© 2025 BBWS Mesuji Sekampung.

PU-Net
      

Berita Balai

Entri Meeting dan Penandatanganan pakta Integritas pengamanan Pembangunan Strategi (PPS)

Entri Meeting dan Penandatanganan pakta Integritas pengamanan Pembangunan Strategi (PPS)


Kategori : Berita Balai

  04 November 2025



Foto : WhatsApp_Image_2025-11-04_at_08_31_29_ded4775b.jpg


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta sinergi lintas lembaga dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Acara ini diselenggarakan di Gedung Pendopo Kementerian PU, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025, dan diikuti oleh seluruh satuan kerja Ditjen SDA di daerah melalui sambungan daring.

Turut hadir secara virtual Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, bersama 35 Kepala BBWS dan Kepala BWS lainnya dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, pihak Ditjen SDA menegaskan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas PPS merupakan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama antara Ditjen SDA dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal pengamanan pelaksanaan pembangunan strategis nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), bebas dari penyimpangan, serta tepat sasaran dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, masing-masing Kepala BBWS dan BWS akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di wilayahnya untuk melanjutkan penandatanganan pakta integritas di daerah. Proses ini menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas lembaga serta meningkatkan sinergi antara instansi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat Kementerian PUPR dalam mewujudkan Pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.


Bagikan :

Cetak