Penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 2 September 2015 sudah mencapai Rp 38,9 triliun atau 32,74% dari total pagu anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 118,6 triliun. “Progres untuk pekerjaan kontraktual dan swakelola secara keseluruhan telah mencapai 32,74% dari target 30% pada Agustus. Pada bulan September realisasinya bisa 44%, Oktober 66%, November 73% dan Desember 93%,†jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, pada Raker Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2016, yang dihadiri oleh semua jajaran Kementerian PUPR dan salah satu stakeholder, yaitu Freeport di Ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (030915). Dan akan dilaksanakan selama dua hari 3-4 September 2015.
Penyerapan anggaran terbesar terdapat di 4 direktorat yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga Rp. 19,6 triliun, Direktorat Sumber Daya Air Rp. 11,2 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp. 6,2 triliun, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rp. 1,05 triliun. Dan pada akhir tahun Menteri PUPR mengatakan optimis, kementerian yang dipimpinnya ditargetkan dapat menyerap anggaran sebesar 93%.
Pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama ini didasarkan pada tujuan pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 dengan menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan pedesaan; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan “infrastruktur untuk semua†dan menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Khusus bidang sumber daya air sasaran output infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 Ditjen SDA yaitu pembangunan 65 waduk, pengamanan pantai 500 km, 3000 km pengendalian banjir (normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir), 67,52 m3 per detik air baku (intake, jaringan, embung).
Hal tersebut sesuai dengan peta sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan keterpaduan pembangunan antar daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Proyek-proyek SDA dikhususkan bagi ketahanan pangan nasional seperti membangun 49 waduk baru, 1 juta jaringan irigasi baru dan 3 juta rehabilitasi jaringan irigasi. Dengan dibangunna waduk-waduk baru diharapkan nantinya mampu menjamin pasokan air untuk irigasi menjadi sekitar 19-20 persen,†lanjuta Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.
- Superman
