Sedikitnya tercatat 1.235 desa di wilayah Indonesia berstatus rawan air minum. Secara umum disebabkan karena tidak terdapat sumber air baku. Kalaupun ada, tapi secara kuantitas tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan air minum masyarakat, letaknya sulit dijangkau, atau kualitasnya tidak memenuhi kriteria baku mutu untuk air minum.

Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Danny Sutjiono, di Jakarta, Rabu (26/2). Jumlah desa kering dalam kawasan rawan air tersebut berdasarkan data kekeringan desa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 lalu. Dikemukakan bahwa Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, telah membagi desa kering di kawasan rawan air itu ke dalam tiga prioritas penanganan.

"Jumlah desa kering di kawasan rawan air yang masuk dalam penanganan prioritas pertama ada sebanyak 326 desa, kemudian prioritas kedua ada 773 desa, dan prioritas penanganan tiga sebanyak 136 desa," kata Danny.

Menurut Danny, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya telah memberikan arahan dan instruksi kepada jajaran Kementerian PU untuk mengatasi krisi air di desa rawan air, dan daerah tandus dan sulit air. Paling lambat pada 2025 cakupan pelayanan air minum di Indonesia mencapai 100 persen dan tidak ada lagi krisis air. Hingga akhir 2013, kondisi cakupan pelayanan air minum sebesar 61,83 persen.

Danny menjelaskan, untuk mengatasi kekeringan dan membantu masyarakat di kawasan rawan air tidak mudah. Selain memerlukan dana besar, juga sangat tergantung ada atau tidaknya sumber air baku.

“Semakin sulit sumber air baku dijangkau, semakin besar biaya untuk membangun instalasi pengolahan air minum, jaringan (perpipaan) distribusi primer, sekunder dan sambungan rumah (SR),” ungkapnya.

Danny juga mengemukakan saat ini Ditjen Cipta Karya sedang menangani sebanyak 32 desa kering di kawasan rawan air yang yang masuk dalam prioritas penanganan pertama yang tersebar di 21 kabupaten. Penanganan juga dilakukan terhadap 56 desa yang masuk dalam prioritas dua dan 16 desa yang masuk dalam prioritas tiga desa kering rawan air.

Beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK), SPAM Regional, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan pembangunan Embung Penampung Air Hujan.

"Sedangkan program penanganan untuk mengatasi kesulitan air minum bagi masyarakat di desa kering di kawasan rawan air pada tahun anggaran 2014 ini, kami telah menetapkan 40 desa yang masuk dalam prioritas pertama penanganan yang tersebar di 24 kabupaten di seluruh Indonesia," katanya.

Berdasarkan data desa kekeringan yang dikeluarkan BPS, selain terdapat 1.235 desa kering di kawasan rawan air, juga ada sebanyak 15.775 desa rawan air yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total ada sebanyak 17.010 desa yang masuk dalam prioritas penanganan pelayanan air minum yang aman dan terlindungi. (Datin CK)

Sumber : pu.go.id