Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Ciliwung Cisadane tengah berupaya meminimalisir banjir yang kerap kali terjadi di wilayah Bekasi melalui normalisasi.
DIsampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, normalisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani banjir yang terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan antara Kali Cikeas dengan Kali Cileungsi.
Selain karena adanya pertemuan antara dua kali, banjir Bekasi diperparah dengan adanya pendangkalan sungai akibat sedimentasi, peningkatan curah hujan dan berkurangnya daerah resapan air. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bina Teknik Ditjen SDA Muhammad Rizal ketika mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pekerjaan Normalisasi Kali Bekasi yang terletak di Perumahan Kemang Pratama, pada Jumat (26/8).
Menyikapi beragamnya penyebab banjir Bekasi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Darmawan Aras menyampaikan bahwa penanganan banjir harus diiringi dengan perbaikan di daerah hulu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak berhenti sampai di situ, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan, agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir.
Saat ini BBWS Ciliwung Cisadane sedang mengerjakan normalisasi di beberapa titik yang terbagi ke dalam 7 paket. Beberapa paket yang sudah dikerjakan berada di area Bendung Bekasi – Pertemuan Kali Cileungsi dan Cikeas yang termasuk ke dalam proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1, serta di wilayah Cikarang – Bekasi – Laut yang termasuk ke dalam Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 6 dan 7.
Kepala BBWS Ciliwung Cisadane menginfokan bahwasanya paket pekerjaan yang belum dilakukan masih menunggu proses penetapan lokasi dan ketersediaan lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pekerjaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1 dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar 591 miliar rupiah dan progres fisik mencapai 50%. Pekerjaannya telah dimulai sejak awal 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023.
Kebutuhan lahan Pekerjaan Paket 1 sampai 4 masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Bekasi seluas 565.800 m² atau 56,58 Ha, yang terdiri dari bangunan seluas 261.800 m² (26,18 Ha), tanah 201.200 m² (20,12 Ha) dan fasilitas umum 103.000 m² (10,3 Ha).
Pekerjaan Paket 3 sampai 7 masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bekasi sebesar 529.100 m² (52,91 Ha), meliputi tanah beserta bangunan seluas 264.800 m² (26,48 Ha), tanah kosong/kebun 242.100 m² (24,21 Ha) dan fasilitas umum 22.700 m² (2,27 Ha).
(dan/ams/kty • Kompu SDA)
- kompusda
