Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2025 di Aula Tudang Sipulung, Kota Makassar pada Jumat (17/1). Kegiatan rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rangka peningkatan koordinasi dan kolaborasi percepatan pelaksanaan program swasembada pangan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan  yang menjadi salah satu daerah lumbung padi di Indonesia.


“Salah satu program prioritas Presiden saat ini untuk swasembada pangan, tapi kita (Kementerian/Lembaga) tidak bisa berjalan sendirian, untuk itu kita perlu rapat koordinasi seperti ini agar kita bisa membangun kesamaan visi, karena kita satu tim untuk mencapai visi,” ujar Menko Zulkifli.


Dalam rakor, Menteri Dody menyampaikan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian PU untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Diantaranya pada November 2024 dilakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian tentang Kerjasama Menyukseskan Program Swasembada Pangan dan penandatanganan Buku Sinkronisasi Pencapaian Program Swasembada Pangan.


“Untuk mendukung swasembada pangan, kita upayakan melalui intensifikasi & ekstensifikasi, kita sudah melakukan survey dan verifikasi lapangan bersama dengan Balai untuk memastikan penambahan luas tanam maupun sawah agar tidak terjadi overlap. Dari hasil sinkronisasi bersama dilakukan penambahan luas tanam 2.087.602 Ha dari target 2.585.602 Ha melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi," jelas Menteri Dody.


Sebagai supporting unit Kementerian Pertanian untuk program ketahanan swasembada pangan, Menteri Dody menyampaikan bahwa Kementerian PU juga telah melaksanakan survey dan verifikasi lapangan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di seluruh Indonesia bersama Dinas Pertanian, TNI, dan BSIP pada 20 November 2024.


Berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, tercatat penambahan luas tanam sebesar 213.521 hektare (Ha) dari target 291.666 Ha untuk Provinsi Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan program Optimasi Lahan yang didukung oleh Kementerian PUPR dan program pompanisasi dari Kementerian Pertanian.


"Penambahan luas tanam tersebut terdiri atas 37.987 Ha dari irigasi, 41.046 Ha dari Optimasi Lahan (OPLAH), dan 134.488 Ha dari pompanisasi," ujar Menteri Dody.

Dalam program optimasi lahan, Kementerian PUPR telah melakukan normalisasi dan pemeliharaan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier sepanjang 2.600 km, serta pembangunan dan rehabilitasi 2.490 unit bangunan/pintu air. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2025, dilakukan pembangunan saluran sekunder Daerah Irigasi (DI) Baliase di Kabupaten Luwu Utara sepanjang 10,16 km, serta pembangunan saluran primer dan sekunder DI Gilireng di Kabupaten Wajo sepanjang 12,04 km.

Selain itu, kegiatan rehabilitasi juga dilakukan pada saluran sekunder DI Saddang di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang 3 km dan saluran primer DI Kerala Karraole sepanjang 1 km. 

Selain upaya-upaya yang telah dilaksanakan di atas, Menteri Dody juga menambahkan akan segera mensosialisasikan penerapan teknologi IPHA (Irigasi Padi Hemat Air) seperti yang sudah diterapkan di DI Kamun dan DI Rentang.

“Harapannya teknologi IPHA seperti di DI Kamun dan DI Rentang agar bisa segera disosialisasikan sehingga petani bisa menerapkan teknologi tersebut,petani bisa lebih hemat tapi hasilnya lebih banyak,” kata Menteri Dody. 


Turut hadir dalam acara rakor Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri terrkait, Pj Gubernur Sulsel Fadjri Djufry, para Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan. Hadir mendampingi Menteri Dody, Direktur Irigasi dan Rawa Bastari, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Suryadarma Hasyim, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo. (KompuSDA - Hna)

  • Kompu SDA

Share this Post