“Ini sekarang kami kumpul dengan para Gubernur dan Kepala Daerah untuk mensinergikan lagi apa yang kami lakukan agar kita dapat menangani banjir yang terjadi di Jawa Barat dengan lebih baik.”
Hal ini diucapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa saat yang lalu sesaat setelah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan beberapa Kepala Daerah Jawa Barat yang daerahnya terdampak bencana banjir besar pada awal tahun 2020 ini.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa bencana banjir tanggal 1 Januari lalu tidak hanya melanda Ibukota Jakarta, namun juga beberapa tempat di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Bekasi merupakan daerah yang terkena dampak paling besar.
“Untuk Kabupaten Bogor, saya tetap diperintahkan oleh Presiden untuk tembus semua (akses, red.) yang terisolasi. Tadi Bupati Bogor menyampaikan permintaan perpanjangan kondisi darurat minta supaya (alat berat, red.) tidak ditarik. Alat tidak ada perintah ditarik sebelum semua tembus. Tinggal dua lokasi saja yang belum tembus, Cileksa dan Cisarua,” jelas Menteri PUPR di Gedung Sate.
Pernyataan Menteri PUPR tersebut didukung oleh Gubernur Jawa Barat, seraya menambahkan bantuan yang direncanakan diterima masyarakat terdampak banjur di Kabupaten Bogor, “Khusus untuk Kabupaten Bogor tanggap daruratnya diperpanjang hingga akhir bulan. Bogor Barat sudah diberikan solusi, Bupati akan mengeluarkan SK untukmemberikan 25 juta untuk hunian yang rusak ringan, mana yang dibantu 50 juta untuk rusak berat.”
“ Selain itu mana yang diberikan kontrakan sementara sambil dicari relokasi hunian tetap yang nanti juga dibantu oleh Kementerian Pusat. Nah ini, akan kita kebut dalam minggu-minggu ini.”
Sementara itu, untuk bencana banjir di Bekasi, Menteri PUPR menyatakan tengah melalukan tanggap darurat dan penanganan permanen akan menyusul secepatnya di tahun 2020 ini. “Sudah kita tangani secara darurat dan mulai 2020 ini akan kita tangani permanen. Desain dan masterplan-nya sudah kami kerjakan. Sekarang lagi kita value engineering karena itu (penananganan permanen, red.) butuh 4,4 Triliyun. Jadi saya harus yakin betul bahwa itu betul (anggaran sesuai kebutuhan penanganan, red.). Kalau sudah betul nanti saya laporkan ke Presiden. Kalau Presiden setuju untuk ditangani tahun ini, dengan (dana dari, red.) sisa-sisa tender akan kita mulai dan mudah-mudahan akan selesai dalam 2-3 tahun.
Banjir di Bandung Nyaris Tidak Terdengar
Banjir di Baleendah dan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung yang biasanya selalu terdengar ketika curah hujan tinggi, awal tahun ini nyaris tidak terdengar. Banjir yang biasanya terjadi akibat luapan Sungai Citarum ini belum sepenuhnya hilang tapi saat ini genangan makin cepat surut.
“Banjir Citarum, dengan hujan besar kemarin nyaris tidak terdengar adanya banjir yang berkepanjangan di Dayeuh Kolot dan Baleendah. Karena sudah beroperasinya terowongan Curug Jompong. Kita juga sedang menyelesaikan Sudetan Cisangkuy untuk mengalirkan 80% aliran Sungai Cisangkuy ke hilir Dayeuh Kolot lalu masuk ke Citarum,” jelas Menteri PUPR.
“Direncanakan April ini selesai, mudah-mudahan Dayeuh Kolot dan sekitarnya termasuk kawasan di atas Cisangkuy, (airnya, red.) bisa ditarik ke Cisangkuy sehingga bisa dikendalikan banjirnya,” imbuh Basuki Hadimuljono.
“Saya ingin tahun 2020 ini banjir di cekungan Bandung bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Karena kami harus memfokuskan ke hilir, daerah Karawang, Muara Gembong, Cilamaya yang tahun ini juga terkena banjir besar. Mudah-mudahan tahund epan bisa kita mulai dengan Bendungan Cibeet yang sudah masuk tahapan desain. Cibeet direncanakan ada di Kabupaten Bogor, untuk mengedalikan banjir di Karawang dan Bekasi.”
Koordinasi Pusat dan Daerah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai positif dan mengapresiasi koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan benca banjir yang melanda sejumlah kawasan di Jawa Barat.
“Hari ini di Gedung sate para Kepala Daerah hadir, juga Pak Menteri PUPR dan para jajarannya untuk menkoordinasikan rencana aksi. Ada Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Subang, Wabup Karawang, Walikota Bekasi dan Bupati Bekasi.”
“Kita akan melakukan rencana aksi, apa yang akan dilakukan oleh siapa. ‘Siapa’ artinya bisa tingkat kota/kabupaten, pusat, atau provinsi. Kemudian ‘apa’ itu apakah bendungan yang akan dibangun secepatnya, apa normalisasi, pengerukan dan lain sebagainya,” jelas Gubernur.
Seraya ditambahkan bahwa dalam rencana aksi tidak hanya menentukan apa dan siapa, anggaran dan penjadwalan juga merupakan satu kesatuan dalam sebuah rencana. “Dari sisi anggaran juga akan kita lihat. Mana yang sudah termasuk anggaran 2020, mana yang belum. Dari segi penjadwalan juga akan kita susun.”
“Mudah-mudahan koordinasi seperti ini akan menjadi contoh agar rakyat kita focus kepada hal-hal yang sifatnya produktif dan hal kebencanaan bisa kita lakukan preventif dengan program2,” pesan Gubernur Jawa Barat.
Selain para Kepala Daerah di Jawa Barat, tuturt hadir mendampingi rapat koordinasi Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala BBWS Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
(KompuSDA-kty/tin)
- kompusda
