Rapat Kordinasi Lanjutan Lanjutan Satgas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan

Selasa 1 Juli 2025, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang hadiri Rapat Koordinasi lanjutan Satgas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Pembahasan rakor ini berfokus pada percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa. Dalam sambutannya beliau mengatakan penyelesaian masaalah pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa bisa selesai melalui pertemuan ini.

“Semoga masalah lahan ini bisa segera tuntas agar pembangunan bendungan yang terhambat masalah lahan dapat selesai tepat waktu karena kehadiran bendungan ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat provinsi Sulawesi selatan”,harapnya.

Wakajati Sulsel, Teuku Rahman mengatakan pembangunan bendungan ini untuk kepentingan umum dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat namun terkendala permasalahan lahan. untuk itu, Rapat ini digelar agar mencari solusi, bagaimana pembangunan Jenelata ini dalam prosesnya dapat segera diselesaikan. Adanya permasalahan lahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim menjelaskan pembangunan bendungan jenelata telah dimulai dari tahun 2023 dan rencana akan berakhir tahun 2028. Saat ini progres pembangunan bendungan jenelata mencapai 12%, pekerjaan fisik terkendala lahan yang belum dibebaskan.

“pada dasarnya kami telah menyiapkan anggaran untuk penyelesaian pembebasan lahan, namun prosesnya tetap harus mengikuti aturan, khususnya terkait lahan yang masih bermasalah”,ungkapnya.

Kegiatan ini ihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, serta perwakilan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kepala BPN Gowa, PTPN I Regional 8, Camat, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat setempat.(SISDA)