Berita Balai,
02 March 2026
<div>Kepala BBWSBS, Gatut Bayuadji, beserta jajaran mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Telaga Pasir, Sarangan, Kabupaten Magetan pada Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan ini turut dihadiri DPRD Magetan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Dalam agenda tersebut, dibahas penataan kawasan Bendungan Telaga Pasir Sarangan melalui sistem zonasi sesuai ketentuan keamanan bendungan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air.<br> <br>Zonasi khusus difokuskan pada pengamanan tubuh bendungan beserta fasilitas pendukung guna menjamin keamanan operasional. Sementara itu, zonasi publik dapat dimanfaatkan secara terencana bersama pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan kawasan tanpa mengesampingkan prinsip keselamatan serta tata kelola yang baik.<br> <br>Selain pembahasan penataan kawasan, rombongan turut meninjau hasil perbaikan Lereng Hulu Telaga Pasir Sarangan pasca longsor. Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi lapangan untuk memastikan kondisi lereng telah stabil dan berfungsi optimal dalam mendukung keamanan kawasan secara berkelanjutan.</div>
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/02/2021). Kunker tersebut dalam rangka meninjau pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Gayuhan dan Karangrejo di Kecamatan Arjosari. Secara umum P3TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani. Untuk pekerjaan P3TGAI di Kecamatan Arjosari tersebut meliputi peningkatan jaringan irigasi pada saluran tersier dengan jenis konstruksi berupa pasangan batu kali sepanjang 780 meter untuk Desa Karangrejo dan sepanjang 752 meter untuk Desa Gayuhan. Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono disela kegiatan mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT ini, juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke pelosok desa sehingga dapat langsung diterima oleh rakyat,” terangnya. Warga Gayuhan, Kayati, mengatakan dirinya terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tempat kerja sebelumnya akibat pandemi Covid-19. “Dengan adanya P3TGAI ini kami merasa terbantu, karena proyek ini juga melibatkan perempuan, sehingga dapat membantu menambah penghasilan untuk keluarga,” ujarnya. Adapun untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), dibawah Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA, Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
05 March 2021
Dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengetahuan teknis terkait Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Embung di Wilayah Sungai Bengawan Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM untuk OP Bendungan, Embung BPA (Bangunan Penampung Air), dan Embung Air Baku dengan tetap menerapakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Hotel Syariah, Sukoharjo, Kamis-Jumat (4-5/03/2021). Materi dalam pelatihan kali ini terdiri dari Konsepsi Keamanan Bendungan, Pemeriksaan dan Evaluasi Keamanan Bendungan, Penyusunan Risk Score serta Penilaian Kinerja dan AKNOP (Bendungan & Embung) oleh Ir. Joko Mulyono, M.E; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RTD, Mekanisme Koordinasi Penerapan RTD Bendungan oleh Anissa Mayangsari, ST., MPSDA; Dasar Hukum Pengelolaan Bendungan, Mekanisme dan Organisasi Pengelolaan Bendungan, Hubungan/Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Bendungan oleh Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA; Metodologi Pengelolaan Bendungan , Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Bendungan oleh Elroy Koyari, ST., MT. Kepala BBWS Bengawan Solo Dr. Ir. Rudyanto, M.Tech menyampaikan tentunya dengan acara ini bisa memberi manfaat untuk kita semua serta menambah wawasan kita bila terjadi masalah di bendungan. Dan saya berharap kegiatan seperti ini secara periodik bisa dilaksanakan agar bisa menambah pengetahuan petugas OP dilapangan. Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA selaku Direktur Bina Operasi dan pemeilharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) mengatakan bahwa kita itu tidak tahu sekarang jadi apa, besuk jadi apa, dan tugas kita apa. Sehingga apapun itu pada saat bekerja disitu yang paling penting adalah niat. Ini temen-temen UPB yang ada diujung tombaknya bendungan, jadi apapun laporan dari teman-teman itu menjadi dasar penentuan kita untuk kegiatan yang akan dilakukan di bendungan itu. Jadi tolong itu yang harus ditanamkan pada diri teman-teman, harus betul-betul mengenal, memahami karakteristik dan perilaku bendungan tersebut. “Dalam melakukan pekerjaan yang pertama harus mempunyai niat, kedua adalah semangat memperbaiki diri maupun memperbaiki kinerja BBWS masing-masing terutama dalam hal pengelolaan bendungan,” tutupnya. Pelatihan ini diikuti oleh 46 Petugas Operasi dan Pemeliharaan BBWS Bengawan Solo, semoga dengan diadakannya kegiatan ini, seluruh Petugas Operasi dan Pemeliharaan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru dan lebih baik lagi(BBWSBS/charis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
08 April 2021
<em>Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai Kegiatan Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2021 Wilayah Jawa Timur di Kota Madiun pada Kamis, (08/04/2021). Kegiatan P3TGAI tersebut dihadiri oleh pejabat dan karyawan di lingkungan BBWSBS, Tim Pelaksana Balai di Wilayah O&P SDA III, dan Konsultan Manajemen Balai, Kepala Desa penerima P3TGAI, Tenaga Pendaming Masyarakat (TPM) serta Ketua P3A/HIPPA penerima P3TGAI. Sebelumnya, acara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui serangkaian Rapid Test Antigen dengan hasil keseluruhan negatif. Disebutkan jika pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah OP III Madiun terbagi menjadi 2 tahapan yaitu Tahap I pada periode April sampai dengan Agustus dengan total 255 Desa sedangkan untuk Tahap II dengan total 16 Desa. Keseluruhannya terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Kepala BBWSBS, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Bengawa Solo Ali Rahmat, ST, MT dalam sambutannya menyampaikan harapannya terkait program P3TGAI agar bisa menumbuhkan rasa memiliki dan pemeliharaan terhadap pemanfaatan air untuk irigasi. "P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memanfaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara hasil kegiatan ini dan saya berpesan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini," paparnya. P3TGAI merupakan salah satu program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA). Kegiatan tersebut bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dimaksud untuk mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan paparan materi yang disampaikan oleh Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA III BBWSBS, Sution Jahtoro, ST, MT menyebutkan tujuan P3TGAI yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dengan rangkaian kegiatan. "Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan,pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelakaana kegiatan. Kegiatan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dapat berupa bangunan utama, saluran pembawa, bangunan bagi/sadap, bangunan pelengkap dan pembuangnya," paparnya. Nantinya, pelaksanaan P3TGAI tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa penerima P3TGAI yang beberapa diantaranya merupakan korban PHK terdampak pandemi, berlakunya perputaran ekonomi di desa, serta pengelolaan air irigasi. (Fira/BBWS)
Baca Selengkapnya
PU NET