Peningkatan produksi pertanian khususnya padi, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional, sangat memerlukan dukungan sistem irigasi yang handal.

Kehandalan sistem irigasi tidak hanya diukur dari kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur irigasi, tetapi juga melalui pekerjaan non fisik seperti penilaian kinerja irigasi (permukaan) kewenangan Pusat.

“Pekerjaan ini sangat strategis karena perintahnya langsung dari Menko Perekonomian,” sebut Lolly Martina Martief, Plt. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Pekerjaan ini merupakan program strategis nasional karena nanti dari hasil kondisi irigasi kewenangan Pusat ini akan sangat menentukan berapa produktifitas yang bisa dihasilkan dari sawah beririgasi teknis,” tambah Plt. Direktur Bina OP tersebut.

Pekerjaan penilaian kinerja irigasi (permukaan) kewenangan Pusat ini bermaksud untuk melakukan penilaian kinerja sistem irigasi secara utuh, yaitu dari sistem irigasi primer sampai dengan sistem irigasi tersier.

Dengan dilaksanakannya pekerjaan ini, Ditjen SDA akan dapat mengetahui kondisi fisik daerah irigasi kewenangan pusat, dari bangunan utama, jaringan utama sampai dengan jaringan tersier. Ditjen SDA juga akan mendapatkan data luasan baku, potensial dan fungsional dari irigasi kewenangan pusat. Selain itu, akan didapatkan pula data kebutuhan ideal petugas OP serta sarana dan prasarana OP, dan data peningkatan partisipasi petana dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Penilaian kinerja ini akan dilakukan di 283 Daerah Irigasi kewenangan Pusat, dengan total 2.376.521 hektar sistem irigasi primer sampai dengan sistem irigasi tersier. “Pekerjaan ini tidak mudah, harus dilakukan kolaborasi untuk mempercepat perolehan data. Harus dilakukan walkthrough melalui kaidah-kaidah tertentu sehingga bisa memenuhi kaidah-kaidah sebuah survey yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Lolly Martina Martief.

Disampaikan oleh Lolly bahwa hal ini baru pertama kali dilakukan, tidak hanya melibatkan Direktorat Bina OP namun juga memerlukan kontribusi Direktorat Irigasi Rawa untuk hasil mapping, kolaborasi GIS untuk penguatan data agar dapat mempercepat kajian ini.

Pekerjaan dilakukan oleh PT Inakko Internasional Konsulindo kerja sama operasi dengan PT Virama Karya (Persero), selama sepuluh bulan pada Tahun Anggaran 2017. Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konsultasi Penilaian Kinerja Irigasi (Permukaan) Kewenangan Pusat antara Direktorat Bina OP dengan PT Inakko Internasional Konsulindo dan PT Virama Karya (Persero) dilakukan di Jakarta (28/2). (kty/KompuSDA)

  • kompusda

Share this Post