“Indonesia sebagai negara maritim, memerlukan akselerasi pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi. Potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah pesisir kawasan Indonesia timur sangat besar namun belum dikelola optimal karena ketersediaan infrastruktur. Atas nama pemerintah, saya mengapresiasi kegiatan Makassar Infrastruktur Summit 2015. Kita semua berharap dari kegiatan ini akan mendorong Kawasan Indonesia Bagian Timur menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi nasional,†ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam acara Makassar Infrastruktur Summit 2015 yang digelar oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (280915). Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak.
Untuk mendukung kedaulatan energi dan agro maritim, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam masa pemerintahan 2015 – 2019, melalui 3 program yaitu, pengembangan kawasan (strategis/maritim), membangun konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Berbasis Kemaritiman dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) kawasan strategis di Kawasan Indonesia Bagian Timur diantaranya adalah WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Manado – Belitung – Amurang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-pare – Mamuju; dan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Seram. “Konsep pengembangan tersebut difungsikan sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antar wilayah dan sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah,†lanjut Basuki.
Mengenai pembangunan konektivitas nasional, dilakukan dengan pembangunan akses menuju pelabuhan. Kementerian PUPR juga memiliki konsep WPS Minapolitan untuk mengembangkan wilayah perairan/pesisir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama nelayan.
Hal tersebut merupakan salah satu program pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, ditambah lagi pembangunan pengamanan pantai pada kawasan wisata dan pulau pulau kecil terluar serta penyediaan air baku untuk air bersih di pulau pulau kecil terluar yang juga merupakan prioritas pembangunan Kementerian PUPR.
- Superman
