Menteri PUPR melantik pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Kementerian PUPR, 20 Juli 2018, di Auditorium Kementerian PUPR.
Dalam sambutannya Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik saat ini merupakan hasil evaluasi selama dua tahun. “Hasil evaluasi melalui assessment internal ini, adalah tim baru yang sudah kita bina. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa reorganisasi adalah suatu hal yang wajar untuk meningkatkan dan memperkuat kinerja organisasi. Untuk itu kepada para pejabat yang dilantik agar dapat segera bekerja dengan baik dan benar, buat lah terobosan baru untuk kemajuan Kinerja Kementerian PUPR,” kata Basuki Hadimoeljono.
Lanjut Basuki, dari 127 pejabat yang dilantik hari ini , Kementerian PUPR sudah merepresentasikan keberagaman dalam keyakinan, ini lah wajah Indonesia di Kementerian PUPR. “Dengan adanya keberagaman tersebut hilangkanlah segala ujaran kebencian dan perbedaan pendapat yang ber ujung pada perpecahan. Terlebih lagi tahun depan, 2019, adalah tahun puncak dari perayaan demokrasi di negara kita, saya menginginkan agar semua ASN Kementerian PUPR bertindak netral, tidak ikut memihak ke partai manapun. Dan saya melarang ASN Kementerian PUPR untuk ikut mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, kita harus profesional dan tetap mementingkan kepentingan negara, “ jelas Menteri PUPR.
Selain itu menurut Basuki, tahun 2019 Kementerian PUPR akan mendapatkan amanah yang lebih besar yaitu membangun sarana dan prasarana pendidikan, itu berarti menandakan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja dan kredibilitas Kementerian PUPR. “Saya mengingatkan untuk terus fokus dalam bekerja sehingga kita tetap bisa ber karya dengan baik untuk negara dan jaga loyalitas kita kepada organisasi,” imbuh Menteri PUPR.
Basuki juga mengingatkan kembali akan pentingnya mengisi LHKPN, karena masih banyak pejabat Kementerian PUPR yang belum menyampaikan LHKPN dimana dari 4000 pejabat baru 1000-an pejabat yang menyampaikan LHKPN. Menteri PUPR mewajibkan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyampaikan LHKPN karena hal tersebut akan berhubungan dengan tunjangan kinerja dan semua proses administrasi organisasi yang apabila belum menyerah maka Menteri PUPR tidak akan menandatangani dokumen administrasi pejabat yang bersangkutan.
Basuki Hadimoeljono juga memberikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada para pejabat yang sudah berakhir masa tugasnya karena turut berpartisipasi dan berperan serta dalam meningkatkan kinerja Kementerian PUPR.
Khusus untuk Direktorat Jenderal SDA, Pejabat yang dilantik diantaranya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) adallah Hari Suprayogi sebagai Direktur Jenderal SDA, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) adalah Fauzi Idris sebagai Direktur Bina Penatagunaan SDA, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pelaksanaan Teknis (Eselon II b) adalah Bob Arthur Lombogia sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Pejabat Administrator (Eselon III a) adalah Heru Setiawan sebagai Kepala Subdit Keterpaduan Pemrograman Direktorat PJSDA dan Pejabat Administrator (Eselon III b) adalah I Putu Eddy Purna Wijaya sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan, BBWS Ciliwung Cisadane. (tin, ams kompuSDA)
- kompusda
