Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu Instansi/Kementerian/Lembaga yang menerima penghargaan HANI 2017.
Penghargaan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada puncak acara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2017 di Plaza Tugu Api Pancasila, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (13/7). Penghargaan tersebut diberikan kepada Instansi/ Kementerian/Lembaga yang telah berperan aktifnya dalam mengurangi peredaran Narkoba.
Acara peringatan HANI 2017 sendiri dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dengan mengangkat tema “Peran Aktif dan Pendayagunaan Seluruh Komponen dan Potensi Bangsa dalam Menghadapi Darurat Narkoba Menuju Indonesia yang Sehat”. Kementerian PUPR sendiri telah menunjukan komitmennya yang sangat kuat dalam mencegah peredaran atau penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu juga telah mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian PUPR untuk menjauhi dari praktek korupsi dan Narkoba.
“Ingat, Narkoba dan korupsi merusak diri sendiri, keluarga dan lingkungan kerja Saudara, yaitu Kementerian PUPR. Tidak ada toleransi bagi pejabat maupun staf yang terbukti sebagai pengguna atau pengedar. Saya berhentikan!" tegas Menteri Basuki dihadapan ratusan pegawai Kementerian PUPR pada acara Pembinaan Generasi Muda PUPR Bebas Korupsi dan Bebas Narkoba” Gelombang IV di Gedung Auditorium Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
Kampanye maupun sosialisasi mengenai bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN memang sudah dilakukan dan secara konsisten terus dilakukan agar bisa menjangkau seluruh pegawai Kementerian PUPR baik yang bertugas di Jakarta maupun di daerah. Dalam setiap kampanye yang dilakukan, juga dilakukan tes urine kepada peserta sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Kementerian PUPR.
Hingga kini sudah sekitar 4.827 pegawai yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan tes urine. Tes urine tidak hanya dilakukan oleh pegawai, namun juga dilakukan oleh Menteri Basuki serta para pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR.
Dikatakannya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pembinaan bagi aparatur PUPR guna menciptakan aparat yang profesional, berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, bebas dari tindak korupsi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR)
- kompusda
