Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
13 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mengadakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 Wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) II di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. P3TGAI merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau lnduk Perkumpulan. Program ini dicanangkan dalam rangka perwujudan Program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) dan tindak lanjut dari Program Padat Karya sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., mengatakan ada sebanyak 153 desa di Provinsi Jawa Tengah yang menerima manfaat kegiatan P3TGAI yang meliputi Kabupaten Boyolali 26 desa, Kabupaten Karanganyar 22 desa, Kabupaten Klaten 25 desa, Kabupaten Sragen 24 desa, Kabupaten Sukoharjo 25 desa dan Kabupaten Wonogiri 31 desa. “Pada tahun 2021 BBWSBS mendapatkan alokasi sebanyak 550 Desa penerima P3TGAI untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur,” paparnya. Agus mengatakan pelaksanaan P3TGAI bertujuan untuk merehab irigasi kecil atau desa dan irigasi tersier. Dengan bantuan dana tersebut, semakin banyak sawah petani yang mendapatkan pasokan air irigasi. “Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi,” ujarnya. Dengan adanya pelaksanaan P3TGAI diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. Selain bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa. Program padat karya Kementerian PUPR juga mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 November 2021
Komandan Korem (Danrem) 074 Warastratama, Kolonel Inf. Rudy Saladin, M.A, Dandim 0723 Klaten Letkol Inf. Joni Eko, didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Danau, Situ dan Embung (DSE), Yoga Darmawan Diparindra, S.T., M.T, beserta pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo melakukan melakukan kegiatan monitoring progres pekerjaan fisik Proyek Revitalisasi di Kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Selasa (09/11/2021). Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T, menjelaskan bahwa alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program revitalisasi Rawa Jombor senilai Rp22,5 miliar. Alokasi anggaran itu digunakan untuk pekerjaan perbaikan longsoran, pekerjaan pintu dan rumah pintu, rehabilitasi rumah jaga, pedestrian, pembersihan keramba dan warung apung, pemancingan, pekerjaan portal, dan pengerukan (± 10.000 m3). “Rumah Jaga OP tinggal sedikit dan sebentar lagi selesai, Desember 2021 sudah selesai. Ada pembersihan karamba serta warung apung kerja sama dengan TNI. Juga ada pembangunan jalur pedestrian,” kata Naryo. Soal pembangunan jalur pedestrian, Naryo menjelaskan tahun ini proyek pembangunan pedestrian belum bisa dilakukan hingga rampung mengelilingi Rawa Jombor. Dari total keliling waduk sekitar 5,2 km, proyek tahun ini baru bisa membangun jalur pedestrian sepanjang 2,8 km. Proyek jalur pedestrian itu direncanakan dilanjutkan pada 2022. “Tahun depan kami menganggarkan Rp. 4 Miliar dari bidang OP untuk melanjutkan pekerjaan pedestrian melanjutkan kegiatan tahun ini,” kata dia. Kawasan Rawa Jombor bakal ditata dan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsi utama rawa tersebut sebagai daerah tangkapan air sekaligus sumber irigasi. “Tahun ini kegiatan difokuskan pada kegiatan pembersihan. Ada kegiatan pengerukan sedimentasi hanya pada daerah yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya ikan menggunakan karamba dan pemancingan. Perairan Rawa Jombor yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga, 5 persen atau 8,4 ha dari total luasan Rawa Jombor bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan menggunakan karamba dan pemancingan. Rencana lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk dua kegiatan tersebut sudah disiapkan di kawasan yang berdekatan dengan spillway atau bangunan pelimpah,” ujarnya. Komando Resor Militer (Danrem) 074 Warastratama, Kolonel Inf. Rudy Saladin, M.A, mengatakan bahwa Revitalisasi Rawa Jombor merupakan program kegiatan dari BBWSBS. Dalam pelaksanaannya, ada kerja sama dengan Kodam IV/Diponegoro pada bidang penertiban serta sosialisasi revitalisasi. “Saat ini sudah ada kegiatan pembangunan fisik di sisi timur rawa yakni pembangunan jogging track serta rumah operasi dan pemeliharaan rawa. Untuk pelaksanaan pembersihan atau pengaturan karamba masih dalam proses penataan,” kata Danrem. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
28 December 2021
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pidekso yang berada di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Selasa (28/12/2021). Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahli Lahadalia. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Bendungan Pidekso merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Pidekso yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Bendungan Pidekso nantinya akan memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi seluas 1.500 Ha, penyediaan air baku sebesar 300 lt/detik dan dapat mereduksi banjir sebesar 322,60 m3/detik, meningkatkan indeks pertanian di kabupaten wonogiri dari 133% ke 240%. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi dari tampungan Bendungan Pidekso sebesar 25 juta m3 yang berada di area genangan seluas 232 Ha. Selain irigasi, juga sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jokowi mengatakan pada hari ini dua bendungan telah diresmikan yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nantinya dua bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. “Dengan mengucap bismillahirahmanirahim Bendungan Pidekso yang berada di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan,” ujar Presiden. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, pembangunan Bendungan Pidekso telah diinisiasi sejak tahun 2014, dan berjalan hingga 2018 untuk pembebasan lahan. Dilanjutkan pada tahun 2018-2021 untuk konstruksi. “Untuk konstruksinya ini lebih cepat dari rencana target sesuai kontrak yang harusnya selesai pada 2022 akhir,” katanya. Jarot mengatakan, fungsi utama Bendungan Pidekso untuk mengairi irigasi lahan pertanian seluas 1.500 ha, sehingga diharapkan akan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari sekali dalam setahun, bisa menjadi tiga kali setahun dengan pola tanam padi, padi, dan palawija. “Bendungan multifungsi ini juga untuk memenuhi kebutuhan air baku warga Wonogiri dengan kapasitas 300 liter/detik. Ditargetkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan air bakunya akan selesai 2023," ujar Jarot. Selanjutnya dikatakan Jarot, bendungan tersebut juga untuk mereduksi debit banjir, sekitar 11%. Menurutnya bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini merupakan satu kesatuan pengelolaan sungai yang terhubung ke Waduk Serba Guna Kabupaten Wonogiri atau dikenal dengan sebutan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dibangun dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1981 tepat di bagian hilir. “Bendungan ini juga memiliki potensi destinasi pariwisata baru, yang pengembangannya akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tutur Jarot. Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto mengatakan dengan selesainya konstruksi bendungan yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) ini juga akan mendukung peningkatan irigasi premium yakni irigasi yang sumber airnya dari bendungan. “Selanjutnya jaringan irigasi premiumnya akan dibangun tahun 2022 hingga 2023, dan segera difungsikan pada 2024 sepanjang 36 km,” ujar Agus. Agus menyatakan, pembangunan bendungan yang dilaksanakan kontraktor PT. PP, dengan konsultan supervisi PT. Virama Karya dilaksanakan dengan mengadopsi kearifan lokal dalam desain fasilitas umumnya. “Kita gunakan desain bentuk watu item/watu ireng yang kita aplikasikan di bangunan gedungnya, rumah dinas, dan gardu pandang,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
31 July 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melaksanakan pengisian awal (impounding) waduk di Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (31/07/2021). Pekerjaan Bendungan Bendo dilaksanakan mulai tahun 2013 dan direncanakan selesai pada tahun 2021 dengan biaya sebesar 1.072.086.583.000 dengan sumber dana APBN. Saat ini progres fisik pembangunan Bendungan Bendo sebesar 95,77%. Proses impounding dilakukan secara simbolis oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dan didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko beserta jajarannya menekan tombol sirene. Acara yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan pembangunan Bendungan Bendo telah melewati perjalanan Panjang untuk mencapai momen ini antara lain sertifikasi persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi persetujuan pengisian waduk. Proses ini perlu dilalui untuk menjamin keamanan terhadap konstruksi bendungan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya juga membutuhkan pembebasan tanah milik masyarakat dan instansi Pemerintah (Perhutani) sebesar 316,94 Ha “Saat ini progres fisik bendungan yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun 2013 ini telah mencapai 95%. Bendungan Bendo telah memasuki akhir pekerjaan konstruksi sehingga diperlukan pengisian awal waduk sebagai salah satu persyaratan pengoperasian bendungan,” ujarnya. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Bendo dapat diandalkan saat musim kemarau tiba, ketika Bendungan Bendo mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. “Di musim hujan, Bendungan Bendo difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali banjir. Selain sebagai sumber air baku, Bendungan Bendo juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata karena sudah disipakkan ruang terbuka hijau. Saya berharap proyek pembangunan Bendungan Bendo, dapat segera terselesaikan dan bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga, utamanya untuk keperluan irigasi, penyedia air baku, dan pengendali banjir di Kota Ponorogo,” pesan Agus. Perlu saya sampaikan bahwa pengisian Bendungan Bendo dilaksanakan secara bertahap agar dapat memantau perilaku bendungan secara intensif. Selama pelaksanaan yang membutuhkan waktu 91 hari, air tetap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian hilir bendungan. “Pengisian awal waduk Bendungan Bendo ini dilaksanakan pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 dan diberlakukannya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Darurat. Sehingga, diharapkan para hadirin tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan demi keselamatan dan kesehatan bersama,” ujar Agus. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama masyarakat mengungkapkan terimakasih kepada BBWS Bengawan Solo dengan dibangunnya Bendungan Bendo. “Kami akan pelihara pembangunan infrastuktur bendungan ini, karena manfaat yang dihasilkan akan membawa kemakmuran bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo,” pungkasnya. Sebagai informasi, Bendungan Bendo berada di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang dikerjakan sejak tahun 2013. Bendungan Bendo merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Pekerjaan Bendungan Bendo saat ini telah memasuki akhir pekerjaan konstruksi dengan progress sebesar 95.77 %. Bendungan Bendo dibangun dengan kapasitas total tampungan sebesar 43,11 juta m3 dengan tinggi bendungan 71 m. Kehadiran bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Bendungan Bendo direncanakan memiliki manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan irigasi seluas 7.800 Ha, penyediaan air baku sebesar 370 liter/detik, dan mampu mereduksi banjir sebesar 420 m3/detik menjadi 290 m3/detik. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
PU NET