“Progres pelelangan sampai dengan tanggal 2 September 2015 dari 14.669 paket terkontrak sebanyak 12895 paket senilai Rp. 80,71 triliun; proses kontrak sebanyak 1.236 paket senilai Rp. 8,45 triliun; belum lelang sebanyak 538 paket senilai Rp. 1,73 triliun. Dan progres realisasi fisik dan keuangan Kementerian PUPR, per tanggal 2 September 2015 adalah 35,74% (fisik) dan 33,04% (keuangan). Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk menyerap anggaran yang tersisa Rp. 79,44 triliun, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk percepatan penyerapannya,†jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada sesi kedua Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, di Ruang Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (030915).
Lanjut Menteri PUPR, untuk menyikapi itu semua diinstruksikan kepada semua unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut segera melakukan tender/pelelangan untuk paket-paket yang belum ditender/dilelang; segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan/tanah; memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan; memanfaatkan sisa lelang untuk menambah volume dan menyiapkan desain dan kelengkapan lainnya untuk melakukan pelelangan dini tahun 2016.
Selain itu sesuai dengan Instruksi Menteri PUPR Nomor 03/IN/M/2015 tentang upaya percepatan penyerapan dana, semua unit kerja di Kementerian PUPR menambah personil dan alat di lapangan serta jam kerja (7 hari seminggu) dengan 2 waktu kerja (shifting); menyusun administrasi (teknik dan keuangan); menyiapkan usulan kegiatan MYC ke Menteri Keuangan untuk tahun 2016; melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara RKP dan RKAKL Tahun 2016; menyiapkan dokumen pelelangan dini Agustus 2015 untuk paket-paket strategis nasional tahun 2016 dan menyiapkan lelang paket loan yang sudah masuk greenbook.
“Untuk mendorong percepatan tersebut kepada seluruh unit kerja agar mengendalikan proses lelang sehingga tidak menyimpang dan sesuai dengan peraturan yang ada. Balai dan satker agar selalu melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bappeda, Dinas) untuk penanganan masalah yang responsif. Progres-progres kegiatan strategis Kementerian PUPR harus terus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan komunikasi media untuk kinerja Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan dan revitalisasi kawasan kumuh harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR,†kata Basuki Hadimoeljono.
Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengharapkan agar Kementerian PUPR selalu dapat mewujudkan infrastruktur yang handal dan memadai demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
- Superman
