Dalam upaya perlindungan dan optimalisasi fungsi sungai, danau, embung, situ dan waduk serta sumber air permukaan lainnya,dibutuhkan sinergitas dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan (pemerintah,swasta,perguruan tinggi dan komunitas). Diharapkan sinergitas tersebut dapat menjadi bagian utama dalam mempertahankan keberlanjutan sumber air untuk masyarakat.

 

Oleh karena itu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebagai inisiator, mengajak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta rektor universitas/insitut di Indonesia yang memiliki bidang studi keteknikan, melaksanakan workshop bertema "Peran Nyata Perguruan Tinggi dalam Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Sungai, Danau, Waduk, Embung, Situ dan Sumber Air Permukaan Lainnya" di Aula Timur ITB, Kota Bandung, Jawa Barat (310718).

 

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa kementerian dan perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas, badan usaha dan sekretariat tim kerja berupaya mengimplementasikan peran perguruan Ttinggi dalam optimalisasi penyelamatan kualitas serta kuantitas sungai, danau, embung, situ, waduk dan sumber air permukaan lainnya untuk keberlangsungan air di masa depan.

 

Workshop ini merupakan salah satu persiapan menuju aksi lapangan dan revitalisasi sumber air dengan mengedepankan peran perguruan tinggi dan komunitas masyarakat untuk penyelamatan air. Hal ini sangat diperlukan mengingat tahun ke tahun terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah dan luas serta kualitas air pada sungai, danau, embung, situ dan waduk,akibat penguasaan lahan, alih fungsi dan okupasi masyarakat, yang dikarenakan oleh lemahnya pengendalian serta kurangnya kesadaran masyarakat.

 

Di tempat yang sama, Rektor ITB, Kadarsyah Suryadi,mengatakan bahwa air adalah masalah sosial. Oleh karena itu perguruan tinggi akan berperan menangani masalah air dari sisi teknis dan sosial, dengan segmen pelaku adalah dosen dan mahasiswa, melalui kegiatan KKN tematik, penerapan teknologi tepat guna, mikrohidro, penyuluhan masyarakat hingga di pedesaan.  ITB sendiri ke depan akan mengambil peran lebih untuk melakukan penjagaan kualitas air, pencegahan semakin tercemarnya air di sungai, misalnya dengan bioflog yang berfungsi untuk meningkatkan baku mutu air.

 

Sementara itu, Bob Arthur Lombogia, Kepala BBWS Citarum, sekaligus salah satu penggerak GN KPA mengatakan bahwa nantinya masukan dari perguruan tinggi akan sangat diperlukan dalam hal action di lapangan dan sertifikasi. “Sertifikasi akan dikeluarkan berdasarkan masukan dari perguruan tinggi, karena dalam mengeluarkan suatu sertifikasi diperlukan pengertian yang sama antara pusat dan daerah. Itu menjadi satu harapan pemerintah pusat,sehingga nantinya pihak-pihak badan usaha atau masyarakat yang akan mengokupasi wilayah sungai, situ, danau, embung dan waduk,dapat dipidanakan,” lanjut Kepala BBWS Citarum. (nan, ket kompuSDA)

  • kompusda

Share this Post