Pada tanggal 12 Februari 2026 dilaksanakan Technical Discussion - Proposed Development and Rehabilitation of Irrigation Project (DRIP) di Ruang Rapat Paseloreng, Gedung SDA Lt. 3 Kementerian PU. Technical Discussion tersebut dipimpin oleh Ari Setyorini, S.T., M.Tech., selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air dan dihadiri oleh Junko Sagara, perwakilan dari Asian Development Bank (ADB), selaku pemberi pinjaman (loan), serta pimpinan maupun perwakilan dari pelaksana kegiatan di Kementerian PU, yang meliputi Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, dan Balai-balai terkait. Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Hendri Alun Bawono, turut menghadiri diskusi tersebut sebagai salah satu unit teknis pelaksana terkait Kegiatan Support Development and Rehabilitation of Irrigation Project. Technical Discussion tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi masing-masing unit pelaksana kegiatan terkait komponen kegiatan yang akan dilaksanakan, memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan, serta mengkonfirmasikan pemenuhan readyness criteria sebagai syarat agar pelaksanaan seluruh kegiatan terkait DRIP tahun 2027 dapat berjalan tanpa hambatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Ari Setyorini, S.T., M.Tech. menyampaikan usulan kegiatan DRIP secara keseluruhan mencakup pembangunan, modernisasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta peningkatan kapasitas Balai Teknik, dimana tercatat dalam Bluebook implementasi proyek meliputi 17 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas daerah layanan 124.699 Hektar (Ha). Disampaikan juga, bahwa akan ada penyesuaian untuk diusulkan dalam Greenbook di tahun 2026 dikarenakan ada 2 lokasi baru sehingga usulan proyek menjadi 19 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas daerah layanan 103.047 Hektar (Ha). Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Balai Teknik akan melibatkan Balai Teknik Irigasi (BTI) dan Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK). Berdasarkan hasil rekapulasi, total alokasi kebutuhan anggaran untuk implementasi DRIP diperkirakan sekitar Rp. 5.897.550.649.327. Selain itu, dijabarkan bahwa komponen kegiatan DRIP yang telah diusulkan terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu (1) Pengembangan Jaringan Irigasi yang Efektif dan Adaptif dengan Perubahan Iklim; (2) Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi; dan (3) Kontijensi dan Manajemen Proyek. 

BHGK sebagai salah satu unit pelaksana dalam DRIP, dalam forum tersebut menyampaikan 2 (dua) usulan kegiatan, yaitu: (1) Technical Support for the Development and Rehabilitation of Irrigation Project dalam Bluebook dengan alokasi kebutuhan anggaran sebesar $ 1.125.000 dan (2) Revitalization of the Hydraulics and Geotechnical Laboratory of The Water Resources Center, dimana sebelumnya dalam Bluebook diusulkan sebesar $ 3.749.043, namun mengalami penyesuaian kebutuhan sehingga akan diusulkan dalam Greenbook menjadi $ 4.926.466. dengan demikian total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut sebesar $ 6,051,466. Adapun tujuan dari kegiatan yang diusulkan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi proyek irigasi melalui dukungan pemodelan fisik hidraulik dan rekayasa geoteknik, sehingga dilakukan juga revitalisasi peralatan dan sarana – prasarana laboratorium, khususnya dalam konteks proyek "Development and Rehabilitation of Irrigation Project (DRIP)". Melalui kegiatan tersebut diharapkan BHGK dapat berkontribusi dalam memberikan rekomendasi teknis terkait optimasi desain, efisiensi operasional, dan keselamatan kerja. 

Menanggapi paparan usulan kegiatan DRIP yang disampaikan, Junko Sagara selaku perwakilan ADB, menyampaikan beberapa masukan, antara lain agar Kontijensi dan Manajemen Proyek tidak menjadi komponen terpisah, namun diintegrasikan dengan komponen-komponen lain karena bersifat administratif dan tidak menghasilkan output yang substansi. Selain itu, dalam kesempatan tersebut pihak ADB juga mengkonfirmasi agar unit pelaksana kegiatan memastikan kelayakan lokasi proyek tidak hanya berdasarkan potensi daerah layanan irigasi, namun juga mempertimbangkan potensi ketersediaan air di lokasi yang diusulkan. Selain itu, pihak ADB juga menekankan pentingnya penyiapan Environmental Impack Analysis pada masing-masing proyek sebagai syarat mutlak persetujuan usulan kegiatan, sehingga dokumen tersebut agar dapat diselesaikan di tahun 2026 ini, khususnya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (Batch 1).

Sumber : Dokumentasi FGD Pengembangan FFEWS
Tanggal Publikasi : 12 Februari

Focus Group Discussion dalam rangka Pembangunan  Flood Forecasting and Early Warning System (FFEWS) Nasional diselenggarakan oleh Direktorat Bina Teknik SDA, pada tanggal 28 hingga 29 Januari tahun 2026 di Yogyakarta. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Bina Teknik SDA, Ir. Birendrajana, M.T., dimana dalam kesempatan tersebut, Beliau menyampaikan bahwa FGD ini diselenggarakan dengan tujuan membangun fondasi sistem nasional pengendalian banjir yang modern.​

Sebagai perwakilan pemangku kepentingan (stakeholders) dari FFEWS Nasional yang akan dibangun, turut diundang sebagai perwakilan dari berbagai unit kerja diantarannya Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (Dr. Danny Riyadi Tama, S.T., M.Tech.), Kepala Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan (Dr. Indra Kurniawan, S.T., M.Sc.), Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda (Emilia Yuliasari, ST , MT.), Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (Edwin Alexander, S.T.P., MPSDA.), Konsultan Pengembangan Platform dan Pedoman FFEWS Nasional (Rendro Edy Wibowo).

Dalam FGD tersebut dibahas mengenai penataan fondasi sistem nasional sebagai pengendalian banjir yang modern dan terintegrasi, Arsitektur Satu Platform pada FFEWS Nasional, guna untuk menjelaskan platform nasional sebagai tulang punggung informasi dan pengendalian resiko. Alur penerapan FFEWS dalam bentuk mengelola data hidrologi. Penjelasan Early Warning System DAS Sanggai (KIPP dan IKN) dan Aplikasi Water Resources Data Center (WRDC). Konsep pokok pengaturan FFEWS Nasional. Penerapan FFWES pada BBWS Cidanau Ciujung Cidurian. Dan analisis kompleksitas FFWES di DAS sebagai tantangan integrasi sistem dan sekala operasional di BBWS Citarum.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Handri Alun Bawono, S.T., M.Tech., ikut hadir dan berkontribusi dalam diskusi penjaringan masukan untuk pengembangan FFEW Nasional. Beberapa hal yang diutarakan pada kesempatan tersebut adalah pentingnya memastikan keberlanjutan dari FFEWS Nasional yang akan dibangun dengan memperhatikan aspek institusional dan bagi peran yang jelas antarunit kerja yang terlibat sehingga setiap pihak dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam mendukung sistem tersebut. Selain itu, Beliau juga menyampaikan bahwa platform FFEWS Nasional yang akan dibangun juga harus mengakomodir FFEWS yang sudah terbangun pada beberapa BBWS sehingga apa yang sudah dirintis dapat berlanjut dan bahkan lebih baik.

FFEWS Nasional merupakan sistem yang sangat penting dikarenakan di beberapa daerah yang sering terjadi mengalami bencana banjir dapat memantau keberlangsungan bencana yang akan terjadi di daerah-daerah yang terkena bencana tersebut. Dengan FGD Pembangunan Flood Forecasting and Early Warning System (FFEWS) Nasional diharapkan dapat memberikan manfaat strategis dalam mengurangi risiko bencana banjir. Sistem yang di bangun atau di kembangkan tidak menghentikan banjir, tetapi mengurangi dampak bencana secara signifikan melalui kesiapsiagaan dan respon yang lebih cepat.

Sumber : Dokumentasi FGD Pengembangan FFEWS
Tanggal Publikasi : 28 - 29 Januari

Sibolga — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Penanganan tanggap darurat masih difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional serta pengendalian aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan dan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi. 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya di Sibolga. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody.

Pada ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, penanganan longsor dilakukan secara intensif oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara bersama BBWS Sumatera II Medan, sejumlah BUMN Karya dan TNI. Sebanyak 14 unit excavator, 1 unit dozer, 2 unit backhoe loader dan 3 unit wheel loader dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material longsoran dan perbaikan badan jalan.

Hingga kini, di ruas Tarutung-Sibolga sepanjang 59km, penanganan di 131 titik longsor telah diselesaikan, dan jalur Tarutung–Batas Taput/Tapteng sepanjang 42km sudah dapat dilalui kendaraan roda empat. Sementara sepanjang 17 km lainnya masih dalam proses penanganan 7 titik longsor/jalan amblas secara bertahap dari arah Tarutung maupun dari arah Sibolga.

Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan juga melakukan penanganan darurat Sungai Aek Doras di Kota Sibolga untuk mengurangi risiko banjir susulan. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan dukungan alat berat dan bahan banjiran antara lain 1 unit excavator long arm, 1 unit excavator standar, serta beberapa unit dump truck. Dukungan juga diberikan oleh BUMN Karya Nindya Karya, WIKA, dan Dinas PU Kota Sibolga. 

Selanjutnya dari sisi dukungan logistik dan fasilitas darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara telah mengirimkan total 13 unit Hidran Umum (HU), 1 unit mobil tangki air, 1 unit biofilter, serta 2 unit toilet portabel untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dengan memastikan konektivitas jalan nasional segera pulih, pengendalian sungai berjalan optimal, serta dukungan infrastruktur dasar terpenuhi demi mempercepat pemulihan aktivitas warga dan perekonomian daerah. Untuk mempercepat mobilisasi, alat berat dibagi ke beberapa sektor penanganan.  (Tri)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/kementerian-pu-percepat-penanganan-banjir-dan-longsor-di-sibolga-akses-jalan-nasional-tarutungbatas-taputtapteng-tembus-42-km
Tanggal publikasi: 15 Desember 2025

Jakarta – Integritas memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa integritas dan kompetensi, pembangunan tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Ruang Serbaguna Kementerian PU, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Pada peringatan Hakordia yang mengusung tema “Satukan Aksi, Jaga Integritas dan Infrastruktur Bangsa”, Menteri Dody menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan Generasi Muda (Genmud) PU.

“Peringatan Hakordia bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pendekatan yang relevan dengan anak muda,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam upaya pencegahan korupsi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyelewengan,” tegas Menteri Dody.

Selama hampir delapan dekade, Kementerian PU telah membangun infrastruktur berkeadilan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat ini, Kementerian PU mengusung visi dan misi PU608 yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ideologi bangsa melalui pembangunan infrastruktur yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody secara khusus berpesan kepada Genmud PU agar menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.

“Kementerian PU sudah menjalankan PU608. Saya berharap Genmud PU juga menjalankannya dengan integritas, baik di setiap meja pengadaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, maupun di pekerjaan lapangan meskipun berada di bawah tekanan,”kata Menteri Dody.

Menutup arahannya, Menteri Dody menyampaikan harapan besar kepada Genmud PU sebagai motor perubahan budaya integritas di lingkungan kementerian.

“Saya berharap Genmud PU dapat menjadi agen perubahan agar integritas terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin meningkat. Saya optimis Genmud PU adalah generasi yang bersih, tegas, berani, dan selalu menempatkan Tuhan di hati masing-masing,” tandas Menteri Dody. (Nad)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/peringati-hakordia-2025-menteri-dody-tegaskan-integritas-sebagai-fondasi-pembangunan-infrastruktur
Tanggal publikasi: 15 Desember 2025

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan penanganan darurat bencana di wilayah Sumatera. Melalui koordinasi lintas unit kerja, Kementerian PU menyalurkan bantuan sarana pendukung penyediaan air bersih dan sanitasi untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin pelayanan infrastruktur dasar pada masa tanggap darurat bencana. 

“Kementerian PU bergerak cepat untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang menjadi prioritas utama pada situasi darurat,” ujarnya.

Bantuan logistik tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal KMP Jatra I dari Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun bantuan yang dikirimkan yakni 8 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter dan 3 unit MTA berkapasitas 5.000 liter. Untuk mendukung aspek sanitasi lingkungan, Kementerian PU juga mengirimkan 2 unit mobil tinja dengan kapasitas 4.000 liter.

Selain itu dikirimkan juga 11 unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) mobile untuk layanan air bersih, terdiri dari 5 unit dengan kapasitas 5 l/detik, 2 unit dengan kapasitas 0.5 l/dtk, 4 unit  IPA RO kapasitas 5 l/ detik. 4 Unit IPA Mobile dan 4 unit IPA RO dikirim dari IKN dengan menggunakan  Kapal Belik Mas dari Pelabuhan KKT Kariangau Balikpapan. Dan  3 IPA akan dikirimkan menyusul dari Jakarta, meliputi 2 unit dengan kapasitas 2,5 liter/detik dan 1 unit dengan kapasitas 0,5 liter/detik. 

Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PU untuk memastikan ketersediaan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta tim di lapangan guna memastikan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. 

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat serta mendukung penanganan bencana secara terpadu dan berkelanjutan. (Fiq)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/perkuat-bantuan-air-bersih-dan-sanitasi-di-lokasi-bencana-sumatera-kementerian-pu-kirim-11-unit-mobil-tangki-air-dan-vakum-tinja
Tanggal publikasi: 15 Desember 2025

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan total 310 personel untuk membantu penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personel yang terdiri dari Tim Tanggap Darurat unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya ini telah melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung penanganan darurat yang dikomandoi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan terkait dampak bencana banjir dan tanah longsor  Provinsi Aceh hingga 1 Desember 2025,  tercatat sebanyak 14 jembatan roboh atau terputus akibat tingginya debit air dan kerusakan oprit pada sejumlah titik.

Kerusakan ini menyebabkan gangguan serius pada akses masyarakat, distribusi logistik, serta pelayanan darurat di berbagai wilayah Aceh. Hasil inspeksi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mencatat bahwa jembatan  mengalami kerusakan rata - rata berupa runtuh, oprit tergerus, atau struktur terseret arus.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” kata Menteri Dody.

Adapun jembatan yang mengalami kerusakan adalah Jembatan Weihni Rongka, Oprit Jembatan Krueng Beutong, Jembatan Krueng Meureudu, Jembatan Teupin Mane, Jembatan Kuta Blang, Jembatan Jamur Ujung, Jembatan Lawe Penanggalan, Jembatan Timang Gajah, Jembatan Jerata, Jembatan Pelang, Jembatan Titi Merah, dan 3 lokasi lain dalam verifikasi detail tim lapangan.

Kementerian PU terus bergerak cepat untuk memastikan infrastruktur terdampak dapat segera difungsikan kembali. “Konektivitas adalah urat nadi masyarakat. Begitu jembatan terputus, mobilitas bantuan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi ikut terhambat. Karena itu Kementerian PU mengerahkan seluruh sumber daya teknis untuk mempercepat penanganan di Aceh,ˮkata Menteri Dody.

Salah satu jembatan strategis yang terdampak adalah Jembatan Krueng Tingkeum di Lintas Timur Aceh, yang merupakan bagian dari jaringan jalan nasional dan sangat vital bagi akses antarwilayah. Sementara beberapa ruas jalan terputus yakni, Jalan Batas Sumut–Aceh, Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Aceh Tamiang, Gayo Lues, Bireuen–Takengon, Subulussalam–Tapaktuan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU telah mengambil sejumlah langkah darurat, antara lain pemasangan Jembatan Bailey di beberapa lokasi prioritas untuk memulihkan akses sementara, pemadatan dan penguatan oprit jembatan, pemasangan bronjong, serta pekerjaan perlindungan tebing.

Selanjutnya pembersihan sungai, penanganan debris besar, dan normalisasi alur air untuk mencegah kerusakan lanjutan. Pengoperasian alat berat dari balai teknis untuk membuka akses jalan yang tertimbun longsor atau terputus banjir. (Tri)

Sumber: Portal Resmi Kementerian Pekerjaan Umum 
Link: https://pu.go.id/berita/dampak-bencana-banjir-dan-longsor-sumatera-kementerian-pu-percepat-penanganan-14-jembatan-rusak-di-aceh
Tanggal publikasi: 2 Desember 2025

Bandung – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Upacara Hari Bakti PU ke-80 pada Rabu (03/12/2025) di Gedung Sate sebagai penghormatan kepada pahlawan Sapta Taruna yang gugur pada peristiwa 3 Desember 1945. Acara ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta jajaran Pemprov Jawa Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengajak seluruh insan PU meneguhkan kembali semangat pengabdian yang diwariskan para pahlawan. Ia menekankan pentingnya Sapta Bakti Insan PU sebagai nilai dasar kerja yang memperkuat integritas, pelayanan, pemerataan infrastruktur, keselamatan, kualitas, serta inovasi menuju strategi PU608.

"Upacara Hari Bakti PU ke-80 di Bandung hari ini terasa sangat spesial sebagai lambang kontinuitas pengabdian lintas generasi, menyambung kembali spirit dan nilai-nilai perjuangan yang saya rangkum sebagai Sapta Bakti Insan PU," kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan kesinambungan nilai tersebut dengan agenda nasional.
"Sapta Bakti Insan PU itu kini kita lanjutkan untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui strategi PU608. Kontribusi Kementerian PU melalui strategi PU608 sangat penting dalam mengawal jalan menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Menjelang potensi cuaca ekstrem akhir tahun (12/2025), Menteri Dody meminta seluruh jajaran meningkatkan kesiapsiagaan infrastruktur terhadap risiko banjir dan longsor, serta memastikan kesiapan jaringan jalan dan jembatan untuk arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. (RED)

 #HarbakPU80 #PU608 #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #BHGK

Siaga, Tanggap, dan Tangguh!

Jakarta - Kementerian PU melakukan Apel Siaga Bencana 2025/2026 untuk memastikan seluruh jajaran siap menghadapi potensi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya saat musim hujan.

Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan turut ambil bagian dalam apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan menjaga infrastruktur dan keselamatan masyarakat di seluruh Indonesia. 

Bandung - Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) telah melaksanakan Pelatihan Pemodelan Banjir sebagai inisiatif penting untuk meningkatkan kompetensi internal pegawai dalam analisis risiko bencana air. Pelatihan ini difokuskan pada penguasaan dasar-dasar Hidrologi dan Model Hidrolika, dilengkapi praktik menggunakan HEC-HMS untuk simulasi hidrologi dan HEC-RAS untuk pemodelan aliran sungai.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknis pegawai BHGK dalam mendukung perancangan, pembangunan, dan evaluasi kinerja infrastruktur keairan yang lebih tangguh. Output dari pemodelan ini akan menjadi dasar bagi BHGK untuk mengidentifikasi area terdampak dan merumuskan strategi penanggulangan banjir yang efektif.
Melalui peningkatan kemampuan pemodelan, BHGK berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata pada upaya ketahanan nasional dalam bidang Sumber Daya Air.
Penguasaan ilmu pemodelan adalah langkah konkret BHGK menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih terencana dan berkelanjutan. (CAT)

Bandung – Sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan sumber daya air, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) melaksanakan kegiatan pembuatan dan pengujian model fisik Slalom Canoe di Bendung Rentang, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Bendung Rentang tidak hanya sebagai bangunan pengairan, tetapi juga sebagai sarana dan prasarana olahraga air berskala internasional. Melalui pengujian hidraulik model fisik, dilakukan analisis terhadap pola aliran, kecepatan, dan stabilitas aliran guna menghasilkan desain lintasan Slalom Canoe yang aman, efisien, dan sesuai standar kompetisi internasional. 

Inovasi ini menjadi langkah nyata BHGK dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur air untuk kegiatan multidimensi — dari ketahanan pangan hingga pengembangan olahraga air di Indonesia. (CAT)