Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diundang menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera Tahun 2017 dengan tema Peningkatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Regional Sumatera Dalam Kerangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional. Acara yang diselenggarakan di Jambi pada 8-10 Oktober 2017 ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para Gubernur se-Sumatera dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso.
Dalam paparannya, Basuki menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. “Oleh karena itu, dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018 baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD pada pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik terkait prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan,” papar Basuki.
Saat ini daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum berada pada peringkat 36 atau telah meningkat dari peringkat sebelumnya yaitu 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat menjadi peringkat 52 yang tahun lalu berada diperingkat 60. “Pembangunan infrastruktur saat ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain, karena infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar 106,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar 20,32 triliun rupiah,” tutur Basuki.
Ia menambahkan, anggaran 20,32 triliun rupiah untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar 7,42 triliun rupiah, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar 8,86 triliun rupiah, infrastruktur Cipta Karya sebesar 2,52 triliun rupiah dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 1,51 triliun rupiah.
Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan juga menjadi prioritas. Selain itu, untuk mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung akan didukung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala besar.
Pada rapat koordinasi ini, juga diadakan pemberian penghargaan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada 22 perusahaan swasta yang telah memberikan kontribusinya dalam mendukung pembangunan Provinsi Jambi serta penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Se-Sumatera. (dro KompuSDA)
- kompusda
