Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakuisisi PT Palyja didukung Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta. Rencananya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mengakuisisi Palyja.

Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta Firdaus Ali menilai, gugatan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air, menghambat akuisisi atau pembelian saham PT Palyja oleh Jokowi. Padahal tujuannya untuk memperbaiki layanan dan pemenuhan kebutuhan warga Jakarta akan air bersih.

"Saya mengimbau teman-teman di Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air agar mencabut gugatannya. Hal ini demi kelancaran proses akuisisi," kata Guru Besar Fakultas Teknik UI ini saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/3).

Firdaus mengungkapkan, tujuan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air adalah agar Pemprov DKI Jakarta memutus swastanisasi air di ibu kota. Dan langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah benar.

"Jadi saya pikir sudah saatnya gugatan dicabut, karena tujuan awal kan sudah tercapai. Kalau gugatan tidak dicabut justru akan menghambat proses akuisisi, dan swastanisasi air terus berlanjut karena saham pengelolaan air masih dimiliki Palyja selaku perusahaan asing," ujarnya.

Firdaus menambahkan, khawatir akuisisi ini tidak bisa terealisasi jika tidak dilakukan secepatnya. Sebab, bisa saja dalam beberapa waktu ke depan DKI Jakarta akan berganti kepemimpinan. Karena kemungkinan Jokowi maju nyapres.

"Kalau nanti kepemimpinan, mungkin akan ganti kebijakan dan proses akuisisi bisa saja terhenti. Itu yang menjadi kekhawatiran saya," tandasnya.