Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody
Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk mengantisipasi dampak
penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan
sekitarnya dengan melanjutkan pembangunan giant sea wall di pesisir utara Jawa.
“Kementerian PU telah bekerja
sama dengan Belanda dan Korea Selatan untuk kajian pembangunan tanggul laut
mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km” ujar
Menteri Dody saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan
Giant Sea Wall pada Rabu (19/3) di Jakarta.
Kementerian PU melalui Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air (SDA) telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman
pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Lalu pada tahun 2020 bersama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembangunan dilanjutkan dengan panjang
tambahan mencapai 33,54 km.
“Untuk tahap selanjutnya yaitu
pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, saat ini pihaknya sedang
melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan dengan mempertimbangkan
apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea
Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau
menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas”, lanjut Menteri Dody.
Menteri Dody menekankan bahwa
pembangunan tanggul laut terintegrasi dengan program penyediaan air bersih
melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air
dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage
System.
“Pengendalian banjir harus
diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan
air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab
utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari
visi besar giant sea wall, dan kami berharap upaya ini dapat segera terwujud
agar tidak ada lagi permasalahan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan
masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” kata Menteri Dody.
Pada kesempatan yang sama,
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pendekatan yang sistematis dan
kerja sama antar stakeholder dalam menangani banjir dan melindungi wilayah
pesisir.
“Penanggulangan banjir harus
dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Kami akan
memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan,
dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujar Menko
AHY.
Menko AHY juga berpendapat bahwa
pembangunan tanggul laut merupakan langkah strategis untuk melindungi
masyarakat pesisir dari bencana lingkungan yang semakin kompleks. “Kemenko IPK
akan terus mengawal proyek ini agar dapat selesai sesuai target. Sinergi
antar-pihak akan menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan Jakarta dan
wilayah pesisir lainnya yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Selain wilayah Jakarta, tanggul
laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan
pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Hadir dalam rapat koordinasi
tersebut diantaranya Direktur Jenderal SDA, Lilik Retno Cahyadiningsih, Dirjen
Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia, Staf Khusus Menteri Bidang Sumber
Daya Air dan Kerja Sama Internasional Arie Setiadi Moerwanto, serta Staf Khusus
Menteri Bidang Teknologi dan Kepatuhan Intern Syamsul Bachri Yusuf.
- Kompu SDA
post gallery
