Di tengah ketersediaan air yang relatif terbatas dengan kualitas yang cenderung menurun, kebutuhan akan air terus meningkat. Ini menuntut berbagai pihak bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu, dengan berbasis pada pengelolaan wilayah sungai.
Hal itulah yang tengah dilakukan oleh 18 negara Asia di bawah naungan Network of Asia River Basin Organization and Management (NARBO) untuk saling bekerja sama demi menjaga kualitas sumber daya air yang baik. Terlebih lagi di tengah kerasnya perubahan iklim yang mengancam ekosistem di dunia.
Dalam hal ini, Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi tuan rumah pertemuan yang diadakan tiga tahun sekali.
"Ini adalah rangkaian dari kegiatan NARBO, sebuah jaringan kerja sama di Asia terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Tujuan berdirinya jaringan ini sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, kesulitan, pengetahuan hingga pencarian solusi ketika menghadapi permasalahan seputar pengelolaan air," ujar Imam Santoso selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis, (23/2/2017).
Menurut Imam, misi utama yang akan dibawa Indonesia dalam forum kali ini adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam sebuah negara terpenuhi apabila salah satu faktor pendukungnya tercapai, yakni peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui pembangunan berbagai bendungan.
Imam menjelaskan bahwa Indonesia tengah mengerjakan pembangunan bertahap 65 bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang direncanakan akan selesai secara keseluruhan pada tahun 2022. Pembangunan itu ditujukan untuk mendukung agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam kedaulatan pangan.
Beberapa bendungan yang tengah dibangun seperti Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Baliem di Papua, Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Tigadihadjil di Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kita juga bahas soal pengendalian banjir, pemenuhan kebutuhan air baku, isu seputar energi, dan lain-lain. Nah ini dikelola di bawah NARBO, misi-misi ini yang kita diskusikan di forum kali ini," lanjut Imam.
Hasil diskusi dalam forum ini nantinya akan menjadi bahan acuan antar negara anggota sebagai solusi yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu ke depannya.
Sementara di sisi lain, Chairperson NARBO Keizrul bin Abdullah mengatakan, pengelolaan sumber daya air terpadu yang tengah dilakukan oleh 18 negara anggota merupakan bentuk prioritas dalam pembangunan berkelanjutan (suistanable development) di tengah ancaman perubahan iklim yang menimbulkan krisis lingkungan khususnya perairan.
Melalui forum ini, NARBO menghadirkan tiga sesi workshop yang terdiri dari pentingnya kebijakan strategis pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya air (water governance), keterkaitan jaringan air, makanan dan energi serta operasional berkelanjutan dan pemeliharaan sarana pengelolaan sumber daya air.
NARBO merupakan sebuah organisasi jaringan beranggotakan 84 institusi dari 18 negara Asia melalui pertemuan para pengelola wilayah sungai di Asia yang diadakan di Kabupaten Batu, Malang, Jawa Timur, Februari 2004. Pendirian NARBO sekaligus menjadi tindak lanjut dari World Water Forum ke-3 di Kyoto, Jepang. (Adv)
- kurdi
