Dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tertuang beberapa program prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan diantaranya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa program kegiatan Kementerian PUPR yang sejalan dengan Nawacita diantaranya membangun 65 waduk, membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha, merehabiltasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha dan 500 km pengamanan pantai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, dalam acara Rapat Koordinasi 2016 dengan tema Modernisasi manajemen Administrasi Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2017, 27 Desember 2016, di Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.
“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (23 maret 2016) untuk Kementerian/Lembaga Negara di era globalisasi harus bersifat terbuka (anggaran dan kebijakan) dan mampu berkompetisi dan fokus terhadap deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal birokrasi, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat membenahi sistem dan melakukan perubahan serta bersinergi dengan semua pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota,” lanjut Anita Firmanti.
Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, menyatakan bahwa dengan anggaran Kementerian PUPR yang terus meningkat untuk infrastruktur maka program kegiatan harus in-line dengan kebutuhan masyarakat namun tetap dalam kerangka Renstra Kementerian PUPR dan didukung oleh peraturan yang diperketat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
“Mengenai SDM Kementerian PUPR, kedepannya jumlah akan diefisienkan sesuai dengan tuntutan profesionalisme yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya berisi tentang kompetensi, kinerja yang harus baik dan upaya peningkatan imbalan. Sesuai Dengan adanya Sasaran Pembangunan ASN 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian PAN-RB bahwa tahun 2019 setiap kementerian/ lembaga Negara Mampu mewujudkan Smart ASN yaitu berwawasan global, menguasai IT/digital dan bahasa asing dan mempunyai daya networking tinggi,” jelas Anita.
Anita Firmanti berharap agar semua jajaran Kementerian PUPR dapat menjadikan organisasi ke arah birokrasi disiplin dan terukur kinerjanya, kompeten dan berintegritas serta professional dan berintegritas tinggi. “Hal tersebut dilakukan agar Kementerian PUPR dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat terutama yang berkaitan dengan tugas utama kementerian yaitu membangun infrastruktur bidang PUPR,” imbuh Anita Firmanti. (tin/KompuSDA)
- kompusda
