Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, BBWS Citarum, BBWS Cimanuk Cisanggarung, dan BBWS Citanduy bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengadakan perjanjian kerjasama (memorandum of understanding) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini berlangsung di Hotel Grand Panghegar Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/09).
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Djuweriah Makmun, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar, Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Mochamad Mazid, dan Kepala BBWS Citanduy Agung Djuhartono.
Yudha Mediawan yang mewakili para Kepala BBWS di Provinsi Jawa Barat, menyampaikan rasa terimakasih kepada Kajati yang telah merealisasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar dengan Kejati berkaitan dengan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan baik dalam rangka pelaksanaan pembebasan lahan, pengamanan aset-aset negara, pengadaan barang dan jasa, perijinan, dan penertiban sempadan sungai. Bahwa aset dari Balai Besar sangat banyak sekali dan ini banyak yang di okupasi oleh orang yang tidak berhak, baik itu coorporate maupun personal, ujar Yudha Mediawan.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan juga Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P). Dalam mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan, jadi kita lebih baik mencegah dari pada kegiatan represif, disini kegiatannya dalam bentuk prefentif atau persuasif dan dapat diharapkan mendukung tercapainya program-program pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan pekerjaan yang perlu percepatan masuk dalam daftar TP4P di ke BBWS yaitu BBWS Citarum pembangunan Bendungan Sagawarna, BBWS Cimanuk Cisanggarung pembangunan Bendungan Kuningan dan Bendungan Cipanas, BBWS Ciliwung Cisadane pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dan BBWS Citanduy pembangunan Bendungan Leuwikeris dan Bendungan Matenggeng oleh,†tutur Yudha Mediawan.
Kajati Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Kajati ingin para pihak menyamakan terlebih dahulu visi dan misinya."Supaya kita satu visi dan misi, bagaimana kita mengantisipasi jika ada tindakan represif, kegiatan ini perlu kita apresiasi terkait upaya kita untuk melakukan pencegahan dini, lanjut Setia.
"Ada tugas-tugas dalam MoU ini kami siap membantu manakala pihak BBWS meminta pencerahan dari sisi hukum, kemudian bicara tentang TP4P kita ada prosedurnya, di sana juga ada tugas keperdataan, saya tidak ingin nanti ada tumpang tindih. MoU ini bukan sebuah imunitas, lebih baik kita saling mengingatkan supaya program-program yang telah disepakati bisa berjalan dengan lancar," ujar Setia.
Kajati menambahkan, "Pendampingan ini dilakukan sejak mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil, kita kawal sampai berakhir, ada hambatan kita carikan bagaimana solusinya, itu dari solusi pendampingan, lalu bagaimana dari sisi pencegahan, ajak kita untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan paham, inventarisir kegiatan mana yang kira-kira butuh back up pendampingan dari kita, undang kami sebagai pembicara, dari awal kita lakukan pencegahan dini. Bagaimana caranya kita bisa selamat semuanya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran," himbau Kajati.
Kajati juga mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi penghambat ke depannya. "Banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan aset, harus dilakukan inventarisir, nanti kita duduk bersama, saya tidak mau kegiatan MoU hari ini hanya dijadikan seremonial saja, harus ada solusi, output dan outcome, saya ingin ada progres, kita bikin laporan tiap bulan, akan nampak bahwa kegiatan MoU ini untuk mendukung bagaimana pembangunan tercapai dan penyerapan anggaran bisa tercapai," tegas Setia. (humasBBWSCiliwungCisadane/argkompuSDA)
- Publikasi
