Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, populasi manusia terus naik sehingga kebutuhan akan air pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang mengalami kekurangan air. Bukan itu saja, pertumbuhan penduduk juga turut menuntut pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Buruknya, pembangunan yang telah dilakukan belum terlalu memperhatikan keseimbangan alam. Akibatnya, muncul permasalahan baru yaitu banjir yang melanda beberapa kawasan akibat kurangnya daya resap tanah terhadap air hujan. Dua hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan.
Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia terus berbenah diri dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Agar insfrastruktur yang akan dan sedang dibangun tersebut bisa tepat guna secara manfaat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun proaktif mengambil peran di berbagai organisasi yang ada kaitannya dengan sumber daya air, salah satunya adalah Network of Asian River Basin Organizations yang disingkat dengan NARBO. NARBO merupakan organisasi negara Asia yang menjadi wadah untuk bertukar pikiran tentang isu sumber daya air. Organisasi ini resmi didirikan pada Februari 2004 oleh Basuki Hadimuljono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat itu, NARBO masih beranggotakan 9 negara. Tahun ini, tepatnya pada 22-24 Februari 2017 NARBO kembali menyelenggarakan The 6th NARBO General Meeting yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 72 delegasi dari 19 negara anggota.
NARBO bertujuan untuk membantu mencapai pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Asia. Beberapa lingkup kegiatan NARBO diantaranya advokasi untuk meningkatkan kesadaran, berbagi informasi, praktek yang baik dan pelajaran tentang pengelolaan sumber daya air terpadu melalui studi kasus dan publikasi; peningkatan kapasitas organisasi yang menangani DAS dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan meningkatkan tata kelola air melalui pelatihan, lokakarya, kunjungan penasehat, program beasiswa dan pertukaran kunjungan; pemberian saran teknis tentang perencanaan, konservasi, pengembangan, dan operasi yang tepat dan efisien dan pemeliharaan sumber daya air; juga membina kerjasama regional untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air di wilayah lintas batas.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang hadir pada saat closing ceremony mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus mendukung setiap aktivitas NARBO yang nantinya bisa mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu sehingga berdampak positif dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Pada acara penutupan The 6th NARBO General Meeting ini, turut dilakukan pemilihan Presiden NARBO yang baru yang nantinya akan memimpin organisasi ini selama tiga tahun kedepan. Dalam pemilihan tersebut, Imam Santoso yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR pun dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Presiden NARBO yang baru, setelah pada periode sebelumnya disandang oleh Malaysia.
Imam menyebutkan kedepannya NARBO akan melakukan pertukaran para engineer muda secara lebih intensif dengan harapan bisa saling bertukar pengalaman dan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya bisa diterapkan di negara masing-masing. “Negara-negara di Asia biasanya memiliki topologi tanah dan sungai yang hampir mirip. Hal ini menjadi kesempatan yang baik bagi para negara anggota untuk saling bertukar pengalaman, apalagi saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air punya target untuk membangun 65 bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di Indonesia. Di tahun 2017 saja, ada 111 embung yang akan siap dibangun dimana beberapa diantaranya terintegrasi dengan daerah aliran sungai. Melalui organisasi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan positif untuk keterpaduan pengelolaan sumber daya air di Indonesia,” jelas Imam kepada rekan media. (dro kompuSDA)
- kompusda
