Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
06 December 2021
Dalam rangka berperan aktif terhadap konservasi alam sekaligus pengembangan potensi ekonomi lokal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menggelar acara penanaman pohon di Arboretum Desa Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu, Jumat (03/12/2021). Acara penanaman pohon yang bernilai ekonomis yang dilakukan secara simbolis oleh Kepala BBWS Bengawan Solo dan pejabat di lingkungan BBWSBS tersebut diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pelaksanaan penanaman pohon yang dilakukan pada seluruh kawasan Arboretum Mongkrang dengan total 215 pohon tersebut dalam rangka memperingati Hari Bakti (Harbak) PU ke-76 tahun 2021. Varietas pohon yang ditanam dalam kegiatan tersebut beranekaragam yang beberapa diantaranya merupakan pohon alpukat dan durian. Kegiatan penanaman pohon tersebut sebagai tindak lanjut pembangunan infrastruktur kedepan yang harus menjadi perhatian yakni dengan lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah green infrastruktur. Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., disela kegiatan penanaman menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan bagian dari komitmen kuat Kementerian PUPR dalam rangka menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang ramah lingkungan (environmental friendly). “Memperingati Hari Bakti PU ke-76 BBWS Bengawan Solo melakukan penanaman pohon di Arboretum Desa Mongkrang karena kita harus merawat ekosistem yang ada dan mencintai pohon seperti kita mencintai anak cucu kita,” (BBWSBS/Fira)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
25 March 2021
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo menggelar acara Sidang Pleno I TKPSDA WS Bengawan Solo di Kantor BBWSBS, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (25/03/2021). Acara yang juga dilaksanakan secara <em>teleconference</em> tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebagai informasi, TKPSDA WS Bengawan Solo merupakan wadah koordinasi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). TKPSDA WS Bengawan Solo mempunyai tugas dan fungsi membantu Menteri PUPR dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air, khususnya WS Bengawan Solo. Susunan keanggotaan TKPSDA WS Bengawan Solo periode 2019 – 2023 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) anggota dengan komposisi 37 (tiga puluh tujuh) anggota dari unsur Pemerintah dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota dari unsur Non Pemerintah WS Bengawan Solo yang pengelolaannya menjadi kewenangan BBWSBS ini sangat luas cakupannya, yaitu sekitar 19.552 km2, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sedikit bersinggungan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gunungkidul. Hal ini tentunya BBWSBS tidak bisa bekerja sendiri, namun memerlukan bantuan/dukungan dari berbagai lintas sektor, khususnya yang tergabung dalam TKPSDA WS Bengawan Solo. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA Bengawan Solo selaku Kepala Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, ST., M.Si., menyampaikan bahwa TKPSDA sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA diharapkan dapat memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam aspek konservasi dan pendayagunaannya, serta pengendalian daya rusak air, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan juga pengawasan di lapangan. “Dengan adanya kerjasama dan sinergitas seluruh unsur pemerintah maupun non pemerintah diharapkan pengelolaan SDA di WS Bengawan Solo ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta tidak menimbulkan konflik di dalam pemanfaatannya,” tuturnya. Dalam acara tersebut juga dilanjutkan dengan diskusi terkait Mengerakan Relawan dan Stakeholder untuk Gerakan Sekolah Sungai dan Gerakan Restorasi Sungai yang Berkelanjutan di Klaten untuk Indonesia yang disampaikan oleh narasumber Arif Fuad Hidayat selaku Ketua Yayasan Sungai Lestari dan Materi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Alokasi Air Waduk Wonogiri Tahun 2020/2021 yang disampaikan oleh narasumber Ariet Setiawan, S.T., M.T., selaku Kepala Departemen Hidroinformasi Perum Jasa Tirta I. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
08 April 2021
<em>Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai Kegiatan Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2021 Wilayah Jawa Timur di Kota Madiun pada Kamis, (08/04/2021). Kegiatan P3TGAI tersebut dihadiri oleh pejabat dan karyawan di lingkungan BBWSBS, Tim Pelaksana Balai di Wilayah O&P SDA III, dan Konsultan Manajemen Balai, Kepala Desa penerima P3TGAI, Tenaga Pendaming Masyarakat (TPM) serta Ketua P3A/HIPPA penerima P3TGAI. Sebelumnya, acara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui serangkaian Rapid Test Antigen dengan hasil keseluruhan negatif. Disebutkan jika pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah OP III Madiun terbagi menjadi 2 tahapan yaitu Tahap I pada periode April sampai dengan Agustus dengan total 255 Desa sedangkan untuk Tahap II dengan total 16 Desa. Keseluruhannya terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Kepala BBWSBS, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Bengawa Solo Ali Rahmat, ST, MT dalam sambutannya menyampaikan harapannya terkait program P3TGAI agar bisa menumbuhkan rasa memiliki dan pemeliharaan terhadap pemanfaatan air untuk irigasi. "P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memanfaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara hasil kegiatan ini dan saya berpesan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini," paparnya. P3TGAI merupakan salah satu program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA). Kegiatan tersebut bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dimaksud untuk mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan paparan materi yang disampaikan oleh Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA III BBWSBS, Sution Jahtoro, ST, MT menyebutkan tujuan P3TGAI yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dengan rangkaian kegiatan. "Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan,pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelakaana kegiatan. Kegiatan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dapat berupa bangunan utama, saluran pembawa, bangunan bagi/sadap, bangunan pelengkap dan pembuangnya," paparnya. Nantinya, pelaksanaan P3TGAI tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa penerima P3TGAI yang beberapa diantaranya merupakan korban PHK terdampak pandemi, berlakunya perputaran ekonomi di desa, serta pengelolaan air irigasi. (Fira/BBWS)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
27 January 2022
Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech bersama pejabat di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri kegiatan rapat koordinasi (rakor) Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (27/1). Koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Koordinasi ini, membahas mengenai percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sekaligus peran yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam penangannya. Bendung Gerak Karangnongko berada di Sebelah kanan Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan Sebelah kiri Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bendung gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendung Gerak Sembayat. Nantinya, Bendung Gerak Karangnongko berfungsi untuk pasokan air irigasi dan air baku di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sebelah hilir yang cukup luas. Bendung Gerak Karangnongko bermanfaat untuk daerah irigasi Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha dan daerah irigasi Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 158.000 Ha. Selain itu, nantinya juga bermanfaat untuk air baku sebesar 1.155 liter/detik untuk 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tulus Hutagalung mengatakan keberadaan Bendung Gerak Karangnongko ini nanti akan memberikan manfaat juga bagi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi. Di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 Ha. Kebutuhan air baku Kabupaten Bojonegoro 280 lt/dt, Kabupaten Blora 100 lt/dt, Kabupaten Tuban 275 lt/dt dan Kabupaten Ngawi 500 lt/dt serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). “Nantinya, Bendung Gerak Karangnongko dapat bermanfaat cukup luas bagi masyarakat. DI Karangnongko ini merupakan salah satu manfaat yang nantinya akan didapat masyarakat setelah pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Semoga proses menuju konstruksi nantinya dapat berjalan lancar dan tidak terkendala,” ujarnya. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan perlu adanya koordinasi mengenai progres pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) di Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme/tahapan dalam proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, pembahasan teknis sekaligus opsi solusi yang akan dilakukan kedepannya. “Dengan adanya rakor ini terjalin kerjasama serta dukungan Pemerintah Daerah untuk memperlancar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” katanya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
PU NET