Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
19 March 2021
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Nasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini petani. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di samping membangun infrastruktur berskala besar seperti bendungan, juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah dengan menggandeng petani di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) untuk ikut serta bekerja dalam program Padat Karya Tunai (PKT). Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PKT melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen. BBWSBS dalam pelaksanaannya, juga berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada, yakni kegiatan P3TGAI dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) secara swakelola atau tidak dipihakketigakan/ dikontraktualkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum P3TGAI Pasal 8 yakni P3TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas dan Pasal 16 Penerima P3TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain. Secara keseluruhan di Provinsi Jateng dan Jatim, program P3TGAI Tahun Anggaran (T.A.) 2021 yang dilaksanakan oleh BBWSBS menjangkau sebanyak 550 lokasi dengan anggaran sekitar Rp124 M. Adapun peta sebarannya meliputi 164 lokasi di tujuh kabupaten di Jateng, dengan rincian Boyolali 26 lokasi, Karanganyar 22 lokasi, Klaten 25 lokasi, Sragen 24 lokasi, Sukoharjo 31 lokasi, Wonogiri 31 lokasi, dan Blora 11 lokasi. Sedangkan untuk wilayah Jatim tersebar di sembilan kabupaten, dengan rincian Bojonegoro 38 lokasi, Gresik 23 lokasi, Lamongan 24 lokasi, Madiun 70 lokasi, Magetan 29 lokasi, Ngawi 29 lokasi, Pacitan 43 lokasi, Ponorogo 100 lokasi, serta Tuban 30 lokasi. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, pemerintah desa juga diharapakan turut bertanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan infrastuktur yang telah dibangun melalui dana P3TGAI sebagai aset, guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi desa yang ada di wilayah kerja BBWSBS. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
08 September 2021
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengadakan Sosialisasi Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Pidekso di Kantor Bupati Wonogiri pada Selasa, (07/09/2021). Perwakilan dari BBWS Bengawan Solo yang hadir pada kegiatan ini adalah Subkoordinator Perencanaan Umum BBWS Bengawan Solo, Adiel Putra Wijaya, ST., M.Eng, PPK Pengadaan Tanah BBWS Bengawan Solo Anisa Hayu Widwiasih, SE, dan Tim PPK IRWA I BBWS Bengawan Solo. Kegiatan yang diadakan di Kantor Bupati Wonogiri ini sebelumnya telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.Kegiatan Sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh 15 perwakilan Kepala Desa/Lurah yang terdampak pembangunan Daerah Irigasi Pidekso Jaringan irigasi D.I Pidekso diketahui sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air irigasi yang dapat menyediakan air baku sebesar 300 liter/detik di wilayah Kabupaten Wonogiri. Sebagai wilayah konservasi, adanya Jaringan Irigasi D. I. Pidekso yang mengairi area irigasi seluas 1.500 Ha akan meningkatkan intensitas tanam dari 133% ke 240%, dengan kebutuhan tanah untuk jaringan irigasi seluas 412.061 m2. Pengadaan tanah yang direncanakan di tahun 2021-2022 ini nantinya akan berlanjut pada pembangunan fisik jaringan irigasi di tahun 2023 sampai tahun 2024. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang diwakili oleh PPK Pengadaan Tanah BBWS Bengawan Solo berharap agar masyarakat mau mendukung salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, "Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat khususnya Pemkab Wonogiri untuk pengadaan tanah ini, karena nantinya ini akan menjadi salah satu infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan kemakmuran masyarakat khususnya di Kecamatan Baturetno dan Kecamatan Giriwoyo," paparnya. Menanggapi pernyataan BBWS Bengawan Solo, Bupati Wonogiri menyatakan jika Pemkab Wonogiri memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Bupati Wonogiri juga mengungkap jika nantinya kegiatan sosialisasi akan digelar pada level kecamatan. "Kami mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Nantinya kegiatan sosialisasi akan digelar di tiap kecamatan atau di level kecamatan dengan menghadirkan seluruh kepala desa dengan tujuan memberikan ruang yang seluas luasnya untuk masyarakat," paparnya. (BBWSBS/ Safira Dita)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tukul Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, Minggu (14/02/2021). Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. Jokowi mengatakan bahwa bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, untuk mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku kurang lebih 300 liter per detik, dan tentu saja ini adalah untuk warga Pacitan dengan kapasitas tampung 8,68 juta meter kubik. Selain itu, sambung Jokowi, Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu mengairi 600 hektare sawah, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. InsyaAllah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan. “Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras. “Semoga Bendungan Tukul ini menjadi infrastruktur untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pacitan, karena bisa menyuplai irigasi 600 hektare, air baku 300 liter per detik, dan potensi energi listrik untuk wisata dan konservasi,” katanya. Untuk diketahui Bendungan Tukul dibangun di lahan seluas 44,81 ha, tepatnya di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter/detik, Bendungan Tukul dibangun dengan tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, yang memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kunik dan dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik/detik(bbwsbs/charis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
12 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 di Madiun, Jawa Timur, Senin (12/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemerintah pusat telah banyak membangun infrastruktur khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya air (SDA), baik melalui pembangunan bendungan dengan skala alokasi dana yang cukup besar hingga pada alokasi dana yang dapat dikatakan kecil, salah satunya adalah P3TGAI. Tahun ini merupakan tahun kesembilan pelaksanaan P3TGAI di BBWSBS. Total penerima P3TGAI pada T.A. 2021 di BBWSBS yakni 550 lokasi yang terbagi menjadi dua provinsi yaitu Jawa Tengah sebanyak 164 lokasi dan Jawa Timur dengan jumlah 386 lokasi. Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., turut menyampaikan bahwa pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA III Madiun dimulai April sampai dengan Agustus dengan total 271 yang terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan dengan nilai alokasi dana sebesar Rp195 juta per lokasi untuk masing-masing Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diwujudkan dengan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yaitu pembuatan lining saluran irigasi, sehingga diharapkan akan sangat bermanfaat bagi petani dalam rangka meningkatkan produktivitas panen. “Pelaksanaan P3TGAI Tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memafaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara. Saya juga berpesan agar selalu mematuhi protokol kesehatan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini,” imbuhnya. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, untuk desa yang menerima P3TGAI diharapkan agar melaksanakan pekerjakan sesuai arahan yakni mengerjakan program tersebut secara tepat waktu, tertib administrasi, dan tertib anggaran. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
PU NET