“Tahun ini frekuensi banjir tertinggi ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk itu saya sudah mengintruksikan kepada BBWS/BWS untuk melakukan hal-hal diantaranya seperti proaktif mengumpulkan informasi terkini, terkait peta lokasi rawan banjir atau prediksi rawan banjir harian; penelusuran sungai (walktrough sungai) dengan prioritas pada ruas sungai perkotaan dan lahan irigasi dengan tujuan untuk mengtahui kondisi fisik dan non fisik; membuat posko banjir di unit kerja internal dan berkoordinasi dengan unit kerja eksternal ( BPBD, dinas terkait dan POlsek), petugas lapangan serta mitra komunitas peduli sungai untuk bersiap siaga dan bertindak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendukung hal tersebut Direktorat Jenderal SDA sudah menyediakan berbagai peralatan untuk tanggap darurat seperti excavator 101 buah, amphibious excavator 16 buah, dump truck 93 buah, mobile pump 44 buah, perahu karet 195 buah, trailer truck 23 buah dan mobil lighting tower, semua tersebar di 33 BBWS/BWS,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso, dalam acara Diskusi Jumatan Bersama Media, di Media Center, Kementerian PUPR, Jakarta (041116). Turut dihadiri oleh Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Tri Sasongko Widianto dan Direktur OP, Lolly Martina Martief.
Lanjut Imam Santoso, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR melakukan upaya struktural dan non struktural dalam rangka menghadapi bencana. Upaya non struktural diantaranya melakukan peningkatan kapasitas/ pemberdayaan pengelola dan komunitas sungai yaitu dengan Gerakan Cinta OP yang bertujuan untuk melakukan edukasi dan aksi. Edukasinya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan untuk menata lingkungan dan pengendalian banjir. Aksinya adalah pemeliharaan sungai dan danau dengan melibatkan TNI, Pemda, Masyarakat, mahasiswa dan komunitas peduli sungai.
Upaya struktural yaitu melakukan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai yang mencakup tindakan preventif dan rehabilitative seperti pemeliharaan bangunan sungai, pemeliharaan pos dan alat pemantau kondisi hidrologi, hidroklimatologi dan kualitas air dan pemeliharaan dataran banjir dan pengendalian pemanfaatan dataran banjir.
“Penganggaran banjir, lahar dan pantai untuk tahun 2017 sekitar 17,5% yaitu sebesar 6,55 triliun yang terdiri dari pembangunan untuk pengendali banjir 154 km; pengendali lahar 27 buah; pengaman pantai 21 km dan drainase utama perkotaan 11 km dan rehabilitasi untuk pengendali banjir 23 km dan pengendali lahar 11 buah. Sementara untuk bendungan yang kita bangun saat ini sebenarnya mempunyai multifungsi dimana salah satunya adalah untuk pengendalian banjir seperti bendungan yang akan kita bangun di tahun 2017 diantaranya Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Lausimeme di Sumut, Bendungan komering di Sumsel, dan Bendungan Bener di Jateng,” kata Direktur Jenderal SDA.
Untuk itu beliau berharap agar tetap mengutamakan koordinasi dengan semua pihak terutama dengan masyarakat karena yang merasakan secara langsung dampaknya adalah masyarakat sekitar, sehingga early warning system yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR akan terus dilakukan secara berkelanjutan. (tin/eci kompuSDA)
- kompusda
