Balai Wilayah Sungai Kalimantan I menggelar rapat secara hybrid, baik offline maupun virtual, di Kantor BWS Kalimantan I Pontianak, Jumat (08/08). Rapat yang dipimpin oleh Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, ini dihadiri oleh pejabat struktural, Kepala Dinas PU Kabupaten Kubu Raya, serta perwakilan dari lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Rapat ini menekankan pentingnya peran aktif seluruh stakeholder dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPLAH dan Instruksi Presiden (Inpres) agar hasil pekerjaan memenuhi standar mutu, tepat waktu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, rapat juga membahas adanya beberapa usulan kegiatan pada Inpres Tahap II dan III yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BWS Kalimantan I mendorong inventarisasi pada lokasi DI/DIR yang bersinggungan dengan kawasan hutan, serta pengajuan izin kolektif kepada Kementerian Kehutanan. Jika proses perizinan memerlukan waktu lama, kegiatan dapat dialihkan ke lokasi lain dengan tetap memperhatikan output dan outcome yang telah disepakati.

Melalui langkah-langkah ini, BWS Kalimantan I berharap sinergi lintas pihak semakin kuat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak mengadakan kegiatan senam pagi bersama di halaman kantor BWSK I, Jumat (08/08).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK), Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air (Satker PS), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), seluruh pegawai BWSK I, serta jajaran Dharma Wanita Persatuan BWSK I.

Selain senam pagi, suasana semakin meriah dengan penggunaan atribut bernuansa merah putih oleh para peserta. Hal ini semakin menguatkan rasa cinta tanah air sekaligus menjadi simbol semangat kebangsaan yang membara di lingkungan BWSK I.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai semakin siap menyambut HUT RI ke-80 dengan semangat kerja yang tinggi, kebersamaan yang erat, dan jiwa nasionalisme yang terus terjaga.
 

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menggelar dua rangkaian kegiatan dalam rangka Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2025-2026, yakni Rapat Komisi dan Sidang Pleno II. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 4–5 Agustus 2025, bertempat di Kantor BWS Kalimantan I Pontianak.

Rangkaian dimulai dengan pelaksanaan Rapat Komisi pada Senin (4/8), yang diikuti secara aktif oleh para anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kapuas (TKPSDA WS Kapuas). Dalam sesi ini, peserta terlibat dalam diskusi teknis guna menyusun rekomendasi alokasi air berdasarkan data dan kebutuhan aktual dari berbagai sektor pengguna air.

Keesokan harinya, Sidang Pleno II digelar pada Selasa (5/8) sebagai forum utama dalam pengambilan keputusan Penetapan RAAT WS Kapuas Tahun 2025-2026. Sidang ini diawali dengan laporan dari Ketua Panitia, Yosef Iwan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, M. Tahid, serta arahan dari Suprabawa, Perwakilan Ketua TKPSDA WS Kapuas. Setelah sesi pembukaan, acara berlanjut dengan pembahasan final dan penyusunan keputusan terkait penetapan RAAT Tahun 2025-2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan RAAT Tahun 2025-2026 dapat menjadi panduan yang terukur dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kapuas, demi mendukung kebutuhan lintas sektor sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I bersama sejumlah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Dialog dan Penyerapan Aspirasi yang digelar oleh Anggota DPR RI Komisi V, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, sebagai bagian dari kunjungan kerja masa reses.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan program pembangunan pemerintah pusat di Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyerap usulan dan aspirasi prioritas untuk penyusunan program Tahun Anggaran 2026.

Dalam dialog, H. Syarief Abdullah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan lingkar, jembatan, dan tol baru guna mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah titik kawasan perkotaan. Selain itu, isu ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi juga menjadi sorotan utama, khususnya dalam mendukung pertanian pasang surut yang menjadi ciri khas Kalimantan Barat.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Balai Wilayah Sungai, unit teknis Kementerian PU lainnya, dan pemerintah daerah agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, turut menyampaikan paparan menyeluruh terkait rencana kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan I di bidang sumber daya air untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan dan jajaran dari BPJN Kalbar, BPTD, BWS Kalimantan I, Balai Penataan Bangunan, BP3KP, BP2JK, serta SNVT Prasarana Strategis Kalbar.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Program Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. (01/08)

Rapat ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa dukungan infrastruktur sumber daya air berjalan dengan efektif, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan baik. Dukungan tersebut disalurkan antara lain melalui program OPLAH (Optimalisasi Lahan Rawa) dan INPRES tentang Peningkatan Produksi Pangan Nasional, sebagai langkah konkret mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Barat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, beberapa diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari berbagai kabupaten/kota.

Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, M. Tahid, menyampaikan harapan agar seluruh pekerjaan di lapangan dapat terus berjalan baik, dengan koordinasi yang lancar dan pelaksanaan yang tepat waktu guna mendukung target swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga memaparkan uraian kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, termasuk bentuk dukungan melalui program OPLAH dan INPRES, serta rencana kerja lanjutan dalam mendukung upaya percepatan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Barat. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini akan terus diadakan secara berkala agar perkembangan di lapangan dapat terus dipantau dan disempurnakan.

Melalui koordinasi yang kuat dan evaluasi rutin, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan sektor pertanian melalui penguatan infrastruktur sumber daya air yang handal, efisien, dan berkelanjutan.
 

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menyelenggarakan kegiatan  penandatanganan kontrak kerja dan pelatihan bagi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2025, bertempat di Aula Politeknik Negeri Pontianak (Polnep). Acara turut dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Ketua Panitia, serta para pengawas di lingkungan BWS Kalimantan I.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Panitia, Sumalianto, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Kalimantan I, Fadiah. Dalam sambutannya, Fadiah menyampaikan menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dalam membekali TPM sebelum turun ke lapangan. Sebanyak 767 titik lokasi pelaksanaan tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota di seluruh Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar para TPM memahami dengan baik apa yang harus dilaksanakan di lapangan.

Sementara itu, dalam arahannya, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, menekankan pentingnya peran TPM dalam mendampingi petani atau organisasi petani di lapangan, baik dalam pelaksanaan maupun saat terjadi perubahan kegiatan. TPM diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membimbing petani agar benar-benar memahami proses yang berjalan.

Melalui penandatanganan kontrak dan pelatihan ini, diharapkan para TPM dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendampingi petani, menjaga fungsi irigasi, dan memastikan program berjalan tepat sasaran. Dengan pendampingan yang tepat, petani dapat meningkatkan produktivitas tanam, sehingga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Barat.