Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal SDA dilaksanakan di awal tahun pelaksanaan anggaran tahun 2018 dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun 2017, percepatan pelaksanaan tahun 2018 dan persiapan perencanaan serta persiapan perencanaan dan pemrograman tahun 2019.
Demikian sambutan Direktur Jenderal SDA yang dibacakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA dalam acara Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal SDA TA 2018, 16 Januari 2018, di Jakarta. Turut dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), para pejabat administrator (Eselon III) dan para pejabat pengawas (Eselon IV) serta satker di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, poin pertama, untuk evaluasi pelaksanaan tahun 2017, progres fisik Direktorat Jenderal SDA mencapai 90,72% dan progres keuangan mencapai 88,45%. Angka ini masih belum memenuhi prognosis yang kita inginkan dan masih di bawah progres Kementerian PUPR. Untuk itu semangat dan kinerja harus ditingkatkan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan semua hambatan yang ada di tahun 2017 dapat dijadikan lesson learn untuk kita semua dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan TA 2017 harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) untuk perbaikan organisasi di masa mendatang,” kata Muhammad Arsyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.
Poin kedua, terkait percepatan pelaksanaan tahun 2018 dimana PAGU Direktorat Jenderal SDA tahun 2018 adalah Rp. 37,3 trilyun. “Alokasi ini untuk 2 program yaitu Program Pengelolaan SDA yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan diharapkan anggaran ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk penyelesaian seluruh proyek, baik yang ditargetkan selesai tahun ini maupun tahun depan. Perencanaan pelaksanaan TA 2018 diawali dengan pelaksanaan lelang dini sejak Oktober tahun 2017. Dan hingga saat ini progres lelang Direktorat Jenderal SDA mencapai Rp. 7,76 trilyun (2031 paket),” jelas Arsyadi.
Khusus untuk perencanaan dan pemrograman tahun 2019 dimana merupakan tahun terakhir Kabinet Kerja untuk mewujudkan Nawacita, Muhammad Arsyadi mengatakan agar seluruh Direktur dan Kepala Pusat, Kepala BBWS/BWS dan Bidang Program dan Perencanaan Umum atau Seksi Program di BWS Direktorat Jenderal SDA agar dapat seefisien mungkin dalam merencanakan penganggaran tahun 2019. “Utamakan belanja modal (konstruksi) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), fokus pada penuntasan proyek-proyek yang sudah dimulai tahun sebelumnya, baik Multi Years Contract (MYC) maupun program lanjutan atau Multi Years Program (MYP). Tidak ada MYC baru kecuali untuk proyek bendungan, bendung dan proyek premium (irigasi dan air baku dari bendungan),”imbuh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.
Muhammad Arsyadi mengingatkan agar program disusun dengan prinsip HITS (Holistik, Integrated, Tematik dan Spasial), dimana money follow priority program bukan money follow function. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Sinkronisasi dengan berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelauatan dan Perikanan dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta readiness criteria harus terus dijaga mantap untuk menyaring kesiapan program.
“Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, sesuai arahan Menteri PUPR untuk Kepala BBWS/BWS dan Kepala Satker untuk selalu stand by di tempat. Dalam menghadapi musim hujan ini dapat melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi infrastruktur pengendali banjir dan melakukan tindakan-tindakan anrisipatif pada lokasi-lokasinkritis dan rawan banjir. Siapkan peralatan yang diperlukan seperti bahan banjiran (bronjong, karung plastik), mobile water pump, excavator, dumptruck. Optimalkan juga Satgas Banjir di tiap BBWS/BWS dan segera melaporkan jika ada kejadian banjir melalui telepon/WA dan dilanjutkan dengan laporan secara lengkap, “kata Muhammad Arsyadi. (tin/arg/din kompuSDA)
- kompusda
