Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
08 October 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Bojonegoro di kantor BBWS Bengawan Solo, Kamis (07/10/2021). Kegiatan kunjungan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum (PU) SDA Kabupaten Bojonegoro, Erick Firdaus beserta jajarannya tersebut telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Kegiatan kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi kesepakatan sinergitas percepatan pembangunan Infrastruktur SDA di Kabupaten Bojonegoro. Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum SDA Kabupaten Bojonegoro dengan BBWS Bengawan Solo terkait dengan rencana pembangunan Bendungan Pejok dan infrastruktur lain di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dalam koordinasi tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (KPISDA) Bengawan Solo, Ali Rahmat, ST, MT memaparkan jika AMDAL dan LARAP (Land Lqusition Resetlement Action Plan) sudah memasuki tahap desain sehingga harapannya akhir tahun dapat melalui sidang teknis untuk sertifikasi desain. Ali Rahmat menyebut agar bisa dibangun kesepakatan sinergitas terkait percepatan pembangunan infrastruktur SDA di Kabupaten Bojonegoro. “Terkait rencana pembangunan Bendungan Pejok, menjadi salah satu infrastruktur SDA yang masuk dalam pola Wilayah Sungai Bengawan Solo, sehingga kami BBWS Bengawan Solo akan senantiasa mendukung rencana pembangunan bendungan tersebut” paparnya. Dinas Pekerjaan Umum SDA Kabupaten Bojonegoro mengharapkan kerjasama dari pihak BBWS Bengawan Solo selalu terjalin demi tercapainya percepatan infrastruktur SDA di Kabupaten Bojonegoro. Kunjungan seperti ini merupakan sarana komunikasi yang baik antara BBWS Bengawan Solo dan Dinas Pekerjaan Umum SDA Kabupaten Bojonegoro. Segala masukan, kritik, saran dan rekomendasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan khususnya untuk infrastruktur SDA. (BBWSBS/Safira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
24 March 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara rapat koordinasi bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, S.E., di Ruang Putri Cempo, kompleks Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur, Selasa (23/03/2021). Acara rakor tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam rakor, turut membahas rencana tindak lanjut pengendalian banjir Kali Lamong. Disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus mengebut normalisasi sungai dengan luas DAS total sekitar 720 Km2 tersebut. Namun, dalam pengerjaan terbentur aturan serta kewenangan daerah yang hanya meliputi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan tersebut dinilai memperlambat penanganan. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, S.E., menyampaikan bahwa untuk percepatan pengerjaan Pemkab Gresik meminta pembagian tugas kepada BBWSBS yang nantinya akan disepakati dalam bentuk memorandum of understanding (MoU). “ Kami berharap segera dilakukan penandatanganan MoU, agar kami bisa segera bergerak dan membantu menurunkan alat berat guna melakukan pengerukan sedimentasi Kali Lamong, dan inisiatif dari kami ini juga memiliki payung hukum yang jelas. Sebab saat musim hujan luapan Kali Lamong tidak hanya terjadi pada induk sungai saja tetapi juga anak sungainya,” terangnya. Sementara itu, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., selaku Kepala BBWSBS menegaskan, pihak BBWSBS siap dengan pendanaan normalisasi Kali Lamong, asalkan lahannya pun sudah siap. Sehingga, dana yang dikucurkan pada tahun 2021 ini, ini bisa terserap sepenuhnya. “Kalau lahan siap, dananya bisa terserap semua. Kita tinggal mengikuti daerah saja, kami dari BBWSBS siap menganggarkan kalau tanahnya juga sudah siap. Tergantung dari Pemkab Gresik, mudah-mudahan sudah siap semua jadi tinggal menunggu," terangnya. Terkait kewenangan Pemkab Gresik dalam pembebasan lahan, rencananya akan dilakukan mulai April 2021 mendatang. Tanah tersebut ada yang berstatus milik warga, sehingga harus dibebaskan untuk melakukan proyek normalisasi Kali Lamong. Adapun untuk rencana prioritas proyek pengendalian banjir Kali Lamong yang akan dilakukan oleh BBWSBS meliputi rencana konstruksi parapet beton dan tanggul tanah di Desa Jono, rencana konstruksi parapet beton di Desa Tambak Beras pada titik jebolan tanggul non teknis yang mengakibatkan banjir. Selanjutnya, rencana tanggul-tanggul yang belum tersambung dan normalisasi sungai pada area-area yang kritis. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
06 May 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Pengadaan Tanah Lahan Jabung Ring Dyke yang berada di Provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kantor BBWSBS di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (06/05/2021). Rakor ini juga di hadiri oleh perwakilan dari Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terkait pengadaan lahan Jabung Ring Dyke yang sampai saat ini sedang pada tahap pengajuan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan penentuan lokasi ke Gubernur Jawa Timur dalam rangka percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke yang berada di Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur dengan luas tampungan sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km. Rencananya Jabung Ring Dyke yang memiliki kapasitas tampungan air sebesar 30,5jt m3, nantinya turut dapat menyediakan pasokan air baku di wilayah hilir Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.T., MDM mengatakan Pengadaan tanah di wilayah tersebut harus segera dilakukan. Agar pembangunan fisik dapat dilaksanakan setelah pengadaan tanah selesai. “Diharapkan dengan adanya rakor ini mampu menyelesaikan masalah masalah yang terjadi saat pengadaan tanah lahan Jabung Ring Dyke,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai,
11 November 2025
<div>Hai <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/koncobengawan/">#KoncoBengawan</a>, BBWSBS selaku Badan Publik telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2025 dengan responden yang berasal dari pengguna layanan publik di BBWSBS.<br><br><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/koncobengawan/">#KoncoBengawan</a> tau nggak sih ada empat jenis layanan publik yang diselenggarakan BBWSBS, yaitu:<br>- Pelayanan data dan informasi<br>- Pelayanan pengaduan dan aspirasi<br>- Pelayanan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis (Rekomtek)<br>- Pelayanan izin magang dan penelitian<br><br>Sebagai penyelenggara Pelayanan Publik, BBWSBS memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai komponen utama dalam upaya membangun sistem pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.<br><br>Nah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak hasil surveinya dalam infografis berikut ini</div>
Baca Selengkapnya
PU NET