Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menyusun strategi untuk pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek. Rapat koordinasi yang digelar pada Senin (17/3/2025) membahas upaya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Jawa Barat. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa pengendalian banjir di Kali Bekasi melibatkan pembangunan tanggul sepanjang 33,52 km. Hingga saat ini, 13,87 km tanggul telah selesai dibangun, sementara 19,64 km lainnya masih menunggu pembebasan lahan.
"Kami berharap proses identifikasi dan inventarisasi bidang tanah, luas lahan, serta status kepemilikannya bisa segera diselesaikan. Targetnya, pada April Gubernur Jawa Barat sudah bisa menerbitkan penentuan lokasi (penlok), sehingga akhir Mei 2025 pembebasan lahan bisa dimulai. Dengan begitu, pada Juni, pembangunan tanggul yang masih tersisa sekitar 19 km bisa segera dikerjakan," ujar Wamen Diana.
Ia juga menekankan bahwa upaya pengendalian banjir di Jakarta dan Jawa Barat dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural meliputi pembangunan tanggul, bendungan kering (dry dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Sodetan Ciliwung sepanjang 1.268 meter, serta pengendalian banjir di beberapa sungai di Jawa Barat.
Sementara itu, pendekatan non-struktural meliputi pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, pengelolaan Perizinan Pemanfaatan sempadan sungai, serta upaya pembersihan sampah di infrastruktur pengendali banjir. "Yang juga tidak kalah penting adalah pengendalian sampah di daratan atau sebelum masuk ke sungai, ini mohon maaf kerja samanya seluruh stakeholders, termasuk pemda karena salah satu penyebab banjir ini sampah menyumbat aliran sungai,. Kita juga berharap satu paket pengendalian banjir terkait lahan ini termasuk juga penanganan pelestarian situ-situ, serta penyelamatan alih fungsi lahan sawah irigasi dan bendungan dalam rangka swasembada pangan," tambahnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati langkah penertiban terhadap bangunan yang berdiri di badan dan sempadan sungai di Jawa Barat. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang akan diselaraskan dengan data yang dimiliki oleh BBWS Ciliwung Cisadane. "Ini dalam rangka pengendalian banjir di wilayah Bekasi dan Bogor secara komperehensif dalam konteks jangka menengah," kata Menteri Nusron.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat akan segera menyusun kerangka acuan kegiatan pembebasan lahan di wilayah sungai. Ia menilai langkah ini sebagai kemajuan dalam upaya penanganan banjir di Jawa Barat. "Hari ini kita bicaranya sudah pada aspek teknis, tidak lagi penanganan tanggap darurat, tapi kita fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuannya," ujar Dedi Mulyadi.
Dalam rapat tersebut, Wamen Diana didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Muhammad Adek Rizaldi, Direktur Sungai dan Pantai Dwi Purwantoro, Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid, serta Staf Khusus Bidang Sumber Daya Air Arie Setiasi Moerwanto. (Birkom/ KompuSDA - Hna)
