Aceh Besar - Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS1) mengadakan acara Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan E-Monitoring pada tanggal 8 dan 9 September 2016. Acara yang dipanitiai oleh PPK Ketatalaksanaan ini berlangsung di Hotel The Pade Lampeuneureut Kecamatan Darul Imarah dan diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari lingkungan BWSS1 dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air(DJSDA), Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan diawali dengan pembacaan laporan oleh Bapak Roni Saputra, ST, MT, selaku ketua panitia pelaksana kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kasi Pelaksana BWSS1.

Pada hari pertama membahas tentang Bimbingan Teknis SMM dengan Ibu Dian Ardhani, ST, M.Eng, Kasi Wilayah I Subdit Evaluasi dan Manajemen Mutu, dan Bapak Agung Setiawan, ST, MPSDA, Pelaksana Wilayah Subdit Evaluasi dan Manajemen Mutu sebagai narasumber. Manajemen Mutu merupakan perangkaian dan pengelolaan semua aktifitas/kegiatan yang ditugaskan untuk mencapai produksi yang bermutu yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan demi mencapai dan mempertahankan mutu yang baik serta menangani kendala dalam penjagaan mutu. Secara garis besar materi yang disampaikan terdiri dari Kebijakan SMM Direktorat Jenderal SDA, Rencana mutu (RMP dan RMK), Prosedur wajib DJSDA, dan Prosedur audit mutu internal. Ibu Dian menyampaikan bahwa kunci kesuksesan dalam pelaksanaan SMM adalah kesadaran, kepedulian, komitmen, dan Kebersamaan. Peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan manajemen mutu adalah UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi, PP No. 29 tahun 2010 lampiran III butir c dan lampiran IVa butir c, dan Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang SMM departemen PU. Dalam diskusi yang berlangsung Bapak Agung menjelaskan bahwa pelaku kegiatan harus memenuhi syarat, pengawas lapangan harus memahami tugasnya, auditer harus mengetahui bidang yang diaudit, begitu juga dengan petugas-petugas lainnya. Syarat dalam pemilihan pelaksana kegiatan sangat perlu untuk diperhatikan.

Pada hari berikutnya dibahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang merupakan produk akhir dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. Arahan yang diberikan berupa tatacara penyusunan laporan yang baik dan benar. Di akhir kegiatan diadakan post test untuk memperoleh umpan balik dari peserta.

Sesi terakhir dari acara adalah bimbingan e-monitoring oleh Bapak Harold Laski, ST, M.Eng, penyusun Monev dan laporan Subdit Evaluasi dan Manajemen Mutu. Bimbingan mengenai pengisian data pada e-monitoring, merupakan aplikasi monitoring berbasis web yang dipantau langsung oleh presiden. Dalam menggunakan aplikasi tersebut dibutuhkan persiapan data terlebih dahulu. Data harus lengkap sehingga semua kolom informasi pada aplikasi dapat terisi dengan sesuai.

Dalam sambutan penutupan, PPK Ketatalaksaan berpesan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah di lingkungan BWSS1 dalam pelaksanaan SMM. Diharapkan peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sehingga menjadi lebih bermanfaat.