Sorong – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan penanganan darurat pascabanjir yang melanda Kota dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Hingga kini upaya mitigasi dampak bencana terus digencarkan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Sebagai langkah awal, BWS Papua Barat telah mengerahkan dua unit excavator untuk melakukan pengerukan dan normalisasi pada dua ruas sungai yang terdampak parah. Kedua sungai tersebut adalah kanal Makbusun di SP3, Distrik Mayamuk, dan Sungai Klafma di Distrik Aimasi, Kabupaten Sorong. Normalisasi ini bertujuan untuk memperlancar aliran air sungai, meminimalkan genangan yang meluas, serta mengurangi risiko terjadinya banjir susulan di wilayah-wilayah yang terdampak.
Selain tindakan fisik, BWS Papua Barat melakukan identifikasi terhadap penanganan tanggap darurat telah dilakukan pada delapan ruas sungai di kedua wilayah. Lima ruas sungai di Kabupaten Sorong dan tiga ruas sungai di Kota Sorong telah dianalisis guna pendetailan volume, proses ini merupakan sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap penanganan darurat dilakukan secara tepat dan efektif.
Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam pernyataannya menegaskan komitmen kuat Kementerian PU untuk mempercepat penanganan di lokasi bencana. “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Kota/Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat,” ujar Menteri Dody.
Bencana banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Sorong ini telah terjadi sejak Minggu 24 September lalu. Banjir diakibatkan oleh kombinasi curah hujan ekstrem yang melampaui 150 mm/hari dan diperparah dengan kondisi pasang surut air laut yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan meluapnya aliran lima sungai utama di wilayah tersebut, yaitu Sungai Klagison, Klasaman, Mariat, Klamalu, dan Makbusun, yang kemudian mengakibatkan sebanyak 54 rumah penduduk di Kota Sorong dan 1400 rumah di Kabupaten Sorong serta fasilitas umum dan pemerintahan, perkantoran, rumah ibadah, dan jalan akses ikut terdampak.
Kepala BWS Papua Barat, Wempy Nauw, menjelaskan bahwa tim di lapangan tidak hanya berfokus pada identifikasi, tetapi juga telah melakukan pengumpulan dan penginputan data dampak bencana secara detail. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan tanggap darurat bersama Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.
“Kami bersama Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan juga telah meninjau langsung beberapa ruas sungai yang terdampak untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus membuat modeling penanganan darurat maupun permanen,” kata Wempy.
Selain pengerukan dan normalisasi, BWS Papua Barat juga tengah menyusun rencana prioritas penanganan pada setiap ruas sungai yang terdampak. Bantuan darurat lainnya juga telah disalurkan, termasuk membantu pembersihan jalur dan perbaikan konektivitas jalan yang sempat terputus akibat banjir dan tanah bergerak. Lebih lanjut, BWS Papua Barat telah menurunkan mobile pump dan pompa alkon di titik-titik genangan, mobilisasi alat berat untuk membuka drainase yang tersumbat, serta menyiapkan material bahan banjiran untuk penanggulangan cepat.
Kementerian PU melakukan koordinasi intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI-Polri, Pemerintah Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota/Kabupaten Sorong. Sinergi multisektoral ini dilakukan untuk monitoring kondisi terkini secara berkelanjutan dan memastikan respons penanganan bencana berjalan secara optimal, terintegrasi, dan efektif demi memulihkan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak.
- Kompu SDA
post gallery
