Kedepankan Pengembangan Wilayah untuk Tingkatkan Daya Saing

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pra Konreg II di Yogyakarta (11/2).   Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, Staf Ahli Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga, Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, serta perwakilan dari tiap unit eselon I dan perwakilan Pemerintah daerah lainnya serta 317 peserta.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Haris Batubara, menyampaikan bahwa pelaksanaan pra Konsultasi regional (Konreg) ke II untuk wilayah pulau Jawa ini, hasilnya nanti akan disesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan Konreg yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 2016. 

Kegiatan pra konreg ini terdiri dari kegiatan panel yang dibagi dalam bentuk desk per provinsi, dengan mengikutsertakan empat unit eselon I utama, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.  Tujuan diadakannya kegiatan ini nantinya adalah untuk sinkronisasi dan konsolidasi program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Staf Ahli menteri PUPR bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga, dalam pidatonya mewakili menteri PUPR mnyampaikan bahwa dari kegiatan pra konreg ini diharapkan akan ada kesesuaian antara program pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang nasional dan tata ruang kepulauan.  Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Kementerian dan Daerah, harus ada pendekatan pemrograman berdasarkan wilayah yang telah terkoordinasi.  Harus dapat dipastikan bahwa pemrograman PUPR sesuai dengan pembangunan wilayah nasional, ada keterkaitan dalam pengembangan kota dan daerah, untuk desa dan perbatasan. Beliau berharap terjadi koordinasi yang berkesinambungan, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, begitu juga dapat meningkatkan daya saing, terutama di antara negara-negara ASEAN.

Dukungan pada konektivitas nasional, keterpaduan pusat dan daerah mutlak dilakukan.  Khusus untuk pulau Jawa, hal ini menjadi sangat penting dan strategis, karena Produk Domestik Bruto (PDB) pulau Jawa saat ini meliputi 58% dari total PDB nasional. Ditambah lagi bahwa Pulau Jawa merupakan lumbung pangan, sebagai salah sau destinasi wisata nasional, dan sebagai salah satu target percepatan ekonomi yang didasarkan pada kegiatan kemaritiman.

“Pemerintah dituntut untuk lebih cepat dalam pemrograman dan pada kegiatan pelaksanaan.  Harus disusun program yang memiliki dampak signifikan dan mengedepankan readiness criteria,” jelas Danis Sumadilaga. 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa tuntutan untuk membangun infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor strategis.  “Mekanisme yang terjadi sekarang ini belum tertuju langsung ke tiap-tiap sektor tapi lebih fokus pada membangun wilayah-wilayah pertumbuhan dan kawasan pusat produksi,” kata Kepala BPIW.  Substansinya nanti harus disesuaikan bahwa dalam Rencana Strategis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana terdapat 35 wilayah pengembangan, sehingga esensinya lebih jelas, yaitu wilayah pengembangan . 

“Kita ingin fokus bukan pada output tapi kepada impact dan outcome, seperti peningkatan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir disparitas dalam membangun.  Basisnya adalah bagaimana mengembangkan wilayah dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang bertindak sebagai penjuru.  Competitiveness, hal ini ditunjukkan dari pulau Jawa, perlu dikembangkan,” tambahnya lagi

Hemrnato Dardak menjelaskan lagi, bahwa hal penting lainnya adalah daya saing nasional, di mana Indonesia dulu berada di peringkat 34, untuk saat ini bergeser ke peringkat 37 dari 140 negara.  Hal itu akan terus berlanjut bila tidak dilakukan upaya terfikus dalam hal competitiveness. Indonesia harus lebih bergerak cepat dibanding negara-negara ASEAN lainnya.  Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi tinggi saja tidak cukup.  Belum tentu di tempat-tempat yang infrastrukturnya telah jadi, tapi pengaruh ekonominya justru kecil.

Dalam pengembangan wilayah, kota adalah pusat pelayanan distribusi.  Untuk kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi, harus diformulasikan sebagai pelayanan komunitas.  Kota harus menjadi livable, pergerakan di dalam kota harus kompetitif.  Untuk itu, pusat pelayanan distribusi tingkat kompetitifnya harus diturunkan. (nan/dan/kim)

• Superman