“Banjir tidak bisa dihilangkan sama sekali, hanya bisa diminimalisir saja,” ucap Direktur Bina OP Agung Djuhartono saat mendampingi Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Lempake yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur pada 23 Januari 2020.
Ia menambahkan bahwa bencana yang satu ini, dimanapun ia menghampiri, memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kenapa? Karena semakin ke sini, curah hujan semakin tinggi, belum lagi durasinya yang semakin lama. Tapi bukan itu saja penyebabnya. Daya serap tanah yang terus berkurang akibat aktivitas manusia, tentu tidak bisa lagi dengan maksimal menyerap air hujan yang turun. Bisa jadi karena di bagian hulu sungai sudah semakin gundul akibat penebangan pohon sembarangan. Bisa juga karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menuntut naiknya rumah hunian, juga gedung lainnya yang artinya drainase semakin berkurang. Belum lagi, hunian di bantaran sungai yang semakin marak, sehingga banjir kerap melanda beberapa daerah.
Banjir yang melanda Samarinda pada bulan Juni 2019 lalu, terjadi akibat curah hujan yang tinggi dengan durasi hujan lebih dari 8 jam. Dampaknya, banyak wilayah yang digenangi air setinggi 50-150 cm. Banyak kegiatan yang lumpuh, juga kerugian yang menimpa warganya.
Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis terkait solusi jangka panjang apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir banjir di Samarinda, memaparkan bahwa akan segera dilaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam Masterplan Pengendalian Banjir Kota Samarinda. “Program ini akan dibagi ke beberapa segmen yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, misalnya pada bagian hulu akan diperbanyak kolam retensi yang berguna untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke Sungai Karangmumus yang akan berakhir ke Sungai Mahakam, melakukan revitalisasi terhadap Bendungan Lempake, juga menaturalisasi sungai di kawasan Bayur,” papar Anang ke para anggota Komisi V DPR RI.
Di beberapa segmen lainnya, akan dibangun tanggul untuk meminimalisir dampak banjir, revitalisasi rawa, pembuatan sistem polder dan pompa pada beberapa perumahan yang berpotensi terkena dampak banjir, juga memperbanyak kolam retensi sebagai tampungan air. Anang menambahkan bahwa ia akan segera bekerjasama dengan pemerintah kota Samarinda terkait pembebasan lahan agar program Masterplan Pengendalian Banjir Kota Samarinda bisa terlaksana dengan baik. (dro/ams KompuSDA)
Sisda Bali
2020-02-21 02:53:15
