Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Saat ini menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor beras berturut turut 800 ribu ton pada 2014 dan 2015 dan masih rendahnya pendapatan petani yang yang dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani 2014, 2015 berturut turut 99, 102. "Selama ini ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti meningkatnya ancaman kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global yang diperparah oleh rusaknya lingkungan, rendahnya keandalan air irigasi dimana hanya 11% luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, sisanya sebesar 89% dari river run off, belum optimalnya kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan nasional. Prasarana irigasi kondisi rusak sebesar 46%, diantaranya merupakan irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten,”jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada acara Kongres, Rapat Anggota Tahunan dan Seminar Nasional INACID, di Jambi (100317).
Masalah lain yang dihadapi petani adalah belum fungsionalnya seluruh daerah irigasi yang telah dibangun pemerintah, dengan luas fungsional daerah irigasi yaitu luas daerah irigasi yang dapat diairi diperkirakan baru 70% dari luas irigasi permukaan nasional 7.145 juta ha dan tingginya laju alih fungsi lahan sawah dimana laju alih fungsi periode 1981 – 1999 sebesar 90.417 ha/tahun dan periode 1999 – 2002 sebesar 187.720 ha /tahun.
"Saya berharap agar seminar yang akan dilakukan besok (11 Maret 2017) dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan air terutama irigasi, mengingat organisasi ini adalah organisasi profesi ilmiah yang bergerak di bidang irigasi , dan membuat inovasi di bidang irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah," imbuh Basuki.
Pada kesempatan yang sama, Direkur Jenderal SDA, Imam Santoso, mengatakan organisasi INACID dapat berperan aktif dalam mewujudkan kedaulatan pangan. “Organisasi ini beranggotakan para ahli di bidang sumber daya air, untuk itu saya berharap agar para anggotanya mampu berperan aktif baik untuk memberikan rekomendasi kebijakan makro maupun teknis sehingga dapat memberikan inspirasi tentang pengelolaan irigasi Indonesia kepada negara-negara maju dan berkembang,”kata Imam Santoso.
Gubernur Jambi, Zumi Zola, mengatakan bahwa lahan irigasi rawa di Jambi seluas 50 ribu ha, dan rata-rata adalah sawah tadah hujan. "Sawah yang ada di Jambi rawan terjadi kegagalan panen ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim dan alih fungsi lahan membuat para petani belum dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi mengharapkan bantuan Kementerian PUPR untuk dapat lebih banyak lagi membangun infrastruktur PUPR," jelas Zumi Zola.(tin/ket)
- kompusda
