Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, bersih, dan akuntabel, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) mengikuti kegiatan Integrity and Corruption Risk Control in Construction (ICONIC) 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepatuhan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) secara daring pada Rabu (17/06).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta dari unit organisasi, unit kerja serta unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen SDA  dan menjadi wadah pembelajaran dan penguatan komitmen dalam mengendalikan risiko integritas serta mencegah potensi korupsi pada setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi bidang sumber daya air.

ICONIC 2026 menghadirkan sejumlah narasumber Plt. Direktur Kepatuhan Intern Ditjen SDA Syauqiyatul Afnani Rangkuti, Koordinator Inspektorat I Elbert Marangkup, Contract Administration and Risk Manager PT PP Ranto Haposan, serta Pemeriksa Ahli Madya Badan Pemeriksa Keuangan Hery Antaris.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip integritas, pengelolaan risiko, serta penguatan sistem pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Penguatan integritas dalam proses pembangunan memiliki dampak yang sangat nyata. Infrastruktur yang dibangun dengan tata kelola yang baik akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih terjamin, penggunaan anggaran yang lebih efektif, serta meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat menghambat pelayanan publik. 

Melalui penguatan integritas dan pengendalian risiko korupsi, diharapkan pembangunan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Bandung, 17 Juni 2026 – Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) mengikuti kegiatan Launching dan Sosialisasi Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pekerjaan Umum secara daring melalui Microsoft Teams. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian PU sekaligus tindak lanjut pelaksanaan Penilaian Transformasi Digital tahun sebelumnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan  Kementerian PU memperoleh pemahaman mengenai tahapan, metode, serta indikator yang digunakan dalam Penilaian Transformasi Digital Tahun 2026. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan transformasi digital serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Transformasi digital yang diterapkan di lingkungan Kementerian PU tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas layanan digital, pengelolaan data, keamanan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan proses kerja yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi antar unit kerja.

Melalui implementasi transformasi digital memberikan berbagai manfaat nyata bagi publik. Layanan publik menjadi lebih mudah diakses, proses administrasi lebih cepat, informasi lebih terbuka, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat. Selain itu, penerapan sistem digital yang terintegrasi juga mendukung terciptanya pelayanan yang lebih responsif, transparan, berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tanggal Publikasi : 17 Juni 2026

Bolaang Mongondow, 4 Juni 2026 – Dalam upaya menjaga keamanan dan keandalan infrastruktur sumber daya air, Tim Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) melaksanakan kunjungan lapangan ke Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pascakejadian banjir yang berdampak pada area bendungan dan lingkungan sekitarnya.

Kunjungan lapangan difokuskan pada pengecekan kembali kondisi instrumentasi bendungan, serta penanganan area longsoran yang terjadi akibat tingginya debit air saat banjir. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen bendungan tetap berfungsi dengan baik, sehingga keamanan bangunan dan pelayanan sumber daya air kepada masyarakat dapat terus terjaga.

Dalam pelaksanaannya, Tim BHGK didampingi oleh perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado yang terdiri atas PPK Perencanaan Bendungan, PPK Bendungan I, Kepala Unit Pengelola Bendungan (UPB) Bendungan Lolak, beserta tim teknis terkait. Sinergi antarunit ini menjadi bagian penting dalam memastikan hasil evaluasi lapangan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan efektif.

Sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dalam bidang  Kajian Hidrolika dan Geoteknik di Bangunan Air. BHGK berperan memberikan dukungan teknis melalui kajian kondisi bangunan air utama, longsoran dan evaluasi kinerja instrumentasi, serta rekomendasi penanganan terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi mempengaruhi keamanan bangunan air utama. Melalui kegiatan kunjungan advis teknis seperti ini, potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

Keberadaan bendungan yang aman dan berfungsi optimal memiliki manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari penyediaan air baku, mendukung kebutuhan irigasi pertanian, pengendalian banjir, hingga menjaga keberlanjutan sumber daya air di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pemantauan kondisi bendungan secara berkala menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan layanan tersebut tetap berjalan dengan baik.

Melalui koordinasi dan evaluasi lapangan yang berkelanjutan, BHGK bersama BWS Sulawesi I Manado berkomitmen mendukung pengelolaan Bendungan Lolak agar tetap andal, aman, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan demi mendukung ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan BHGK ke Bendungan Lolak
Tanggal Publikasi : 8 Juni 2026

Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) menyelenggarakan rapat internal evaluasi kinerja bulan Mei 2026 sebagai upaya memastikan seluruh program kerja berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai HGK, Handri Alun Bawono. Kegiatan ini menjadi forum untuk meninjau capaian kinerja sekaligus menyusun langkah tindak-lanjut dalam mendukung peningkatan layanan publik.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek strategis dibahas, mulai dari pengelolaan website dan media sosial, layanan teknis, pengembangan dan perekayasaan, hingga pengelolaan aset negara. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas informasi yang dapat diakses masyarakat melalui website dan media sosial. Ke depan, Balai HGK akan terus menghadirkan konten yang lebih informatif dan memperbarui tampilan website agar semakin mudah digunakan oleh masyarakat. Upaya ini telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya keterlibatan audiens pada media sosial Balai HGK sepanjang tahun 2026.

Selain itu, Balai HGK juga terus memperkuat tata kelola aset negara secara tertib dan akuntabel guna mendukung kelancaran operasional serta pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Di bidang teknis, berbagai layanan dan kegiatan pengembangan yang berkaitan dengan sumber daya air terus berjalan sesuai target, sehingga dapat mendukung penyediaan data, kajian, dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur keairan.

Melalui evaluasi rutin ini, Balai HGK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, serta memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Sumber : Rapat Internal BHGK bulan Mei tahun 2026 
Tanggal Publikasi : 25 Mei 2026

Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Konsep RSNI 8137:2015 tentang Pengukuran Debit pada Saluran Terbuka Menggunakan Bangunan Ukur Tipe Pelimpah Atas pada tanggal 21 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Prioritas Roadmap Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS) BHGK 2025-2027, dimana SNI tersebut menjadi salah satu standar prioritas pengembangan untuk mendukung kebutuhan teknis sektor sumber daya air. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperbarui acuan normatif yang digunakan, seiring adanya revisi dan pembaruan standar internasional ISO dan ASTM, mendukung pengembangan jaringan irigasi melalui peningkatan akurasi distribusi air dan efisiensi layanan irigasi dengan standar pengukuran yang andal, serta mengakomodasi perkembangan kajian dan metode pengukuran debit pada saluran terbuka agar standar tetap relevan, mutakhir, dan aplikatif.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Handri Alun Bawono,  dimana pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa maksud dan tujuan penyusunan konsep RSNI ini adalah untuk memperbaharui standar pengukuran debit pada saluran terbuka agar selaras dengan perkembangan standar internasional, memenuhi kebutuhan teknis pengelolaan sumber daya air, serta menyelaraskan perkembangan metode pengukuran debit terkini. Selain itu, pembaruan ini juga bertujuan meningkatkan relevansi dan penerapan standar di lapangan, mendukung akurasi pembagian air irigasi, menjamin keseragaman dan keakuratan hasil pengukuran, serta mengkomodasi perkembangan penelitian dan inovasi teknis di bidang pengukuran debit saluran terbuka.

Pembahasan berlangsung secara aktif melalui sesi diskusi yang menghadirkan para akademisi dan praktisi di bidang hidrolika dan sumber daya air serta perwakilan dari Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastrukur Bidang Sumber Daya Air. Adapun narasumber yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, yaitu:

• Prof. Ir. Indratmo, M.Sc., Ph.D. dari Institut Teknologi Bandung 
• Ir. F. Yiniarti Eka Kumala, Dipl. HE. dari Universitas Parahyangan 
• Dr. Ir. Istiarto, M. Eng. dari Universitas Gadjah Mada 
• Dr. Ir. Sumiadi, ST., MT. dari Universitas Brawijaya 

Melalui kegiatan ini, diharapkan konsep RSNI 8137:2015 dapat semakin disempurnakan sehingga menghasilkan standar pengukuran debit yang lebih mutakhir, akurat dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta standar internasional. Standar ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan jaringan irigasi yang lebih tepat dan adil, menjadi acuan teknis bagi para pemangku kepentingan di bidang sumber daya air, serta mendukung peningkatan kinerja infrastruktur sumber daya air, ketahanan pangan, dan pengelolaan air berkelanjutan sesuai perkembangan regulasi dari kebutuhan sektor konstruksi sumber daya air.

Sumber : Dokumentasi Konsep RSNI 8137:2015 
Tanggal Publikasi : 21 Mei 2026

Pada tanggal 12 Februari 2026 dilaksanakan Technical Discussion - Proposed Development and Rehabilitation of Irrigation Project (DRIP) di Ruang Rapat Paseloreng, Gedung SDA Lt. 3 Kementerian PU. Technical Discussion tersebut dipimpin oleh Ari Setyorini, S.T., M.Tech., selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan dihadiri oleh Junko Sagara, perwakilan dari Asian Development Bank (ADB), selaku pemberi pinjaman (loan), serta pimpinan maupun perwakilan dari pelaksana kegiatan di Kementerian PU, yang meliputi Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, dan Balai-balai terkait. Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Hendri Alun Bawono, turut menghadiri diskusi tersebut sebagai salah satu unit teknis pelaksana terkait Kegiatan Support Development and Rehabilitation of Irrigation Project. Technical Discussion tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi masing-masing unit pelaksana kegiatan terkait komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan, serta mengkonfirmasikan pemenuhan readyness criteria sebagai syarat agar pelaksanaan seluruh kegiatan terkait DRIP tahun 2027 dapat berjalan tanpa hambatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Ari Setyorini, S.T., M.Tech. menyampaikan usulan kegiatan DRIP secara keseluruhan mencakup pembangunan, modernisasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta peningkatan kapasitas Balai Teknik, dimana tercatat dalam Bluebook implementasi proyek meliputi 17 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas daerah layanan 124.699 Hektar (Ha). Disampaikan juga, bahwa akan ada penyesuaian untuk diusulkan dalam Greenbook di tahun 2026 dikarenakan ada 2 lokasi baru sehingga usulan proyek menjadi 19 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas daerah layanan 103.047 Hektar (Ha). Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Balai Teknik akan melibatkan Balai Teknik Irigasi (BTI) dan Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK). Berdasarkan hasil rekapulasi, total alokasi kebutuhan anggaran untuk implementasi DRIP diperkirakan sekitar Rp. 5.897.550.649.327. Selain itu, dijabarkan bahwa komponen kegiatan DRIP yang telah diusulkan terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu (1) Pengembangan Jaringan Irigasi yang Efektif dan Adaptif dengan Perubahan Iklim; (2) Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi; dan (3) Kontijensi dan Manajemen Proyek. 

BHGK sebagai salah satu unit pelaksana dalam DRIP, dalam forum tersebut menyampaikan 2 (dua) usulan kegiatan, yaitu: (1) Technical Support for the Development and Rehabilitation of Irrigation Project dalam Bluebook dengan alokasi kebutuhan anggaran sebesar $ 1.125.000 dan (2) Revitalization of the Hydraulics and Geotechnical Laboratory of The Water Resources Center, dimana sebelumnya dalam Bluebook diusulkan sebesar $ 3.749.043, namun mengalami penyesuaian kebutuhan sehingga akan diusulkan dalam Greenbook menjadi $ 4.926.466. dengan demikian total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut sebesar $ 6,051,466. Adapun tujuan dari kegiatan yang diusulkan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi proyek irigasi melalui dukungan pemodelan fisik hidraulik dan rekayasa geoteknik, sehingga dilakukan juga revitalisasi peralatan dan sarana – prasarana laboratorium, khususnya dalam konteks proyek "Development and Rehabilitation of Irrigation Project (DRIP)". Melalui kegiatan tersebut diharapkan BHGK dapat berkontribusi dalam memberikan rekomendasi teknis terkait optimasi desain, efisiensi operasional, dan keselamatan kerja. 

Menanggapi paparan usulan kegiatan DRIP yang disampaikan, Junko Sagara selaku perwakilan ADB, menyampaikan beberapa masukan, antara lain agar Kontijensi dan Manajemen Proyek tidak menjadi komponen terpisah, namun diintegrasikan dengan komponen-komponen lain karena bersifat administratif dan tidak menghasilkan output yang substansi. Selain itu, dalam kesempatan tersebut pihak ADB juga mengkonfirmasi agar unit pelaksana kegiatan memastikan kelayakan lokasi proyek tidak hanya berdasarkan potensi daerah layanan irigasi, namun juga mempertimbangkan potensi ketersediaan air di lokasi yang diusulkan. Selain itu, pihak ADB juga menekankan pentingnya penyiapan Environmental Impack Analysis pada masing-masing proyek sebagai syarat mutlak persetujuan usulan kegiatan, sehingga dokumen tersebut agar dapat diselesaikan di tahun 2026 ini, khususnya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (Batch 1).

Sumber : Dokumentasi FGD Pengembangan FFEWS
Tanggal Publikasi : 12 Februari 2026

Focus Group Discussion dalam rangka Pembangunan  Flood Forecasting and Early Warning System (FFEWS) Nasional diselenggarakan oleh Direktorat Bina Teknik SDA, pada tanggal 28 hingga 29 Januari tahun 2026 di Yogyakarta. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Bina Teknik SDA, Ir. Birendrajana, M.T., dimana dalam kesempatan tersebut, Beliau menyampaikan bahwa FGD ini diselenggarakan dengan tujuan membangun fondasi sistem nasional pengendalian banjir yang modern.​

Sebagai perwakilan pemangku kepentingan (stakeholders) dari FFEWS Nasional yang akan dibangun, turut diundang sebagai perwakilan dari berbagai unit kerja diantarannya Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (Dr. Danny Riyadi Tama, S.T., M.Tech.), Kepala Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan (Dr. Indra Kurniawan, S.T., M.Sc.), Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda (Emilia Yuliasari, ST , MT.), Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (Edwin Alexander, S.T.P., MPSDA.), Konsultan Pengembangan Platform dan Pedoman FFEWS Nasional (Rendro Edy Wibowo).

Dalam FGD tersebut dibahas mengenai penataan fondasi sistem nasional sebagai pengendalian banjir yang modern dan terintegrasi, Arsitektur Satu Platform pada FFEWS Nasional, guna untuk menjelaskan platform nasional sebagai tulang punggung informasi dan pengendalian resiko. Alur penerapan FFEWS dalam bentuk mengelola data hidrologi. Penjelasan Early Warning System DAS Sanggai (KIPP dan IKN) dan Aplikasi Water Resources Data Center (WRDC). Konsep pokok pengaturan FFEWS Nasional. Penerapan FFWES pada BBWS Cidanau Ciujung Cidurian. Dan analisis kompleksitas FFWES di DAS sebagai tantangan integrasi sistem dan sekala operasional di BBWS Citarum.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Handri Alun Bawono, S.T., M.Tech., ikut hadir dan berkontribusi dalam diskusi penjaringan masukan untuk pengembangan FFEW Nasional. Beberapa hal yang diutarakan pada kesempatan tersebut adalah pentingnya memastikan keberlanjutan dari FFEWS Nasional yang akan dibangun dengan memperhatikan aspek institusional dan bagi peran yang jelas antarunit kerja yang terlibat sehingga setiap pihak dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam mendukung sistem tersebut. Selain itu, Beliau juga menyampaikan bahwa platform FFEWS Nasional yang akan dibangun juga harus mengakomodir FFEWS yang sudah terbangun pada beberapa BBWS sehingga apa yang sudah dirintis dapat berlanjut dan bahkan lebih baik.

FFEWS Nasional merupakan sistem yang sangat penting dikarenakan di beberapa daerah yang sering terjadi mengalami bencana banjir dapat memantau keberlangsungan bencana yang akan terjadi di daerah-daerah yang terkena bencana tersebut. Dengan FGD Pembangunan Flood Forecasting and Early Warning System (FFEWS) Nasional diharapkan dapat memberikan manfaat strategis dalam mengurangi risiko bencana banjir. Sistem yang di bangun atau di kembangkan tidak menghentikan banjir, tetapi mengurangi dampak bencana secara signifikan melalui kesiapsiagaan dan respon yang lebih cepat.

Sumber : Dokumentasi FGD Pengembangan FFEWS
Tanggal Publikasi : 28 - 29 Januari 2026

Sibolga — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Penanganan tanggap darurat masih difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional serta pengendalian aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan dan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi. 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya di Sibolga. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody.

Pada ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, penanganan longsor dilakukan secara intensif oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara bersama BBWS Sumatera II Medan, sejumlah BUMN Karya dan TNI. Sebanyak 14 unit excavator, 1 unit dozer, 2 unit backhoe loader dan 3 unit wheel loader dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material longsoran dan perbaikan badan jalan.

Hingga kini, di ruas Tarutung-Sibolga sepanjang 59km, penanganan di 131 titik longsor telah diselesaikan, dan jalur Tarutung–Batas Taput/Tapteng sepanjang 42km sudah dapat dilalui kendaraan roda empat. Sementara sepanjang 17 km lainnya masih dalam proses penanganan 7 titik longsor/jalan amblas secara bertahap dari arah Tarutung maupun dari arah Sibolga.

Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan juga melakukan penanganan darurat Sungai Aek Doras di Kota Sibolga untuk mengurangi risiko banjir susulan. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan dukungan alat berat dan bahan banjiran antara lain 1 unit excavator long arm, 1 unit excavator standar, serta beberapa unit dump truck. Dukungan juga diberikan oleh BUMN Karya Nindya Karya, WIKA, dan Dinas PU Kota Sibolga. 

Selanjutnya dari sisi dukungan logistik dan fasilitas darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara telah mengirimkan total 13 unit Hidran Umum (HU), 1 unit mobil tangki air, 1 unit biofilter, serta 2 unit toilet portabel untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dengan memastikan konektivitas jalan nasional segera pulih, pengendalian sungai berjalan optimal, serta dukungan infrastruktur dasar terpenuhi demi mempercepat pemulihan aktivitas warga dan perekonomian daerah. Untuk mempercepat mobilisasi, alat berat dibagi ke beberapa sektor penanganan.  (Tri)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/kementerian-pu-percepat-penanganan-banjir-dan-longsor-di-sibolga-akses-jalan-nasional-tarutungbatas-taputtapteng-tembus-42-km
Tanggal publikasi: 15 Desember 2025

Jakarta – Integritas memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa integritas dan kompetensi, pembangunan tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Ruang Serbaguna Kementerian PU, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pada peringatan Hakordia yang mengusung tema “Satukan Aksi, Jaga Integritas dan Infrastruktur Bangsa”, Menteri Dody menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan Generasi Muda (Genmud) PU.

“Peringatan Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pendekatan yang relevan dengan anak muda,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam upaya pencegahan korupsi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyelewengan,” tegas Menteri Dody.

Selama hampir delapan dekade, Kementerian PU telah membangun infrastruktur berkeadilan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini, Kementerian PU mengusung visi dan misi PU608 yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ideologi bangsa melalui pembangunan infrastruktur yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody secara khusus berpesan kepada Genmud PU agar menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.

“Kementerian PU sudah menjalankan PU608. Saya berharap Genmud PU juga menjalankannya dengan integritas, baik di setiap meja pengadaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, maupun di pekerjaan lapangan meskipun berada di bawah tekanan,”kata Menteri Dody.

Menutup arahannya, Menteri Dody menyampaikan harapan besar kepada Genmud PU sebagai motor perubahan budaya integritas di lingkungan kementerian.

“Saya berharap Genmud PU dapat menjadi agen perubahan agar integritas terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin meningkat. Saya optimis Genmud PU adalah generasi yang bersih, tegas, berani, dan selalu menempatkan Tuhan di hati masing-masing,” tandas Menteri Dody. (Nad)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/peringati-hakordia-2025-menteri-dody-tegaskan-integritas-sebagai-fondasi-pembangunan-infrastruktur
Tanggal publikasi: 15 Desember 2025

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan penanganan darurat bencana di wilayah Sumatera. Melalui koordinasi lintas unit kerja, Kementerian PU menyalurkan bantuan sarana pendukung penyediaan air bersih dan sanitasi untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin pelayanan infrastruktur dasar pada masa tanggap darurat bencana. 

“Kementerian PU bergerak cepat untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang menjadi prioritas utama pada situasi darurat,” ujarnya.

Bantuan logistik tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal KMP Jatra I dari Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun bantuan yang dikirimkan yakni 8 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter dan 3 unit MTA berkapasitas 5.000 liter. Untuk mendukung aspek sanitasi lingkungan, Kementerian PU juga mengirimkan 2 unit mobil tinja dengan kapasitas 4.000 liter.

Selain itu dikirimkan juga 11 unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) mobile untuk layanan air bersih, terdiri dari 5 unit dengan kapasitas 5 l/detik, 2 unit dengan kapasitas 0.5 l/dtk, 4 unit  IPA RO kapasitas 5 l/ detik. 4 Unit IPA Mobile dan 4 unit IPA RO dikirim dari IKN dengan menggunakan  Kapal Belik Mas dari Pelabuhan KKT Kariangau Balikpapan. Dan  3 IPA akan dikirimkan menyusul dari Jakarta, meliputi 2 unit dengan kapasitas 2,5 liter/detik dan 1 unit dengan kapasitas 0,5 liter/detik. 

Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PU untuk memastikan ketersediaan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta tim di lapangan guna memastikan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. 

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat serta mendukung penanganan bencana secara terpadu dan berkelanjutan. (Fiq)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/perkuat-bantuan-air-bersih-dan-sanitasi-di-lokasi-bencana-sumatera-kementerian-pu-kirim-11-unit-mobil-tangki-air-dan-vakum-tinja
Tanggal publikasi: 15 Desember 2025