Bandung, 08 Agustus 2026 – Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air Tahun 2026 diselenggarakan pada Sabtu (8/8) di Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat perspektif dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air di tengah perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan air nasional.

Seminar dibuka dengan keynote speech oleh Plt. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Dwi Agus Kuncoro. Dalam paparannya, Dwi Agus Kuncoro menekankan pentingnya penguatan ketahanan air nasional melalui inovasi, standardisasi, pemanfaatan teknologi, kajian terapan, serta optimalisasi data dan informasi. Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang semakin kompleks dan dinamis.

Perspektif mengenai dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air Indonesia turut disampaikan oleh Mamad Tamamadin. Beliau menyoroti fenomena water paradox, yaitu kondisi ketika kejadian banjir semakin ekstrem, kekeringan berlangsung lebih panjang, sementara kualitas air menghadapi tekanan di tengah meningkatnya kebutuhan air.

Menghadapi kondisi tersebut, pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih proaktif. Upaya mitigasi dan adaptasi tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi harus didukung oleh data yang akurat, teknologi, inovasi, penguatan kapasitas, serta kolaborasi berbagai pihak.

Berbagai topik strategis turut dibahas dalam seminar, salah satunya pemodelan banjir. Pemanfaatan pemodelan hidrologi dan hidraulika dinilai penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik banjir, memperkirakan potensi risiko, serta mendukung penyusunan strategi mitigasi dan sistem peringatan dini.

Selain itu, seminar membahas pendekatan WEFE Nexus (Water, Energy, Food and Environment) yang menempatkan air sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung dengan sektor energi, pangan, dan lingkungan. Pendekatan terpadu ini menjadi salah satu strategi untuk merespons persoalan sumber daya secara lebih menyeluruh, khususnya dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

Rangkaian pembahasan dalam Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air 2026 memperkuat pentingnya transformasi dalam pengelolaan sumber daya air. Ke depan, pembangunan ketahanan air nasional membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal sekaligus penguatan aspek nonfisik melalui pemanfaatan teknologi, kualitas data, pemodelan, inovasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Melalui forum ini, sinergi lintas sektor diharapkan semakin kuat sehingga berbagai pengetahuan dan inovasi yang berkembang dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang adaptif, terpadu, dan berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Bandung, 7 Agustus 2026 – Pengembangan dan penerapan inovasi teknologi menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan keandalan serta pengendalian mutu infrastruktur irigasi di Indonesia. Sejalan dengan upaya tersebut, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) turut mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Keandalan dan Pengendalian Mutu Irigasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air di Bandung pada Jumat (07/08).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Kepala Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan, Kepala Balai Air Tanah, Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern Sumber Daya Air, serta Pejabat Fungsional Perekayasa Ahli Madya dari Balai Teknik Irigasi.

Keikutsertaan BHGK dalam kegiatan ini merupakan dukungan terhadap penguatan penerapan teknologi di bidang sumber daya air, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan keandalan infrastruktur irigasi. Melalui sinergi dan pertukaran pengetahuan antarunit kerja, inovasi teknologi diharapkan dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik kondisi di lapangan.

Plt. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Dwi Agus Kuncoro, menjelaskan  bahwa jaringan irigasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan saluran, rembesan dan erosi tanggul, hingga kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik tanah. Selain itu, proses rehabilitasi pada sejumlah jaringan membutuhkan waktu, biaya, serta mobilisasi sumber daya yang cukup besar.

“Pengembangan dan penerapan inovasi teknologi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keandalan serta pengendalian mutu infrastruktur irigasi Indonesia. Berbagai teknologi dikembangkan untuk menjawab tantangan kerusakan jaringan, keterbatasan operasi dan pemeliharaan, dan belum optimalnya distribusi air irigasi,” jelas Dwi Agus Kuncoro.

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air terus mengembangkan dan menerapkan sejumlah inovasi teknologi. Salah satunya adalah Cut Throat Flume (CTF) Modular, yaitu bangunan pengukur debit pada saluran terbuka yang menggunakan konfigurasi panel sesuai dengan rentang debit tertentu.

Teknologi CTF Modular menggunakan bahan fiberglass dan/atau bahan komposit nonlogam yang dirancang agar lebih mudah dalam pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Bentuknya yang sederhana juga dapat mengurangi potensi penumpukan sedimen dan sampah. Sistem modular pracetak memungkinkan proses pemasangan dilakukan lebih cepat tanpa membutuhkan bekisting dan penopang dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Penerapan CTF Modular telah dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Daerah Irigasi (DI) Ciliman, Jawa Barat pada 2019, DI Pesantren Kletak, Jawa Timur pada 2022, serta wilayah Tasikmalaya pada 2010.

Selain teknologi pengukuran debit, pemanfaatan energi terbarukan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi irigasi. Salah satunya melalui Pompa Air Tenaga Hidro (PATH), yaitu teknologi pemompaan yang memanfaatkan energi air untuk memindahkan air menuju lokasi pemanfaatan yang memiliki elevasi lebih tinggi tanpa membutuhkan listrik maupun bahan bakar minyak.

Teknologi PATH memiliki sejumlah keunggulan, antara lain biaya operasi yang relatif rendah karena tidak membutuhkan listrik atau BBM, memanfaatkan energi terbarukan, serta tidak menghasilkan emisi karbon dalam proses pengoperasiannya. Sistem ini juga dapat mengurangi kehilangan energi yang terjadi pada proses konversi melalui generator dan motor listrik.

Penerapan teknologi PATH telah dilakukan di beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat pada 2019 dan kawasan Food Estate Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada 2021.

“Berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keandalan jaringan irigasi tidak hanya dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi, tetapi dapat melalui peningkatan efisiensi operasi, pemanfaatan energi terbarukan dan penerapan teknologi,” ujar Dwi Agus Kuncoro.

Melalui pengembangan inovasi yang didukung oleh kolaborasi antarunit kerja, penerapan teknologi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja infrastruktur irigasi, tetapi juga mendorong efisiensi pemanfaatan air, pengendalian mutu, serta keberlanjutan layanan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber :

https://sda.pu.go.id/post/detail/inovasi_teknologi_untuk_tingkatkan_keandalan_infrastruktur_irigasi

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat upaya antisipasi di sejumlah wilayah yang rawan kekeringan melalui 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114 ribu meter kubik per detik. Tak hanya itu, berbagai infrastruktur air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk turut dioptimalkan guna menghadapi puncak musim kemarau panjang atau El Nino.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur air tersebut memiliki peran strategis guna menjaga ketersediaan air dalam menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau, terutama pada lahan-lahan pertanian.

“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah. Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim,” kata Menteri Dody.

Langkah strategis lainnya adalah mengoptimalkan pola operasi bendungan dan jaringan irigasi agar distribusi air tetap efisien. Kementerian PU juga memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiagakan ratusan peralatan pendukung, mulai dari 125 unit mobile pump, 921 pompa alkon, hingga 49 mesin bor yang siap dikerahkan ke daerah terdampak.

Selain fokus pada infrastruktur, Kementerian PU juga melakukan inventarisasi wilayah rawan kekeringan serta mengedukasi masyarakat terkait langkah adaptasi. Salah satunya melalui penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) yang dinilai efektif dalam menghemat penggunaan air di sektor pertanian.

Di sisi lain, percepatan pembangunan berbagai infrastruktur air juga terus dilakukan, mulai dari bendungan, jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah (JIAT), hingga sumur bor. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan air nasional dalam jangka panjang.

Saat ini, terdapat 240 bendungan dengan total kapasitas tampung mencapai 7,89 miliar m3 disiagakan untuk menjaga ketersediaan air. Selain itu, terdapat 601 situ dan danau dengan total volume tampungan mencapai 135,59 miliar m3, serta lebih dari 1.000 tampungan air baku yang turut menopang kebutuhan air masyarakat. (*)

Sumber Berita :

https://pu.go.id/berita/kementerian-pu-optimalkan-10-ribu-sumur-bor-jangkau-wilayah-rawan-kekeringan

Fenomena El Niño diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Menyikapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan guna menjaga ketersediaan sumber daya air serta meminimalkan dampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026. Di saat yang sama, fenomena El Niño diperkirakan berlangsung cukup panjang dan berpotensi berlanjut hingga awal tahun 2027, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan analisis BMKG pada Dasarian II Juli 2026, musim kemarau telah meluas di sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, serta sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Analisis sifat hujan menunjukkan bahwa 89,97% wilayah Indonesia berada pada kategori bawah normal, sementara hanya 3,96% berada pada kategori normal, 2,26% di atas normal, dan 3,8% jauh di atas normal. Kondisi tersebut menjadi indikator kuat perlunya langkah antisipatif dalam menjaga ketahanan sumber daya air nasional.

Menghadapi situasi tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat kesiapsiagaan melalui berbagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak kekeringan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan lembaga terkait guna menyelaraskan langkah mitigasi dan penanganan kekeringan di seluruh Indonesia.

Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Ditjen SDA juga mengoptimalkan pemanfaatan tampungan air melalui pengaturan pola operasi bendungan dan jaringan irigasi, melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta mendorong penerapan IPHA (Irigasi Padi Hemat Air) sebagai salah satu strategi efisiensi penggunaan air di sektor pertanian. Seluruh sarana dan prasarana sumber daya air juga dipastikan tetap berfungsi secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat selama musim kemarau.

Dalam aspek operasional, Ditjen SDA terus melakukan pengawasan penggunaan air agar sesuai dengan pola operasi dan alokasi yang telah ditetapkan. Kesiapan juga diperkuat melalui penyediaan anggaran, pembentukan Posko Penanggulangan Bencana dan Command Center di tingkat pusat maupun balai, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas seperti bendungan, jaringan irigasi, sumur bor, dan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), serta memastikan sumur bor dan JIAT (Jaringan Irigasi Air Tanah) yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal.

Kesiapan tersebut didukung oleh infrastruktur sumber daya air yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi 240 bendungan dengan total volume tampungan sekitar 5,51 miliar meter kubik, 601 situ dan danau dengan kapasitas tampungan mencapai 135,59 miliar meter kubik, 1.034 tampungan air baku dengan volume 435,67 juta meter kubik, serta 10.780 sumur bor yang memiliki kapasitas produksi sekitar 114.811 liter per detik. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung dalam menjaga keberlanjutan pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, maupun kebutuhan strategis lainnya selama musim kemarau. Dari sisi kesiapan peralatan, Ditjen SDA juga telah menyiagakan 323 unit mobil tangki air, 125 unit mobile pump, 921 unit pompa alkon, dan 40 unit mesin bor.

Melalui berbagai upaya tersebut, Ditjen SDA berkomitmen menjaga ketahanan sumber daya air nasional di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Dukungan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan upaya tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijaksana, sehingga ketersediaan sumber daya air tetap terjaga tidak hanya selama musim kemarau, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.

Sumber Berita :

https://www.instagram.com/p/DbadolVHxLz/?img_index=1 

Jakarta, 8 Juli 2026 – Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin bersama Komisi V DPR RI dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold A.P Ritiauw, beserta jajaran pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk para Kepala Balai, salah satunya Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan.

Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan sumber daya air pada tahun 2027 akan difokuskan pada penyelesaian program-program strategis yang sedang berjalan. Prioritas utama diarahkan pada kelanjutan pembangunan 14 bendungan yang masih dalam tahap pembangunan, dengan tetap memperhatikan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan revitalisasi sejumlah danau melalui dukungan pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Prioritas pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penyelesaian bendungan yang masih dalam proses pembangunan dengan alokasi anggaran yang terbatas, serta revitalisasi beberapa danau melalui pendanaan SBSN," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam rapat tersebut.

Keikutsertaan BHGK dalam Rapat Dengar Pendapat ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Hasil pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih terarah, efektif, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, bersih, dan akuntabel, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) mengikuti kegiatan Integrity and Corruption Risk Control in Construction (ICONIC) 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepatuhan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) secara daring pada Rabu (17/06).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta dari unit organisasi, unit kerja serta unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen SDA  dan menjadi wadah pembelajaran dan penguatan komitmen dalam mengendalikan risiko integritas serta mencegah potensi korupsi pada setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi bidang sumber daya air.

ICONIC 2026 menghadirkan sejumlah narasumber Plt. Direktur Kepatuhan Intern Ditjen SDA Syauqiyatul Afnani Rangkuti, Koordinator Inspektorat I Elbert Marangkup, Contract Administration and Risk Manager PT PP Ranto Haposan, serta Pemeriksa Ahli Madya Badan Pemeriksa Keuangan Hery Antaris.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip integritas, pengelolaan risiko, serta penguatan sistem pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Penguatan integritas dalam proses pembangunan memiliki dampak yang sangat nyata. Infrastruktur yang dibangun dengan tata kelola yang baik akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih terjamin, penggunaan anggaran yang lebih efektif, serta meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat menghambat pelayanan publik. 

Melalui penguatan integritas dan pengendalian risiko korupsi, diharapkan pembangunan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Bandung, 17 Juni 2026 – Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) mengikuti kegiatan Launching dan Sosialisasi Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pekerjaan Umum secara daring melalui Microsoft Teams. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian PU sekaligus tindak lanjut pelaksanaan Penilaian Transformasi Digital tahun sebelumnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan  Kementerian PU memperoleh pemahaman mengenai tahapan, metode, serta indikator yang digunakan dalam Penilaian Transformasi Digital Tahun 2026. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan transformasi digital serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Transformasi digital yang diterapkan di lingkungan Kementerian PU tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas layanan digital, pengelolaan data, keamanan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan proses kerja yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi antar unit kerja.

Melalui implementasi transformasi digital memberikan berbagai manfaat nyata bagi publik. Layanan publik menjadi lebih mudah diakses, proses administrasi lebih cepat, informasi lebih terbuka, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat. Selain itu, penerapan sistem digital yang terintegrasi juga mendukung terciptanya pelayanan yang lebih responsif, transparan, berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tanggal Publikasi : 17 Juni 2026

Bolaang Mongondow, 4 Juni 2026 – Dalam upaya menjaga keamanan dan keandalan infrastruktur sumber daya air, Tim Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) melaksanakan kunjungan lapangan ke Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pascakejadian banjir yang berdampak pada area bendungan dan lingkungan sekitarnya.

Kunjungan lapangan difokuskan pada pengecekan kembali kondisi instrumentasi bendungan, serta penanganan area longsoran yang terjadi akibat tingginya debit air saat banjir. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen bendungan tetap berfungsi dengan baik, sehingga keamanan bangunan dan pelayanan sumber daya air kepada masyarakat dapat terus terjaga.

Dalam pelaksanaannya, Tim BHGK didampingi oleh perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado yang terdiri atas PPK Perencanaan Bendungan, PPK Bendungan I, Kepala Unit Pengelola Bendungan (UPB) Bendungan Lolak, beserta tim teknis terkait. Sinergi antarunit ini menjadi bagian penting dalam memastikan hasil evaluasi lapangan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan efektif.

Sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dalam bidang  Kajian Hidrolika dan Geoteknik di Bangunan Air. BHGK berperan memberikan dukungan teknis melalui kajian kondisi bangunan air utama, longsoran dan evaluasi kinerja instrumentasi, serta rekomendasi penanganan terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi mempengaruhi keamanan bangunan air utama. Melalui kegiatan kunjungan advis teknis seperti ini, potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

Keberadaan bendungan yang aman dan berfungsi optimal memiliki manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari penyediaan air baku, mendukung kebutuhan irigasi pertanian, pengendalian banjir, hingga menjaga keberlanjutan sumber daya air di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pemantauan kondisi bendungan secara berkala menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan layanan tersebut tetap berjalan dengan baik.

Melalui koordinasi dan evaluasi lapangan yang berkelanjutan, BHGK bersama BWS Sulawesi I Manado berkomitmen mendukung pengelolaan Bendungan Lolak agar tetap andal, aman, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan demi mendukung ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan BHGK ke Bendungan Lolak
Tanggal Publikasi : 8 Juni 2026

Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan (BHGK) menyelenggarakan rapat internal evaluasi kinerja bulan Mei 2026 sebagai upaya memastikan seluruh program kerja berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai HGK, Handri Alun Bawono. Kegiatan ini menjadi forum untuk meninjau capaian kinerja sekaligus menyusun langkah tindak-lanjut dalam mendukung peningkatan layanan publik.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek strategis dibahas, mulai dari pengelolaan website dan media sosial, layanan teknis, pengembangan dan perekayasaan, hingga pengelolaan aset negara. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas informasi yang dapat diakses masyarakat melalui website dan media sosial. Ke depan, Balai HGK akan terus menghadirkan konten yang lebih informatif dan memperbarui tampilan website agar semakin mudah digunakan oleh masyarakat. Upaya ini telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya keterlibatan audiens pada media sosial Balai HGK sepanjang tahun 2026.

Selain itu, Balai HGK juga terus memperkuat tata kelola aset negara secara tertib dan akuntabel guna mendukung kelancaran operasional serta pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Di bidang teknis, berbagai layanan dan kegiatan pengembangan yang berkaitan dengan sumber daya air terus berjalan sesuai target, sehingga dapat mendukung penyediaan data, kajian, dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur keairan.

Melalui evaluasi rutin ini, Balai HGK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, serta memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Sumber : Rapat Internal BHGK bulan Mei tahun 2026 
Tanggal Publikasi : 25 Mei 2026

Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Konsep RSNI 8137:2015 tentang Pengukuran Debit pada Saluran Terbuka Menggunakan Bangunan Ukur Tipe Pelimpah Atas pada tanggal 21 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Prioritas Roadmap Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS) BHGK 2025-2027, dimana SNI tersebut menjadi salah satu standar prioritas pengembangan untuk mendukung kebutuhan teknis sektor sumber daya air. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperbarui acuan normatif yang digunakan, seiring adanya revisi dan pembaruan standar internasional ISO dan ASTM, mendukung pengembangan jaringan irigasi melalui peningkatan akurasi distribusi air dan efisiensi layanan irigasi dengan standar pengukuran yang andal, serta mengakomodasi perkembangan kajian dan metode pengukuran debit pada saluran terbuka agar standar tetap relevan, mutakhir, dan aplikatif.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Handri Alun Bawono,  dimana pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa maksud dan tujuan penyusunan konsep RSNI ini adalah untuk memperbaharui standar pengukuran debit pada saluran terbuka agar selaras dengan perkembangan standar internasional, memenuhi kebutuhan teknis pengelolaan sumber daya air, serta menyelaraskan perkembangan metode pengukuran debit terkini. Selain itu, pembaruan ini juga bertujuan meningkatkan relevansi dan penerapan standar di lapangan, mendukung akurasi pembagian air irigasi, menjamin keseragaman dan keakuratan hasil pengukuran, serta mengkomodasi perkembangan penelitian dan inovasi teknis di bidang pengukuran debit saluran terbuka.

Pembahasan berlangsung secara aktif melalui sesi diskusi yang menghadirkan para akademisi dan praktisi di bidang hidrolika dan sumber daya air serta perwakilan dari Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastrukur Bidang Sumber Daya Air. Adapun narasumber yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, yaitu:

• Prof. Ir. Indratmo, M.Sc., Ph.D. dari Institut Teknologi Bandung 
• Ir. F. Yiniarti Eka Kumala, Dipl. HE. dari Universitas Parahyangan 
• Dr. Ir. Istiarto, M. Eng. dari Universitas Gadjah Mada 
• Dr. Ir. Sumiadi, ST., MT. dari Universitas Brawijaya 

Melalui kegiatan ini, diharapkan konsep RSNI 8137:2015 dapat semakin disempurnakan sehingga menghasilkan standar pengukuran debit yang lebih mutakhir, akurat dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta standar internasional. Standar ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan jaringan irigasi yang lebih tepat dan adil, menjadi acuan teknis bagi para pemangku kepentingan di bidang sumber daya air, serta mendukung peningkatan kinerja infrastruktur sumber daya air, ketahanan pangan, dan pengelolaan air berkelanjutan sesuai perkembangan regulasi dari kebutuhan sektor konstruksi sumber daya air.

Sumber : Dokumentasi Konsep RSNI 8137:2015 
Tanggal Publikasi : 21 Mei 2026