Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 telah menetapkan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN), yang 151 diantaranya merupakan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Salah satu syarat PSN adalah proyek tersebut harus sudah dimulai konstruksinya tahun 2018. Bila tidak, akan dikeluarkan dari daftar PSN,” tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, saat berbicara dihadapan para pejabat tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja yang berjumlah sekitar 300 orang, pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR, di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta (29/8).
Menteri Basuki juga menginstruksikan agar dilakukan pengalihan alokasi anggaran proyek infrastruktur yang belum lelang tahun 2017 untuk menambah pendanaan proyek infrastruktur yang dibiayai secara tahun jamak (multiyears) sehingga mempercepat penyelesaiannya, sekaligus mengurangi kebutuhan pendanaan proyek tersebut pada tahun 2018.
“Infrastruktur yang dibangun tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. Selain itu semua Satker dan PPK harus benar-benar memperhatikan tertib waktu, tertib biaya, tertib administrasi dan tertib mutu,” tambahnya.
Dari jumlah PSN, beberapa infrastruktur sumber daya air masuk di dalamnya, yaitu Bendungan Teritip di Kalimantan Timur yang sudah selesai pembangunannya, Bendungan Gondang di Jawa Timur, Bendungan Karian di Banten dan Bendungan Lolak di Sulawesi Utara dalam tahap kontruksi. Sebagian PSN lainnya sudah selesai namun tidak masuk dalam lingkup Perpres 58/2017 antara lain 6 bendungan yaitu Rajui, Bajulmati, Nipah, Payaseunara, Titab, dan Jatigede.
Berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) meraih nilai terbaik dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2017 dengan nilai sebesar 76,93. Penilaian ini dilakukan pada 4 Unit Eselon I di Kementerian PUPR dengan Kategori Satker yang dinilai adalah Satker yang memiliki pagu anggaran lebih dari 50 miliar sampai dengan semester I tahun 2017.
Hasil nilai tersebut didapat melalui 5 Satuan Kerja (Satker) yaitu: Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA Nusa Tenggara I dengan nilai 95,14, Dinas PU SDA dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 94,26, OP SDA Maluku nilai 92,11, OP SDA Bali-Penida sebesar 90,02 dan OP SDA Ciliwung Cisadane dengan nilai 88,68.
Raker yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti ini mengangkat tema “Satu Hati, Satu Pikiran Dan Satu Langkah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur PUPR Untuk Negeri". Disamping melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan persiapan tahun 2018, dalam Raker tersebut juga diberikan pembekalan untuk memberikan motivasi untuk bekerja dengan hati.
Turut hadir sebagai narasumber dalam Raker tersebut yakni Founder and Chairman of Markplus, Inc, Hermawan Kertajaya dengan materi WOW Leadership and Branding Dalam Pembangunan Infrastruktur, Dalam pesannya, Hermawan mengatakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, tak hanya cukup dengan melaksanakan standar operasi prosedur (SOP) namun diperkuat dengan nilai-nilai yang menjadi corporate culture PUPR.
Selain itu, Raker ini juga menghadirkan sebagai narasumber yaitu Kepala Bareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, yang membawakan materi pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Prespektif Bareskrim Polri, serta Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, Didik Choiroel, dengan materi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR. (arg/ech/Iwn)
- kompusda
