Kementerian PUPR Lakukan Upaya Tanggap Darurat Pascabencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur

Kementerian PU-PR •

Aceh - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  terus berupaya untuk membantu penanganan darurat bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur di Provinsi Aceh, selama masa penetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah 4-17 Desember hingga pascabencana. Bencana banjir  terjadi pada Jumat (4/12/2020) lalu, disebabkan oleh luapan air Sungai Kerto, Aceh Utara akibat curah hujan yang sangat tinggi di hulu sungai.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan dalam masa tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, yang paling penting untuk segera terpenuhi adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

"Sekarang kami sedang kumpulkan data-data validnya untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat yang terdampak dan pengungsi, utamanya ketersediaan air bersih," kata Wamen Wempi saat meninjau lokasi pengungsi di Kecamatan Syamtalira Atom, Aceh Utara, Selasa (8/12/2020).

Bantuan tanggap darurat secara bertahap disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya berupa layanan air bersih dan sanitasi, termasuk fasilitas MCK darurat ke lokasi-lokasi pengungsian korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur diantaranya berupa 2 unit MTA berkapasitas 4000 liter, 10 unit Hidran Umum berkapasitas 2000 liter, dan 3 unit dump truck.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Wempi juga meninjau Bendung Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia yang kondisinya rusak akibat banjir. Beberapa titik dinding bendungan longsor hingga menutup saluran irigasi bendung menuju lahan pertanian masyarakat.

"Untuk bendung ini, kami siapkan penanganan sementara, mungkin dibuatkan saluran air terlebih dahulu dengan karung pasir, sehingga air tetap mengalir ke pertanian dan tetap  menghidupi perekonomian masyarakat. Sementara untuk penanganan permanen sebenarnya sudah dianggarkan BWS Sumatera 1 pada tahun 2021," tutur Wamen Wempi.

Bendung Krueng Pase dibangun pada tahun 1940 dengan elevasi puncak 19,3 meter. Selama ini bendung yang airnya berasal dari membendung Sungai Krueng Pase tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk penyediaan air irigasi seluas 8.922 hektare.

Turut hadir kunjungan Wamen, Anggota DPR RI Komisi V Ruslan M. Daud, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 Djaya Sukarno, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banda Aceh Elvi Roza, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Yoza Habibie.