Bandung – Sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan sumber daya air, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) melaksanakan kegiatan pembuatan dan pengujian model fisik Slalom Canoe di Bendung Rentang, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Bendung Rentang tidak hanya sebagai bangunan pengairan, tetapi juga sebagai sarana dan prasarana olahraga air berskala internasional. Melalui pengujian hidraulik model fisik, dilakukan analisis terhadap pola aliran, kecepatan, dan stabilitas aliran guna menghasilkan desain lintasan Slalom Canoe yang aman, efisien, dan sesuai standar kompetisi internasional. 

Inovasi ini menjadi langkah nyata BHGK dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur air untuk kegiatan multidimensi — dari ketahanan pangan hingga pengembangan olahraga air di Indonesia. (CAT)

Dari setetes air, lahir harapan.

Bandung – Simulasi nyata yang dilaksanakan Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) melalui pembuatan model fisik 3D Bendungan Cibeet menjadi langkah strategis dalam merancang sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Bendungan Cibeet yang terdiri dari peningkatan luas area irigasi tadah hujan di Kabupaten Bogor seluas luas 1.175 Ha, menambah supply irigasi teknis Daerah Irigasi Jatiluhur sebesar 6.400 ha, pemenuhan kebutuhan total air baku sebesar 3,74 m3/detik untuk Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi serta untuk penanggulangan banjir yang terjadi di daerah hilir Sungai Citarum.

Melalui inovasi model fisik pengelolaan sumber daya air, BHGK mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Langkah kecil hari ini, untuk masa depan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. (CAT)

Banyuasin – Pemerintah terus memperkuat infrastruktur pendukung sektor pertanian di berbagai daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tercapainya kemandirian pangan nasional pada tahun 2027. Salah satu fokusnya adalah memperlancar rantai pasok dari sentra produksi menuju pasar agar harga pangan stabil dan petani memperoleh nilai jual yang layak.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berperan aktif dalam upaya ini melalui peningkatan jaringan irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan lumbung pangan, termasuk di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korinbang) Saan Mustopa ke Kabupaten Banyuasin, Rabu (15/10/2025), Saan menegaskan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Ketahanan pangan menjadi sangat penting karena merupakan salah satu amanat dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Kita menargetkan pada 2027 Indonesia tidak lagi melakukan impor pangan, sehingga infrastruktur dari hulu ke hilir harus diperkuat,” ujar Saan.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang turut mendampingi kunjungan tersebut menyampaikan bahwa provinsinya memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Program ketahanan pangan nasional masih bisa dikembangkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Kami berhasil meningkatkan produksi gabah dari 2,7 juta ton tahun lalu menjadi 3,5 juta ton hingga September ini,” jelas Herman.

Menurut Herman, upaya ekstensifikasi harus diimbangi dengan intensifikasi, terutama melalui perbaikan jaringan irigasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian menyampaikan bahwa kabupatennya memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya produksi gabah. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Banyuasin menempati peringkat kedua nasional dengan produksi gabah giling sebesar 1,163 juta ton.

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk balai-balai kementerian terkait. Kami berharap perhatian lebih terhadap aspek hilir, seperti perbaikan jalan rusak dan optimalisasi jaringan irigasi agar hasil pertanian semakin maksimal,” ujar Nella.

Pada kesempatan yang sama, para petani menyampaikan apresiasi atas kegiatan Kementerian PU melalui Ditjen Sumber Daya Air yang telah melakukan pengerukan jaringan irigasi di kawasan Tanjung Lago, Banyuasin.

“Setelah lebih dari 14 tahun menunggu, akhirnya dilakukan pengerukan yang sangat membantu kami. Namun masih banyak jaringan irigasi yang perlu dikerjakan, dan kami juga berharap jalan-jalan diperbaiki agar biaya angkut tidak membebani,” kata Tukijo, perwakilan kelompok tani Desa Sri Menanti.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwantoro menjelaskan bahwa di Jaringan Irigasi Rawa Telang II, Kecamatan Tanjung Lago, telah dilakukan normalisasi saluran sekunder sepanjang 142 km dan saluran tersier sepanjang 189 km dari total 688 km.

“Tahun depan pekerjaan ini akan dituntaskan dengan alokasi anggaran Rp48 miliar. Diharapkan dapat meningkatkan fungsi irigasi untuk areal sawah seluas 9.660 hektare,” jelasnya.

Menanggapi aspirasi daerah terkait perbaikan jalan, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyampaikan bahwa pemerintah terus membuka peluang kolaborasi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

“Kami memiliki program IJD untuk meningkatkan kualitas jalan di daerah. Kami harap Pemkab Banyuasin dapat melengkapi readiness criteria sebelum mengusulkan kepada kami. Mudah-mudahan dapat diakomodasi,”ujar Triono.

Triono juga menambahkan bahwa dukungan dari Komisi V DPR RI sangat diperlukan agar usulan perbaikan jalan melalui IJD dapat terealisasi. “Kami berharap dukungan Komisi V DPR RI agar usulan Banyuasin dapat diakomodasi untuk mendukung ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Triono. (HAL/Mar/Eci)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/kementerian-pekerjaan-umum-dukung-ketahanan-pangan-nasional-melalui-penguatan-infrastruktur-di-kab-banyuasin
Tanggal publikasi: 20 Oktober 2025

Sumbawa - Presiden Prabowo selalu berpikir untuk jangka panjang Indonesia. Salah satu pikiran Presiden Prabowo, sering disebut Trisula Pembangunan yakni terkait ketahanan pangan, energi, dan air.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan air bagi untuk ketahanan pangan, maka dibangun bendungan dan irigasi pendukungnya. Dukungan itu merupakan bagian dari  Asta Cita yakni Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional, yang menjadi fondasi kemandirian ekonomi Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum terus mengoptimalkan pemanfaatan bendungan yang telah dibangun, salah satunya bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu dilakukan guna memperkuat layanan irigasi pertanian dan mendukung program swasembada pangan nasional. Optimalisasi bendungan dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi baru serta peningkatan jaringan eksisting agar manfaat bendungan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Bendungan Beringin Sila tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air irigasi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Air dari bendungan ini akan memastikan petani di Sumbawa bisa menanam sepanjang tahun, sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani ikut terangkat,”kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Bendungan Beringin Sila merupakan salah satu bendungan besar yang dibangun Kementerian PU di Pulau Sumbawa. Bendungan ini telah diresmikan sejak 29 Desember 2022 dan kini menjadi tulang punggung penyedia air irigasi di wilayah tengah Pulau Sumbawa. 

Menteri Dody mengatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan Bendungan Beringin Sila akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga seluruh jaringan irigasi berfungsi penuh untuk mendukung swasembada pangan. 

“Untuk tahun 2026 kita kerjakan tambahan area irigasi seluas 1.700 hektare, sehingga total layanan akan mencapai 3.500 hektare seperti yang disampaikan Pak Bupati. Kita akan koordinasikan dengan pemerintah daerah agar pemanfaatan airnya betul-betul optimal untuk pertanian masyarakat,” kata Menteri Dody. 

Bendungan Beringin Sila memiliki kapasitas tampung 32,75 juta m3 dan luas genangan 126 hektare berpotensi menyediakan layanan air irigasi untuk 3.500 hektare lahan pertanian, terdiri dari areal eksisting seluas 2.164 hektare dan pengembangan baru seluas 1.100 hektare di wilayah Bukit Tinggi dan Penyengar. Dengan adanya bendungan, indeks pertanaman (IP) di wilayah irigasi meningkat dari 130% menjadi 230%, sehingga memungkinkan petani menanam padi dua kali dan jagung satu kali dalam setahun. 

Untuk mendukung optimalisasi fungsi bendungan, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I sudah menyelesaikan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Beringin Sila Tahap I pada Tahun Anggaran 2024 mencakup pembangunan saluran primer dan sekunder sepanjang 3,68 kilometer dengan luasan layanan 167,7 hektare. Tahap lanjutan akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2026/2027 untuk memperluas cakupan layanan sesuai rencana pengembangan sehingga total 3.500 hektare. 

Selain fungsi irigasi, Bendungan Beringin Sila juga memberikan manfaat lain berupa penyediaan air baku 76 liter per detik, potensi PLTM berkapasitas 1,4 MW, serta reduksi banjir hingga 85 m3 per detik atau sekitar 32,7% dari potensi banjir di Kecamatan Utan. Kawasan bendungan juga dikembangkan untuk perikanan tangkap dan wisata air, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Menteri Dody berpesan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar waduk untuk menjamin umur layanan bendungan tetap optimal. “Kita sudah melihat di atas masih ada lahan jagung yang cukup luas. Kalau musim hujan, erosi dari lahan itu bisa mempercepat sedimentasi bendungan. Karena itu, kami minta kegiatan tanam jagung jangan dilakukan di area sekitar bendungan agar kapasitas tampungan tetap terjaga,” pesan Menteri Dody. 

Ketua GP3A Salimbebebe Beringin Sila A. Majid menyampaikan rasa syukur atas manfaat nyata Bendungan Beringin Sila. “Dulu sebelum ada Bendungan Beringin Sila, kami cuma bisa tanam padi satu sampai dua kali setahun, itu pun tergantung hujan. Sekarang Alhamdulillah sudah bisa tiga kali tanam karena airnya lancar terus, tidak berhenti walau musim kemarau. Hasil panen jadi lebih banyak, penghasilan meningkat, bahkan banyak teman-teman petani yang sudah bisa daftar umroh," kata Majid. (Tri)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/dukung-swasembada-pangan-di-ntb-kementerian-pu-optimalkan-pemanfaatan-irigasi-bendungan-beringin-sila
Tanggal publikasi: 20 Oktober 2025

Lombok Barat – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta peningkatan jalan daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, pelaksanaan Inpres ini harus melibatkan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpartisipasi dan merasakan langsung manfaat pembangunan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau rehabilitasi DI Sesaot di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (19/10/2025).

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat tiga jaringan irigasi yang memanfaatkan aliran dari Bendungan Meninting, yaitu DI Sesaot, Penimbung, dan Ketapang Orong. Pekerjaan fisik dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi saluran dari bendungan tersebut agar distribusi air ke lahan pertanian lebih efisien.

Menteri Dody menjelaskan, “Dalam pelaksanaannya memang ada penyedia jasa yang terlibat, namun kami memastikan masyarakat lokal juga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pekerjaan.” 

Saat meninjau lokasi, Menteri Dody bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro berdialog dengan para petani penerima manfaat DI Sesaot. Dalam diskusi tersebut, para petani mengutarakan kendala dan harapan mereka terhadap jaringan irigasi Sesaot.

Gubernur Iqbal mengapresiasi respons cepat Menteri dan mendorong para petani untuk ikut menjaga saluran irigasi. "Jangan menunggu OP sepuluh tahun, lima tahun  baru dirawat. Mana yang bisa dirawat sendiri, rawat. Kalau ada sedimentasi, habis banjir, sama-sama bantu dibersihkan. Supaya jangan menunggu sampai sedimentasinya tebal, baru dirawat." katanya

Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa kunjungan kerja Menteri PU ke Lombok merupakan tindak lanjut atas pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto agar program pembangunan dapat berjalan efektif.

"Tadi kami mendampingi Bapak Menteri PU meninjau jaringan irigasi Sesaot yang sudah tua dan tidak berfungsi dengan baik. Kini sedang direhabilitasi oleh Kementerian PU, tidak hanya melibatkan penyedia jasa, tetapi juga masyarakat setempat,” ujar Gubernur Iqbal.

Rehabilitasi jaringan irigasi Sesaot memiliki luas fungsional 16,78 hektar dengan panjang saluran primer 10,5 kilometer, saluran sekunder 56,41 kilometer, dan saluran suplesi 12,20 kilometer. Diharapkan, rehabilitasi ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 280 persen menjadi 300 persen.

Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara Barat sejak 3 September hingga 13 Desember 2025 dengan durasi 170 hari kerja. Kontraktor pelaksana adalah PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp4,11 miliar dan progres fisik mencapai 57,9 persen. (Ind)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/percepat-pelaksanaan-instruksi-presiden-kementerian-pu-rehabilitasi-jaringan-irigasi-sesaot-libatkan-masyarakat-lokal
Tanggal publikasi: 20 Oktober 2025

Pacitan - Setelah melakukan pengecekan keandalan bangunan gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang dan Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan peninjauan ke Ponpes Tremas di Kabupaten Pacitan, Jumat (10/10/2025).

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memeriksa kelayakan bangunan gedung terkait keandalan dan keselamatan bangunan pesantren di berbagai daerah. Utamanya adalah bangunan yang sudah tua lebih dari 100 tahun serta memiliki lebih dari 1.000 santri dan memiliki bangunan 4 lantai. 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan dukungannya dengan mengerahkan  tim dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah tersebar di seluruh Indonesia. “Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya," tambah Menteri Dody.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana mengatakan,"Kami dari Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan kunjungan ke ponpes yang ketiga, setelah Jombang dan Kediri. Agenda kami adalah melakukan pengecekan terhadap keandalan bangunan pondok pesantren, baik asrama, masjid, maupun fasilitas lainnya.”

Pondok Pesantren Tremas memiliki nilai sejarah tinggi karena sudah berdiri sejak tahun 1820. Bangunan di pondok pesantren tersebut sudah berusia lebih dari dua abad, sehingga memerlukan audit teknis secara menyeluruh. “Karena usia pondok sudah sangat tua, kami tentu perlu melakukan pengecekan keandalan bangunan secara detail," kata Dirjen Dewi.

Selain memeriksa bangunan lama, Kementerian PU meninjau proyek pembangunan kompleks madrasah baru di kawasan pesantren tersebut. Dirjen Dewi mengapresiasi pelaksanaan konstruksi yang dinilai sudah memenuhi standar teknis.

“Secara umum pelaksanaan pembangunannya sudah baik. Kaidah-kaidah teknis sudah diterapkan, bahkan pekerja yang terlibat sebagian sudah bersertifikat dan pernah bekerja di proyek jalan tol,” kata Dirjen Dewi. (Iwn/Nad)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum – https://pu.go.id/berita/kementerian-pu-mengecek-keandalan-bangunan-gedung-pondok-pesantren-tremas-pacitan
Tanggal publikasi: 12 Oktober 2025

Jakarta  – Dalam rangka mendukung ketahanan pangan sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebagai bagian dari program padat karya tunai pada tahun anggaran 2025. Program ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur irigasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja secara luas di berbagai daerah di Indonesia.

P3TGAI tersebar di 8.000 lokasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir September 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp1,8 triliun. Progress fisiknya mencapai 54,52% dengan progress keuangan mencapai 76,88%. Melalui kegiatan ini, telah terserap 65.424 tenaga kerja dengan total 2.944.080 Hari Orang Kerja (HOK).

"Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Menteri Dody menambahkan, pelaksanaan P3TGAI dilakukan dengan pola swakelola oleh kelompok masyarakat. Dengan mekanisme ini, dana yang dialokasikan langsung berputar di desa dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. “Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan,” tegasnya.

Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah menyiapkan rencana perluasan P3TGAI hingga 12.000 lokasi atau meningkat 50% dibanding tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur dijalankan secara padat karya, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain program P3TGAI, program padat karya tunai di Kementerian PU juga mencakup pemeliharaan jalan dan jembatan, Pamsimas, Sanimas, hingga pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW). Secara keseluruhan, program padat karya 2025 telah menyerap lebih dari 147.518 tenaga kerja dengan total 4,61 juta HOK di berbagai bidang. Hingga September 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp1,53 triliun dari alokasi Rp3,46 triliun. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kementerian PU dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.(May)

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

(Sumber berita: pu.go.id)

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

Yogyakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pekerjaan rehabilitasi tahap II jaringan irigasi sekunder Daerah Irigasi (DI) Tingal, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hingga akhir September 2025, progres fisik rehabilitasi telah mencapai 60% dan ditargetkan tuntas akhir Desember 2025. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan rehabilitasi saluran irigasi merupakan bagian upaya dari Kementerian PU agar aliran air pertanian bisa menjangkau hingga sawah-sawah terjauh, sehingga produktivitas petani dapat meningkat.

“Kewajiban kami adalah memastikan air mengalir sampai sawah, baik primer, sekunder, maupun tersier. Tidak boleh ada kebocoran, agar betul-betul bermanfaat bagi petani,” kata Menteri Dody. 

Rehabilitasi tahap II jaringan irigasi sekunder Daerah Irigasi Tingal bertujuan untuk memperkuat sistem penyediaan air pertanian di Desa Geblog dan Desa Keblukan dengan luas layanan mencapai sekitar 100 hektare. Perbaikan jaringan dilakukan untuk memastikan aliran air dapat menjangkau seluruh lahan produktif, terutama pada musim kemarau dan masa tanam ketiga (MT III), sehingga distribusi air ke sawah menjadi lebih efisien dan merata. 

Secara teknis, pekerjaan rehabilitasi DI Tingal Tahap II mencakup pembangunan saluran induk bendung sepanjang 125 meter dengan dinding proteksi tanah, rumah pintu air, serta saluran sekunder kanan sepanjang 664 meter dan saluran drainase 45 meter. Selain itu, di saluran kiri dibangun got miring sepanjang 85 meter, dinding penahan tanah 85 meter, bangunan irigasi talang 50 meter, serta satu unit rumah pintu untuk pengaturan debit air.

Dukungan infrastruktur pada sektor pertanian ini dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero). Dengan sistem sistem irigasi yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung produktivitas pertanian di daerah hulu DAS Progo serta menjaga kontinuitas suplai air, mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan, dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional, khususnya di sentra pertanian Temanggung. 

Kementerian PU akan terus memperkuat jaringan irigasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari komitmen mewujudkan swasembada pangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan yang sejalan dengan arah pembangunan sesuai dengan visi PU608. (*)

(Sumber berita: pu.go.id)

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan dua embung sebagai infrastruktur tampungan air irigasi di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kehadiran Embung Dieng 1 dan Embung Dieng 2 memberikan manfaat besar dalam memperkuat ketersediaan air irigasi, khususnya pertanian sayuran dataran tinggi yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Wonosobo.   

 Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur air seperti bendungan, bendung, embung, dan waduk memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. 

“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah. Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim,”kata Menteri Dody. 

Embung Dieng 1 terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, dengan volume tampung 3.284,7 m³ dan luas genangan 2.339,18 m². Embung ini mampu melayani irigasi pertanian seluas 58,10 hektare, mencakup wilayah Sikunang 1, Sikunang 2, serta layanan telaga. Selain untuk irigasi, embung ini juga berfungsi sebagai kolam retensi guna mengendalikan banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hulu Sungai Serayu.

Sementara itu, Embung Dieng 2 memiliki volume tampung 4.064 m³ dan luas genangan 2.291,60 m², yang melayani irigasi seluas 5,35 hektar. Selain mendukung pertanian, embung ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk menunjang daya tarik pariwisata Dataran Tinggi Dieng. 

 Kedua embung ini mulai dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak sejak penandatanganan kontrak Mei 2024 dan sudah  selesai konstruksi 100%. Kehadiran Embung Dieng telah membantu menjaga keberlanjutan air irigasi pertanian, khususnya pada musim kemarau. 

Kawasan Dieng yang dikenal dengan panorama pegunungan telah lama menjadi sentra produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, wortel, kubis, dan bawang putih. Bahkan, Kentang Dieng dikenal memiliki kualitas unggul yang menjadi identitas pertanian lokal. Selain itu, komoditas khas seperti carica, purwaceng, tembakau, dan kopi arabika juga tumbuh di kawasan ini.

Dengan dukungan irigasi dari Embung Dieng, tanaman pertanian masyarakat dapat memperoleh pasokan air yang cukup sepanjang tahun, termasuk pada musim kemarau. Ketersediaan air yang terjamin tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga meningkatkan hasil panen yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (Tri)

(Sumber berita: pu.go.id)

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

Kamis (21/08) Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan menyelenggarakan Uji Coba Pengembangan Dashboard BHGK Solutif (Uji, Kaji dan Solusi untuk membangun Negeri) yang dipimpin oleh Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Bapak Handri Alun Bawono di Ruang Rapat Modular BHGK.

Kegiatan ini merupakan salah satu rencana aksi agen perubahan dalam pembangunan  Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya terkait uji model fisik serta advis teknis bidang hidrolika dan geoteknik keairan.

Melalui kegiatan ini sesuai dengan namanya BHGK Solutif diharapkan dashboard ini dapat memudahkan dalam memberikan hasil uji, kaji serta solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, profesional dan bermanfaat bagi semua pihak.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#kemenpu
#BHGK
#Zona Integritas