Pelantikan eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum: Tahun 2014 Tantangan untuk Kerja Keras dan Optimalkan Anggaran

Kementerian PU-PR •

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melantik pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (9/5). Dalam pelantikan tersebut, pejabat-pejabat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang dilantik antara lain, Ir. Imam Santoso, M.Sc yang sebelumnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana menjadi DIrektur Sungai dan Pantai, menggantikan Pitoyo Subandrio yang telah memasuki masa purna bakti. Selanjutnya, Ir. Bobby Prabowo, CES yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Irigasi, dilantik menjadi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana menggantikan Imam Santoso.

Menteri Pekerjaan Umum dalam sambutannya, mengatakan bahwa pelantikan jabatan dilakukan karena adanya mutasi jabatan dan masa purna bakti bagi tiap pejabat baru yang dilantik dan bagi pejabat yang digantikan. Beberapa catatan ditekankan oleh Djoko Kirmanto, yaitu dikatakan bahwa di tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar yakni Rp 84,2 triliun. Namun, hingga bulan Mei 2014, progres keuangan baru mencapai kurang dari 12%. “ Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan mengoptimalkan anggaran”, jelasnya. Hal kedua adalah, tahun 2014 ini merupakan tahun politik, di mana terjadi dua event penting di negara kita, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Terkait dengan hal ini dikatakan Menteri PU agar tiap pegawai tetap menjaga kekompakan, kebersaman dan netralitas, dengan tidak mengikuti kancah percaturan politik, namun wajib berperan serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai kewajiban bagi tiap warga negara.

Yang ditekankan lainnya, mengenai tata birokrasi menuju disiplin dan keterukuran kinerja, mengatur sasaran kinerja jabatan dan disiplin jam kerja. Terkait target reformasi birokrasi pula, dikatakan Menteri PU bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya. Dan hingga kini, Kementerian PU berada di nilai B+ dalam hal pencapaian target reformasi birokrasi.

Sumber : sda.pu.go.id