“Kata kunci gender adalah setara dan adil. Setara berarti kesamaan kondisi bagi kelompok masyarakat untuk kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi serta menikmati pembangunan sedangkan adil berarti proses dan perlakuan bagi kelompok masyarakat yang ditangani dengan tidak adanya perbaikan peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi terhadap salah satu pihak. Jika akses,partisipasi, kontrol dan manfaat atas pembangunan ini terpenuhi, maka kesetaraan dan keadilan gender telah tercapai. Empat hal tersebut merupakan indikator responsifitas gender,” kata Baby Setyawati, Staf Ahli Bidang Sosbud dan Peran Masyarakat, Kementerian PUPR, dalam Workshop Pengembangan Infrastruktur dan Responsif Gender Tahun 2018, 4-6 September 2018, di Solo, Jawa Tengah.
Ada beberapa tantangan uang mengakibatkan belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan infrastruktur PUPR, diantaranya kurangnya internalisasi dan eksternalisasi PUG PUPR dalam rangka mendukung capaian kebijakan nasional PUPR, belum seluruh pedoman pelaksanaan mengakomodasi aspek gender pada kegiatan yang mempunyai isu kesenjangan gender di masing-masing unor dan masih perlunya peningkatan pemahaman para auditor yang akan melakukan pengawasan pelaksanaan gender infrastruktur yang memerlukan panduan indikator responsifitas gender untuk bahan monitoring.
Tugas Kementerian PUPR adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tanya kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut Baby Setyawati, mengatakan bahwa gender infrastruktur yaitu seluruh kebijakan/program/kegiatan bidang infrastruktur PUPR yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan/kesulitan, aspirasi kelompok lapisan di dalamnya. “Aktor-Aktor/kelompok masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang responsif gender seperti wanita, masyarakat lokal, komunitas lokal, anak kecil dan pemuda, lansia, pendatang, masyarakat dalam kondisi rentan dan individu berkebutuhan khusus. Untuk itu strategi pelaksanaan PUG PUPR adalah renstra Kementerian PUPR; mengutamakan program-program prioritas pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) dan sasaran prioritas pada penanganan Asmat, Stunting, Demam keong dan Padat Karya ; perencanaan penganggaran responsif gender pada siklus turbinlak/bangwas dan pembinaan internal dan eksternal,” jelas Baby Setyawati.
Pada pembinaan internal Kementerian PUPR diantaranya melakukan peningkatan penanaman pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan/diklat teknis dari Badan Pengembangan SDM dan oleh unit organisasi dan menyusun rencana kerja unit organisasi dan road map PUG-PUPR 2018-2019.
“Pembinaan eksternal seperti peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender bidang PUPR dan melakukan penyusunan perencanaan dan anggaran responsif gender melalui pendidikan dan pelatihan/diklat teknis dari BPSDM ke dinas provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian UKM dan Kementerian Pertanian. Dan hasil monev di lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan pengarusutamaan gender untuk bidang sumber daya air yaitu peningkatan pengelolaan tata guna air irigasi, yang melibatkan masyarakat sehat perencanaan sampai dengan monitoring, menyediakan fasilitas pekerja untuk menunaikan ibadah, memberikan kesempatan partisipasi perempuan dan lansia sebagai pekerja dan kepala pengawas dan restorasi sungai yang menyediakan ruang publik yang aksesibel bagi semua kelompok masyarakat,” ungkap Sampu Bidang Sosbud dan Peran Masyarakat.
PUG BBWS Bengawan Solo
Kepala BBWS Bengawan Solo, Charisal Akdian Manu, mengatakan dalam rencana strategis Kementerian PUPR, Direktur Jenderal SDA dan Bengawan Solo tahun 2015-2019 isu kesetaraan gender telah menjadi komitmen untuk diterapkan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional.
“Implementasi keterlibatan gender dalam kegiatan BBWS Bengawan Solo yaitu dalam perencanaan dan konstruksi penanganan banjir Kota Solo; unit hidrologi; P3TGAI; fasilitasi pemberdayaan masyarakat; fasilitasi penguatan kelembagaan; penanganan sedimen berbasis masyarakat dan also bersih Waduk Cengklik dan Early Warning System berbasis masyarakat,” jelas Kepala BBWS Bengawan Solo.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Charisal Akdian Manu, Tim Sekretariat PUG, Ineke Indrarini dan para peserta yang berasal dari BBWS dan BWS di lingkungan Ditjen SDA di berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kegiatan ini juga menghadirkan para narasumber dengan paparan tentang PUG yaitu tentang Best Practise Pengarusutamaan Gender BBWS Bengawan Solo oleh Charisal Akdian Manu dan Penyusunn Perencanaan Penganggaran Responsif Gender GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) Sub Bidang SDA. (tin kompuSDA)
- kompusda
