Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
14 October 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melaksanakan pengisian awal (impounding) waduk di Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (14/10/2021). Acara yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bendungan Pidekso merupakan bendungan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Bendungan Pidekso nantinya akan memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi seluas 1.500 Ha, penyediaan air baku sebesar 300 lt/detik dan dapat mereduksi banjir sebesar 322,60 m3/detik. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi dari tampungan Bendungan Pidekso sebesar 25 juta m3 yang berada di area genangan seluas 232 Ha. Selain irigasi, juga sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses impounding dilakukan secara simbolis dengan menekan sirine oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Sudirman, MM., Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dan didampingi Bupati Wonogiri, Joko Sutopo beserta jajarannya. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan pembangunan Bendungan Pidekso telah melewati perjalanan Panjang untuk mencapai momen ini antara lain sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi persetujuan pengisian waduk. Proses ini perlu dilalui untuk menjamin keamanan terhadap konstruksi bendungan yang dilaksanakan. “Pekerjaan Bendungan Pidekso dilaksanakan mulai tahun 2014 dan direncanakan selesai pada tahun 2022 dengan biaya sebesar 794 M dengan sumber dana APBN. Saat ini progres fisik pembangunan Bendungan Pidekso sebesar 80,13%.,” ujarnya. Agus menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri sendiri hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum. Dengan adanya Bendungan Pidekso ini juga diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Pidekso dapat diandalkan saat musim kemarau tiba. “Di musim hujan, Bendungan Pidekso difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali banjir. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Pidekso juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata. Saya berharap proyek pembangunan Bendungan Pidekso, dapat segera terselesaikan dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga, utamanya untuk keperluan irigasi, penyedia air baku, dan pengendali banjir di Kabupaten Wonogiri,” pesan Agus. Pengisian Bendungan Pidekso dilaksanakan secara bertahap agar dapat memantau perilaku bendungan secara intensif. Selama pelaksanaan yang membutuhkan waktu 39 hari, air tetap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian hilir bendungan. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan Wonogiri mempunyai potensi air bersih yang cukup besar. Air bersih tersebut bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan yang selama ini melanda wilayah Wonogiri bagian selatan. “Wilayah Wonogiri bagian selatan seperti Kecamatan Giriwoyo, Giritontro, Pracimantoro dan Paranggupito bakal menikmati efek dari pembangunan Waduk Pidekso,” ujarnya. Joko Sutopo mengatakan, selain air bersih, pembangunan waduk juga bermanfaat untuk lahan pertanian. “Kami selalu berusaha dan berkontribusi agar pembangunan cepat selesai sesuai target. Karena aspek kemanfaatannya luar biasa, atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama masyarakat mengungkapkan terima kasih kepada BBWS Bengawan Solo dengan dibangunnya Bendungan Pidekso. Kehadiran Bendung Pidekso tidak hanya sebagai pengendali banjir dan tampungan air baku, tapi juga sebagai objek konservasi pariwisata,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
31 July 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melaksanakan pengisian awal (impounding) waduk di Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (31/07/2021). Pekerjaan Bendungan Bendo dilaksanakan mulai tahun 2013 dan direncanakan selesai pada tahun 2021 dengan biaya sebesar 1.072.086.583.000 dengan sumber dana APBN. Saat ini progres fisik pembangunan Bendungan Bendo sebesar 95,77%. Proses impounding dilakukan secara simbolis oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dan didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko beserta jajarannya menekan tombol sirene. Acara yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan pembangunan Bendungan Bendo telah melewati perjalanan Panjang untuk mencapai momen ini antara lain sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi persetujuan pengisian waduk. Proses ini perlu dilalui untuk menjamin keamanan terhadap konstruksi bendungan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya juga membutuhkan pembebasan tanah milik masyarakat dan instansi Pemerintah (Perhutani) sebesar 316,94 Ha “Saat ini progres fisik bendungan yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun 2013 ini telah mencapai 95%. Bendungan Bendo telah memasuki akhir pekerjaan konstruksi sehingga diperlukan pengisian awal waduk sebagai salah satu persyaratan pengoperasian bendungan,” ujarnya. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Bendo dapat diandalkan saat musim kemarau tiba, ketika Bendungan Bendo mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. “Di musim hujan, Bendungan Bendo difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali banjir. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Bendo juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata karena sudah disipakkan ruang terbuka hijau. Saya berharap proyek pembangunan Bendungan Bendo, dapat segera terselesaikan dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga, utamanya untuk keperluan irigasi, penyedia air baku, dan pengendali banjir di Kota Ponorogo,” pesan Agus. Perlu saya sampaikan bahwa pengisian Bendungan Bendo dilaksanakan secara bertahap agar dapat memantau perilaku bendungan secara intensif. Selama pelaksanaan yang membutuhkan waktu 91 hari, air tetap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian hilir bendungan. “Pengisian awal waduk Bendungan Bendo ini dilaksanakan pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 dan diberlakukannya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Darurat. Sehingga, diharapkan para hadirin tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan demi keselamatan dan kesehatan bersama,” ujar Agus. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama masyarakat mengungkapkan terimakasih kepada BBWS Bengawan Solo dengan dibangunnya Bendungan Bendo. “Kami akan pelihara pembangunan infrastuktur bendungan ini, karena manfaat yang dihasilkan akan membawa kemakmuran bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo,” pungkasnya. Sebagai informasi, Bendungan Bendo berada di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang dikerjakan sejak tahun 2013. Bendungan Bendo merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Pekerjaan Bendungan Bendo saat ini telah memasuki akhir pekerjaan konstruksi dengan progress sebesar 95.77 %. Bendungan Bendo dibangun dengan kapasitas total tampungan sebesar 43,11 juta m3 dengan tinggi bendungan 71 m. Kehadiran bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Bendungan Bendo direncanakan memiliki manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan irigasi seluas 7.800 Ha, penyediaan air baku sebesar 370 liter/detik, dan mampu mereduksi banjir sebesar 420 m3/detik menjadi 290 m3/detik. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
12 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 di Madiun, Jawa Timur, Senin (12/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemerintah pusat telah banyak membangun infrastruktur khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya air (SDA), baik melalui pembangunan bendungan dengan skala alokasi dana yang cukup besar hingga pada alokasi dana yang dapat dikatakan kecil, salah satunya adalah P3TGAI. Tahun ini merupakan tahun kesembilan pelaksanaan P3TGAI di BBWSBS. Total penerima P3TGAI pada T.A. 2021 di BBWSBS yakni 550 lokasi yang terbagi menjadi dua provinsi yaitu Jawa Tengah sebanyak 164 lokasi dan Jawa Timur dengan jumlah 386 lokasi. Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., turut menyampaikan bahwa pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA III Madiun dimulai April sampai dengan Agustus dengan total 271 yang terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan dengan nilai alokasi dana sebesar Rp195 juta per lokasi untuk masing-masing Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diwujudkan dengan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yaitu pembuatan lining saluran irigasi, sehingga diharapkan akan sangat bermanfaat bagi petani dalam rangka meningkatkan produktivitas panen. “Pelaksanaan P3TGAI Tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memafaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara. Saya juga berpesan agar selalu mematuhi protokol kesehatan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini,” imbuhnya. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, untuk desa yang menerima P3TGAI diharapkan agar melaksanakan pekerjakan sesuai arahan yakni mengerjakan program tersebut secara tepat waktu, tertib administrasi, dan tertib anggaran. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
10 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan Diskusi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Wilayah Sungai Bengawan Solo di Gedung Jasa Tirta, Sukoharo, Sabtu (10/04/2021). Acara ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diskusi ini selain diikuti oleh Komunitas Peduli Sungai dan Komunitas Peduli Waduk, juga diikuti oleh akademisi dan mahasiswa yang nantinya akan terjun dan terlibat langsung dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keberlangsungan lingkungan wilayah sungai harus djaga dan dipelihara bersama. Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.Si selaku Kepala Bidang O & P SDA Benagwan Solo menyampaikan bahwa kegiatan GN-KPA yang sudah dilaksanakan BBWS Bengawan Solo dalam rangka memperingati Hari Air Dunia Tahun 2021 yaitu bekerja sama dengan Komunitas Peduli Waduk melakukan penanaman pohon di greenbelt bendungan secara bertahap yaitu di Waduk Delingan, Kabupaten Karanganyar 100 pohon; Waduk Pacal, Kabupaten Bojonegoro 100 pohon dan penebaran benih ikan sebanyak 25.000 ekor; Waduk Cengklik, Kabupaten Boyolali 100 pohon dan penebaran benih ikan sebanyak 5000 ekor; serta Waduk Ketro, Kabupaten Sragen 100 pohon dan penebaran benih ikan sebanyak 5000 ekor. “Nah pohon yang sudah kita tanam ini sekitar 600 pohon, nantinya secara bertahap akan kita laksanakan dan tentunya diikuti dengan monitoring dan evaluasinya,” sambungnya. Ketua Sekretariat GN-KPA Kementerian PUPR Ir. Sumudi Kartono, SP1 menyampaikan arahan Menteri PUPR bahwa semua infrastruktur PUPR itu harus dihijaukan dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis terutama buah-buahan agar nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Jangan hanya membudayakan menanam tanaman saja, tetapi menumbuhkan, sehingga pohon yang sudah ditanam harus dirawat agar tumbuh besar dan mengasilkan buah tersebut. “Mari kita kelola dan jaga air ini, kita manfaatkan dan selamatkan air ini bersama agar kelestarian sumber daya air dapat terjaga sampai generasi yang akan datang, saya berharap acara seperti ini bisa sering dilakukan dengan komunitas-komunitas, dan tentunya kalangan akademisi agar nantinya bisa disosialisasikan kepada generasi-generasi muda,” tutupnya. Akhmad Ramdhon S.Sos, MA selaku Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) mengaku sangat senang bisa diajak dalam diskusi ini. Dengan acara seperti ini diharapakan terjadinya sinergitas antara instansi pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Untuk diketahui, kegiatan GN-KPA ini sesuai dan selaras dengan misi ke-lima dari Kementerian PUPR yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi guna mendukung sektor-sektor domestik dalam rangka kemandirian ekonomi di seluruh Indonesia(BBWSBS/kharis).
Baca Selengkapnya
PU NET