Program Pengendalian Banjir Butuh Dukungan Semua Pihak

Musim hujan terjadi setiap tahun, masyarakat harus tetap siaga dalam menghadapi banjir. Kondisi Jakarta yang daratannya sudah lebih rendah dari permukaan laut mengharuskan setiap wilayah penopang Jakarta seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi harus diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Hal tersebut terungkap dalam Dialog Interaktif Ada Apa Berita Jak TV (261114) dengan narasumber Imam Santoso, Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU dan PERA, dan Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota.

“Saat ini berbagai isu dan permasalahan sumber daya air masih terus ada seperti laju pertumbuhan urbanisasi terhadap perubahan tata guna lahan, hunian di bantaran sungai yang semakin banyak, sampah pada drainase dan sungai, sebagai contoh di sungai Ciliwung yang dahulu mempunyai lebar sekitar 16 m namun saat ini menjadi 10-12 m, sehingga dibutuhkan perhatian semua pihak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan agar ketika musim hujan datang dapat meminimalisir kerugian akibat bencana banjir,” kata Imam Santoso, Direktur Sungai dan Pantai.

Lebih lanjut Imam Santoso mengatakan Kementerian PU dan PERA melalui Direktorat Jenderal SDA melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir terutama di Jakarta seperti di Sungai Ciliwung dimulai dari Ruas Pintu Air Manggarai-Jembatan Tol Jorr Tb. Simatupang dinormalisasi sungainya dan manfaatnya adalah meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det dan penataan kawasan di sekitar Ciliwung.

“Selain itu akan revitalisasi situ-situ seperti Situ Bojongsari yang berlokasi di Kelurahan Bojongsari, Sawangan, bermanfaat untuk konservasi, tampungan air, pengendali banjir, recharge air tanah dan wisata. Adapula normalisasi Kali Pesanggrahan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir dan penataan kawasan. Semua kegiatan tersebut dari segi teknis siap dan sedang dilaksanakan, namun dari segi sosial tetap saja kta membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah terkait dan masyarakat. Dan kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jakarta,” jelas Imam Santoso.

Pada kesempatan yang sama, Yayat Supriyatna, menginginkan adanya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian banjir yang bertujuan untuk memperbaiki program-program yang sudah dilaksanakan dan dapat menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian yang ada sebagai akibat dari bencana banjir.

“Munculnya permukiman-permukiman baru mengakibatkan buruknya sistem drainase yang ada, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mengevaluasi kembali program-program yang akan dilakukan. Dan untuk kedepannya diharapkan agar kegiatan pengendalian banjir dapat memperhatikan lingkungan sehingga tidak memperparah rusaknya ekosistem setempat,”imbuh Yayat Supriyatna.