Pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong peningkatan produksi beras nasional. Namun saat ini hanya 55% jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Ada lebih dari sepertiga jaringan irigasi pertanian dalam kondisi rusak dan perlu direhabilitasi. Dampaknya jaminan ketersediaan air untuk pertanian tidak dapat terpenuhi dengan baik. Sementara itu efisiensi penggunaan air juga belum tercapai. Sistem pengaturan air belum berfungsi secara optimal.
Untuk itu dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi, 14 gubernur dan 74 bupati secara bersama - sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) melalui Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), 14 Februari 2018, di Jakarta. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional dan diwujudkan melalui peningkatan produktivitas padi, rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi, mencetak 1 juta ha sawah beririgasi, menjamin tersedianya air untuk irigasi, dan meningkatkan infrastruktur pertanian.
IPDMIP merupakan Program integrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif hasil kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga 2021 dan melibatkan BBWS/BWS dan pemerintah daerah melalui badan dan dinas terkait.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mengatakan progres irigasi belum mencapai lebih dari 60%, jadi kita harus terus kerja keras. Program tersebut merupakan program prioritas dalam pemerintahan jokowi dengan nawacita. “Oleh karena itu apabila hanya mengandalkan APBN tentu saja tidak akan mencukupi maka dengan adanya program ini yaitu bantuan dari ADB dan IFAD dimana mereka melakukan kerjasama untuk teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi irigasi kita. Kuncinya adalah partisipasi aktif dari Pemda karena sebenarnya mereka adalah key rules dan menyangkut partisipasi dari para petani,” jelas Anita Firmanti. Beliau juga mengingatkan agar semua pihak saling berkoordinasi dengan baik. Sedangkan Kementerian-Kementerian yang terlibat harus bersinergi supaya Pemerintah Daerah tidak bingung dan harus satu suara serta kebijakannya menjamin adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak yang terkait.
Dalam peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi pemerintah Indonesia memprogramkan anggaran sebesar Rp. 22 trilyun dengan sumber pendanaan APBN dan APBD yang didalamnya terdapat dukungan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 600 juta USD serta International Fund for Agriculture Development (IFAD) sebesar 100 juta USD. Dukungan dana mitra tersebut oleh Pemerintah Pusat akan diterushibahkan kepada 14 pemerintah provinsi dan 74 pemerintah kabupaten melalui DIPA hibah pemerintah daerah (DIPA HPD), yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Salah satu kabupaten yang menerim dana hibah ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Bupati Minahasa Selatan, Christiany Paruntu mengatakan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyambut baik adanya kerjasama ini, karena dapat memberikan dampak positif bagi para petani secara khusus dan bagi Minahasa Selatan secara umum. “Kerjsama ini membantu masyarakat Minahasa Selatan dan tentu saja kami akan menjaga program ini agar dapat diaplikasikan di lapangan dengan baik. Kami juga akan terus men-support pemerintah untuk terus menyelenggarakan program ini setiap tahun. Selama ini untuk program irigasi terdapat beberapa kendala salah satunya adalah anggaran, tapi dengan adanya program ini sangat membantu kami di daerah. Di APBD memang sudah ada dana untuk irigasi namun itu pun jadi satu dengan dana untuk jalan jumlah totalnya 40 miliar dan dana irigasi memang tidak besar,” ujar Bupati Minahasa Selatan.
Christiany berharap kedepannya secara berkelanjutan melalui program ini dapat membantu program irigasi di Minahasa Selatan karena luasan irigasi yang ada di Minahasa Selatan sangat luas dan merupakan lumbung pangan sulawesi utara sehingga sangat disayangkan sekali apabila kurang pendanaannya.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, Direktur Pengembangan Jaringan SDA (PJSDA), Tri Widi Sasongko, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, ADB, IFAD, seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.(tin kompuSDA)
- kompusda
