BBWS Pompengan Jeneberang dan Kejati SULSEL inisiasi Pendampingan Hukum untuk Percepatan Pembangunan Bendungan Jenelata

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang  menghadiri Kick Off Meeting  Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulsel pada Selasa (11/3/25) di Kantor Kejati Sulsel.  Acara ini bertujuan  untuk  percepatan penerbitan SK Gubernur Sulawesi Selatan terkait pembaharuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, BPKH Wil VII Makassar, ATR/BPN Sulsel dan Gowa. PTPN I Regional 8, Kementerian Agama Gowa, Serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulsel Selaku tuan rumah.

Dalam Pertemuan tersebut Kajati Sulsel, Agus Salim meminta semua instansi yang terlibat untuk aktif dalam membantu percepatan pembebasan lahan. “Karena itu, saya menginisiasi pertemuan dengan semua pihak terkait. Dengan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara Kejati Sulsel, berbagai persoalan pembebasan lahan bisa diurai dan diselesaikan,” ungkapnya.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang  Suryadarma Hasyim  dalam  paparannya menjelaskan  progres pembangunan Bendungan Jenelata  serta kebutuhan lahan yang harus dibebaskan. Dari Total 1.722 hektar lahan dengan 2991 bidang yang diperlukan, baru 168 hektar atau sekitar 9.75% yang telah dibebaskan. ”Saat ini pembebasan lahan masih dalam tahap IV, kami berharap dukungan semua pihak agar pembebasan lahan yang sudah masuk bisa segera terealisasi,” harap Suryadarma Hasyim

Sementara itu Bupati Gowa Husniah Talenreng menyatakan siap mendukung dan ikut andil dalam pembangunan Bendungan Jenelata. ” Kami akan duduk dan berembuk dengan semua pihak agar target ini segera selesai, kami tentu sangat berharap Bendungan Jenelata cepat selesai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Gowa dan sekitarnya, ” Ujarnya (SISDA)