasan lahan sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu kami mohon dukungan Gubernur tekait pembebasan lahan tersebut,” terang Eka menutup penjelasannya. (dro KompuSDA)

 

  • kompusda

Share this Post