Kementerian PUPR Siapkan Program Infrastruktur di Aceh Untuk 2022

Aceh •

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyiapkan sejumlah program pembangunan infrastruktur Provinsi Aceh untuk 2022.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan program yang akan dijalankan tahun depan tersebut dilakukan di beberapa sektor seperti smber daya air (SDA) sudah dicanangkan penyelesaian Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoha, dan Bendung Krueng Pase. Selain itu ada program pengendalian banjir di Krueng Aceh, pembangunan embung di Krueng Raya, dan pengamanan pantai di Meulaboh.

"Program dari sektor Bina Marga di antaranya jaringan Jalan Jantho-Keumala dan Jalan Geumpang-Pameu. “Kemudian juga ada berbagai jembatan strategis dan pemeliharaan rutin atau preservasi jalan,” ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (26/4/2021). Beberapa program terkait Sektor Cipta Karya di antaranya optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) dan peningkatan SPAM kapasitas 50 liter per detik di Garot, Kabupaten Pidie.

Program lainnya terkait rencana SPAM Regional Banda Aceh-Aceh Besar dan kualitas peningkatan permukiman kumuh tersebar di Banda Aceh dan Sabang.
Kemudian untuk sektor perumahan ada beberapa program seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), rumah susun dan rumah khusus terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Sebagian besar sudah dimasukkan di program kerja 2022,” kata Kepala BPIW tersebut. Sebelumnya Kementerian PUPR siap mendorong penyaluran dana program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Provinsi Aceh senilai Rp69,4 miliar melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Teuku Faisal Riza mengemukakan bahwa anggaran Balai P2P Sumatera I senilai Rp69,4 miliar tersebut akan disalurkan untuk membantu masyarakat melaksanakan peningkatan kualitas rumah melalui kegiatan bedah rumah untuk 3.470 unit rumah tidak layak huni di provinsi tersebut.

Sumber: Aceh Online