Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)di Kantor Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Acara rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Rakor ini dibahas latar belakang pelaksanaan Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, terutama terkait penyediaan air baku dan irigasi, serta pengendalian banjir. Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah menyampaikan kami berterima kasih bahwa Bendung Karangnongko bagian dari PSN, kami sudah melakukan komunikasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dan tentunya KPPIP akan melakukan kunjungan kelapangan, melihat data peta terhadap potensi Bendung Gerak Karangnongko. “Di Kabupaten Bojonegoro ini masuk wilayah hilir sehingga kalau ada air banyak dari atas hilir yang terdampak luapan, sedangkan kalau air kurang kita juga kekurangan. Kami berharap KPPIP mendorong untuk Bendung Gerak Karangnongko ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional,” tambahnya. H. Adi Rusman, ST, MT selaku Kasubdit Wilayah II Direktorat Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air menyampaikan bahwa awal mula Bendung Gerak Karangnongko masuk dalam Direktorat Irigasi dan Rawa, tetapi karena volume tampungan dan manfaatnya juga besar memenuhi ktiteria bendungan dan masuk dalam Direktorat Bendungan dan Danau. Saat ini sedang berproses untuk sertifikasi keamanan bendungannya. “Kami harapakan dengan adanya perencanaan dari awal dan kerjasama serta dukungan Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat memperlancar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” sambungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastrutur SDA Bengawan Solo Ali Rahmat, ST, MT menjelaskan bahwa Bendung Gerak Karangnongko ini merupakan Program Prioritas Nasional yang sebenarnya sudah setingkat PSN dan ini sudah masuk dalam Pola dan RPSDA Bengawan solo. Pada tahun 2009 sudah dilakukan basic desain, tahun 2011 memperoleh ijin AMDAL dan direview kembali tahun 2014, tahun 2015 telah dilakukan uji LARAP dan tahun 2020 dilakukan review terhadap studi tersebut. “Tubuh bendung ini nantinya berada di kawasan hutan, jadi butuh ijin pinjam pakai, dan kami sudah persiapkan domumen perencanaanya. Semoga diawal tahun 2022 sudah bisa kontruksi dengan rencana penyelesaian pada tahun 2024,” jelasnya. Nantinya Bendung Gerak Karangnongko akan dibangun di Sungai Bengawan Solo yang juga menjadi perbatasan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tipe concrete gravity, dengan daerah tangkapan seluas 10,03 Km2 serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Bendung Gerak Karangnongko diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha(BBWSBS/kharis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
06 May 2021
Waktu berjalan begitu cepat dan pada setiap hal yang kita lakukan di dunia pasti punya masa untuk selesai, termasuk perihal pekerjaan. Seperti hari ini, Keluarga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sore menyelenggarakan Pelepasan Pegawai Purna Tugas di lingkungan wilayah Kantor Bojonegoro , Rabu (05/05/2021). Purna Tugas yang akan mengakhiri pengabdiannya di BBWS Bengawan Solo sejumlah 2 orang yakni Suparto dan Alm Mustajab yang telah mengabdi di lingkungan Penyediaan Air Baku. “Saya haturkan ucapkan terimakasih atas pengabdiannya kepada BBWS Bengawan Solo selama ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.” Pesan Kepala BBWS Bengawan Solo dalam arahannya. Acara yang sederhana namun penuh makna ini ditutup dengan doa bersama serta pemberian Piagam dan Cinderamata Purna Karya Bakti. Semoga kita semua dapat senantiasa berkarya melalui pengelolaan sumber daya air untuk negeri dan dunia tercinta, aamiin. (bbwsbs/sita)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
25 May 2022
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi melalui Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Songputri, Bendungan Nawangan dan Bendungan Parangjoho jika mengalami kegagalan konstruksi. Meskipun saat ini ketiga bendungan tersebut dalam kondisi normal, tetap harus dilakukan monitoring secara terus menerus. Kegiatan Koordinasi Rencana Tindak Darurat ini dilakukan di Kantor Dinas Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Rabu (25/05/2022). Acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh BBWS Bengawan Solo, Bupati Wonogiri, Setda Wonogiri, serta sejumlah Camat dan Kepala Desa. Kabid Operasi dan Pemeliharaan (O&P) SDA Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.Si., dalam hal ini mewakili Kepala BBWSBS menyampaikan sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 2 bahwa konsepsi keamanan bendungan harus memiliki 3 pilar yang salah satunya adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Maka dari itu pengelola bendungan harus menyusun dokumen RTD. “Dokumen RTD merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk yang didalamnya memuat Pengamanan Bendungan dan Penyelamatan Masyarakat serta Lingkungan, dimana dokumen ini disiapkan secara baik, cermat, dan lengkap, sehingga pada saat keadaan darurat bendungan, dapat dilakukan tindakan pencegahan secara cepat, tepat, dan efektif yang pada akhirnya dapat dicegah atau setidaknya dikurangi risiko terjadinya kegagalan bendungan,” ujarnya. Sri Wahyu mengatakan bahwa BBWS Bengawan Solo telah menyusun RTD guna menjaga keamanan bendungan dari Bendungan Songputri, Nawangan dan Parangjoho itu sendiri. “Dengan adanya acara ini, kami mengharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna kesempurnaan Dokumen RTD ini sehingga kegagalan bendungan dapat diminimalisir dan bendungan selalu bermanfaat banyak bagi masyarakat sekitar,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
06 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai Kegiatan Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2021 Wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) II di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa – Kamis (6-8/4/2021), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pada kesempatan ini, kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan karyawan di lingkungan BBWSBS, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta Kepala Desa (Kades) Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. P3TGAI merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Total penerima manfaat kegiatan P3TGAI TA 2021 PPK OP SDA II Ada sebanyak 153 desa antara lain Kabupaten Boyolali 26 desa, Kabupaten Karanganyar 22 desa, Kabupaten Klaten 25 desa, Kabupaten Sragen 24 desa, Kabupaten Sukoharjo 25 desa dan Kabupaten Wonogiri 31 desa. Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda prioritas untuk memperkuat infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. “Kegiatan sosialisasi memberi manfaat dan meningkatkan pengetahuan. Saya berharap dukungan dari semua pihak yang terkait khususnya P3A dan kepala desa untuk mensukseskan pelaksanaan program P3TGAI ini, program dari petani, oleh petani dan untuk petani,” ujarnya. Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA II BBWSBS, Sigit Budi Widigdyo, ST mengatakan kegiatan P3TGAI merupakan kegiatan normalisasi jaringan irigasi atau pekerjakan tanah tanpa menggunakan alat berat atau perbaikan jaringan irigasi. “Sasaran pelaksanaan P3TGAI yang pertama pemberdayaan P3A, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air [GP3A] dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air [IP3A] dalam kegiatan teknis rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi. Kedua Rehabilitasi jaringan irigasi untuk perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Ketiga adalah peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irihasi yang sudah ada. Terakhir adalah pembangunan jaringan irigasi untuk penyediaan jaringan irigas di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya,” katanya. Staf Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Firmansyah, SH berpesan kepada desa yang menerima P3TGAI agar melaksanakan pekerjakan sesuai arahan. “Untuk desa yang menerima P3TGAI kami harap agar mengerjakan program tersebut secara tepat waktu, tertib administrasi, dan tertib anggaran,” paparnya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
PU NET