
Jakarta - Pemerintah telah menyusun strategi
pengendalian harga pangan utama selama Bulan Ramadan
hingga Hari Raya Idul
Fitri 2025. Kementerian akan
berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran, dan strategi lainnya adalah operasi pasar.
“Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan
utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada
lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” kata Deputi Bidang Koordinasi
Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward
Siregar, usai rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga di bawah
koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Kementerian
Pertanian, Rabu (19/2).
Fritz menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan
kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam mengawasi harga pangan
tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). “Kementerian Pertanian bekerja
sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila
ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” ujar
Fritz.
Menurut Fritz, dalam Rakortas disepakati keterlibatan
sejumlah BUMN untuk melakukan intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah.
Intervensi atau dukungan disesuaikan dengan bidang BUMN terkait. “Misalnya,
BUMN bisa membantu melalui aset yang
dimiliki menjadi outlet untuk pelaksanaan operasi pasar. Bisa juga berupa
dukungan angkutan untuk distribusi
bahan pangan,” katanya.
“Semua harus bergerak, ikut membantu operasi pasar dalam Gerakan Pangan Murah. Semua harus
saling mendukung, mengantisipasi ketersediaan bahan pangan di seluruh
Indonesia,” tambah Fritz.
Dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET. Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.
Mentan menyampaikan tindakan tegas ini dilakukan agar
masyarakat tenang, terutama selama menjalankan ibadah puasa. “Jangan sampai
semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET
yang telah ditentukan. Karena itu tolong
dari Kasatgas Pangan,
Kepala Badan Intelijen dan
Keamanan, agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah
perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang melanggar
kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” ujar Amran.
Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebihi HET. Mentan berharap angka sebesar itu dapat diturunkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. “Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET,” kata Amran.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan operasi pasar merupakan wujud dan komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan. "Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadan dan Lebaran," jelasnya.
Presidential Communication Office (PCO) - tri.kurniawan@pco.go.id
- Kompu SDA